TEMPO Interaktif, Jakarta - Lembaga survei Jaringan Suara Indonesia (JSI) mengungkapkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja lembaga hukum di Indonesia sejak Juli 2009 hingga Oktober 2011 terus menurun.
Hasil survei tahun ini, hanya 31.1 persen yang menyatakan penegakan hukum di Indonesia baik, 39.7 persen menyatakan buruk, 19.9 persen tidak baik maupun tidak buruk, dan 9.2 persen tidak tahu. Survei dilakukan JSI dengan mengambil 1200 responden dengan metode tatap muka, dan teknik multistage random sampling.
"Perlu perbaikan teknis dan fundamental terhadap lembaga - lembaga penegak hukum. Menjadi harapan besar rakyat Indonesia hidup di negara hukum yang pasti dan berkeadilan," kata Direktur Eksekutif JSI, Widdi Aswindi, dalam konfrensi pers di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu, 2 November 2011.
Widdi menambahkan Juli 2009, tingkat kepuasan publik terhadap penegakan hukum masih menembus angka 54.0 persen, namun turun pada Januari 2010 menjadi 37 persen, dan bulan Oktober 2011 menjadi 31.1 persen.
"Angka 31.1 persen itu menunjukan tingkat pesimisme warga terhadap penegakan hukum di Indonesia," katanya.
Survei yang dilakukan JSI, lanjut Widdi hanya untuk mengukur persepsi publik, bukan kepada substansi. "Persepsi adalah sebuah titik awal dari kepercayaan," katanya.
ANGGA SUKMA WIJAYA
