TEMPO.CO, Riyadh – Arab Saudi secara resmi menolak kursi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Selasa, 12 November 2013. Kursi tersebut tampaknya akan diisi oleh Yordania.
Bulan lalu, ke 193 anggota Majelis Umum PBB memilih Arab Saudi untuk menjadi anggota tidak tetap DK PBB mulai 1 Januari mendatang. Namun, secara mengejutkan, Riyadh menolak posisi tersebut, sehari setelah pemungutan suara, sebagai protes kegagalan Dewan mengakhiri Perang Suriah dan menyelesaikan masalah-masalah Timur Tengah lainnya.
Diplomat Barat, yang tidak disebut namanya, mengatakan Yordania telah sepakat untuk menggantikan Arab Saudi di DK PBB, setelah sebelumnya mundur untuk memberi jalan untuk Riyadh di Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Meski demikian, Yordania masih memerlukan persetujuan dua pertiga anggota Majelis Umum PBB. Surat resmi dari Arab Saudi kepada Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon memungkinkan pemungutan suara dilakukan.
“Saya memberi tahu Anda bahwa pemerintah Kerajaan Arab Saudi memutuskan untuk tidak duduk di Dewan Keamanan,” kata Duta Besar Arab Saudi untuk PBB, Abdullah Al-Mouallimi. Bersama surat pendek tersebut, dia menyertakan salinan pernyataan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi yang dikeluarkan sehari setelah pemilihan DK PBB bulan lalu, dan menggarisbawahi penolakan Saudi.
Hari Selasa, Arab Saudi, Kuba, Cina, dan Rusia memenangi kursi Dewan HAM PBB yang bermarkas di Jenewa.
Mouallimi juga mendesak reformasi DK PBB secara komprehensif dan mendalam, sekaligus memperluas keanggotaan tetap dan menghapus sistem veto maupun membatasi penggunaannya.
“Dewan Keamanan gagal menyelesaikan situasi di Palestina dan wilayah-wilayah pendudukan Arab. Isu ini telah ada di Dewan selama lebih dari enam dekade,” kata Mouallimi dalam debat soal reformasi DK PBB di Majelis Umum. “Krisis Suriah terus berlangsung dengan rezim yang mendesak keinginannya terhadap rakyat menggunakan kekuatan brutal, membunuh dan membuat jutaan orang mengungsi disaksikan Dewan yang lumpuh akibat penyalahgunaan sistem veto.”
Rusia dan Cina memveto tiga resolusi DK PBB sejak Oktober 2011, yang mengutuk pemerintahan Presiden Suriah Bashar al-Assad dan mengancam dengan sanksi.
REUTERS | NATALIA SANTI
Baca juga:
Ahmad Dhani Mengaku Bangkrut Gara-gara Kasus AQJ
Lia Aulia, Mantan Enji: Saya Tak Mau Ikut Campur
Beyonce Wujudkan Mimpi Penggemarnya yang Buta
Di Miss Universe, Whulandary Jual Keripik Balado
Addie MS Kagum Kevin Santai Hadapi Kasusnya
Piyu: Semua Baik-baik Saja
