Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Prajurit Melanggar Hukum, Panglima TNI Minta Maaf  

image-gnews
Kepala Oditur Militer Yogyakarta, Letkol Sugiharto membacakan tanggapan  tanggapan oditur militer (jaksa) atas eksepsi penasehat hukum terdakwa dalam sidang ketiga penyerangan Lapas Kelas IIB Sleman di Pengadilan Militer II-11, kecamatan Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, Rabu (26/6). TEMPO/Suryo Wibowo
Kepala Oditur Militer Yogyakarta, Letkol Sugiharto membacakan tanggapan tanggapan oditur militer (jaksa) atas eksepsi penasehat hukum terdakwa dalam sidang ketiga penyerangan Lapas Kelas IIB Sleman di Pengadilan Militer II-11, kecamatan Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, Rabu (26/6). TEMPO/Suryo Wibowo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan selama tahun 2013 masih banyak prajuritnya yang melakukan pelanggaran disiplin hingga hukum. Salah satu yang menjadi sorotan dia adalah pelanggaran hukum berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba.

Menurut dia, sepanjang tahun 2013 terdapat 235 kasus narkoba yang menjerat prajuritnya. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebanyak 161 kasus.

"Bagi saya, perang terhadap kasus narkoba. Prajurit yang kena narkoba hukumannya jelas, pecat," kata Moeldoko kepada wartawan di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, 22 Januari 2014.

Dia juga menyoroti pelanggaran disiplin dan tindak pidana lain yang dilakukan sejumlah prajurit TNI, terlebih tindak kekerasan dan asusila. Menurut dia, pelanggaran tersebut mencoreng usaha dia untuk mendekatkan TNI ke masyarakat.

Moeldoko pun meminta maaf kepada masyarakat atas perilaku sembrono dan pelanggaran hukum dan disiplin yang telah dilakukan prajuritnya. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat ini pun berjanji akan menekan jumlah pelanggaran anak buahnya.

Salah satu strategi, Moeldoko meminta seluruh komandan dari satuan besar hingga kecil untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap prajuritnya. "Tingkatkan lagi jam komandan, fungsi bintal (pembinaan mental) komando juga ditingkatkan, terakhir para komandan harus berani beri tindakan tegas bagi prajurit nakal," kata dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan Umum Pusat Penerangan TNI Kolonel Bernardus Robert menguraikan, dari Operasi Penegakan Ketertiban (Gaktib) dan Yustisi TNI sepanjang tahun 2013. Untuk operasi penegakan ketertiban, terdapat 259 pelaggaran disiplin murni dan 162 pelanggaran disiplin tidak murni.

Robert melanjutkan, untuk operasi penegakan hukum atau yustisi, Polisi Militer gabungan Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, ada 3.066 pelanggaran hukum di tahun 2013. Setelah melalui persidangan militer, oditur militer berhasil menyelesaikan 3.121.

"Perkara yang selesai lebih banyak (ketimbang perkara yang masuk) karena ada sisa perkara tahun lalu sebanyak 319," kata dia. Namun sayangnya, Robert tak bisa menjelaskan rinci perkara hukum apa saja yang paling banyak dilakukan prajurit TNI.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dia hanya menyebutkan kasus anggota TNI yang bermasalah dan disersi berjumlah 1.180. Sedangkan perkara tidak asusila dan perzinahan berjumlah 310 kasus dan tindak penganiayaan berjumlah 233 kasus. Perkara penyalahgunaan narkoba berjumlah 235 kasus serta perkara penyalahgunaan senjata api dan bahan peledak berjumlah 17 kasus.

Sementara itu, jumlah tahanan militer sepanjang tahun 2013. Jumlah anggota TNI yang ditahan Polisi Militer TNI mencapai 1.975 prajurit ditambah sisa tahanan dari 2012 sebayak 448 prajurit. Sedangkan anggota TNI yang dibebaskan dari penjara pada tahun 2013 mencapai 1.902 prajurit.

INDRA WIJAYA

Berita Lain

Buron BLBI Adrian Kiki Tiba di Kejaksaan Agung


 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Reaksi Moeldoko hingga Gibran atas Permintaan agar MK Hadirkan Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres

11 hari lalu

Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram (kg) di Gudang Perum Bulog, Jakarta, Senin 11 September 2023. Pemerintah akan mulai menyalurkan bantuan pangan beras tahap kedua mulai pekan depan, Senin 11 September 2023. Penyaluran ini akan dilakukan kepada 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama tiga bulan ke depan. Tempo/Tony Hartawan
Reaksi Moeldoko hingga Gibran atas Permintaan agar MK Hadirkan Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres

Moeldoko mengatakan Presiden Jokowi telah merencanakan bansos jauh sebelum rangkaian kegiatan Pilpres 2024 bergulir.


Tawarkan Ferienjob di Jerman ke Universitas, Bos PT SHB Temui Kemendikbud, Kemenlu Hingga KSP

12 hari lalu

Enik Waldkonig, WNI tinggal di Jerman tersangka dugaan  TPPO, FOTO: istimewa
Tawarkan Ferienjob di Jerman ke Universitas, Bos PT SHB Temui Kemendikbud, Kemenlu Hingga KSP

Bos PT SHB Enik Waldkonig mengaku menemui sejumlah lembaga negara saat mau menawarkan program ferienjob ke universitas di Indonesia.


KSP Moeldoko Sudah Gelar Rapat Evaluasi Program Ferienjob

13 hari lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bersama Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro saat memberikan keterangan soal usulan penundaan Pemilu Serentak 2024 oleh Bawaslu di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Juli 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
KSP Moeldoko Sudah Gelar Rapat Evaluasi Program Ferienjob

Moeldoko menyampaikan bahwa pihaknya sudah lakukan rapat evaluasi terkait program magang ferienjob 2023 pada minggu lalu.


Enik Waldkonig Klaim Pernah Klarifikasi Program Ferienjob ke KSP, Moeldoko: Siapa Itu, Kenal Aja Enggak

13 hari lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bersama Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro saat memberikan keterangan soal usulan penundaan Pemilu Serentak 2024 oleh Bawaslu di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Juli 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Enik Waldkonig Klaim Pernah Klarifikasi Program Ferienjob ke KSP, Moeldoko: Siapa Itu, Kenal Aja Enggak

KSP Moeldoko mengatakan baru tahu soal ferienjob dan minta diadakan rapat untuk membahasnya.


Staf KSP Klaim Jokowi Bakal Pimpin Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo

14 hari lalu

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
Staf KSP Klaim Jokowi Bakal Pimpin Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo

Ngabalin menjelaskan tim transisi dari Jokowi ke Prabowo akan dibentuk dalam waktu cepat.


KSP Moeldoko Yakin Transisi Jokowi ke Prabowo Berjalan Mulus

14 hari lalu

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
KSP Moeldoko Yakin Transisi Jokowi ke Prabowo Berjalan Mulus

Jokowi akan mengakhiri masa pemerintahan pada 20 Oktober 2024, saat Prabowo dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.


Ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar Usulkan Pengadilan Rakyat, Ini Alasannya

31 hari lalu

Pakar hukum tata negara yang juga dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar saat di Bandung, Jumat 23 Februari 2024. Foto: TEMPO| ANWAR SISWADI.
Ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar Usulkan Pengadilan Rakyat, Ini Alasannya

Ahli Hukum Tata Negara UGM, Zainal Arifin Mochtar sebut pengadilan rakyat dalam deklarasi Kampus Menggugat. Begini balasan Moeldoko.


AHY Bertemu dengan Beberapa Tokoh Setelah Menjabat Menteri ATR, Siapa Saja?

37 hari lalu

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (ANTARA/HO-dokumen Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN)
AHY Bertemu dengan Beberapa Tokoh Setelah Menjabat Menteri ATR, Siapa Saja?

AHY telah bertemu dengan beberapa tokoh dengan berbagai tujuan, dari meminta dukungan hingga peningkatan hubungan kerja


Laporan Investigasi dan Cover Majalah Tempo Pernah Dilaporkan, Ada Soal Soeharto Sampai Jokowi

40 hari lalu

Sampul majalah TEMPO edisi 16 September 2019. dok. TEMPO
Laporan Investigasi dan Cover Majalah Tempo Pernah Dilaporkan, Ada Soal Soeharto Sampai Jokowi

Beberapa kali laporan investigasi dan cover Majalah Tempo pernah dilaporkan ke Dewan Pers oleh berbagai pihak. Soal apa saja, dan siapa pelapornya?


Moeldoko Sebut Tak Ada Transaksi Politik di Balik Pemberian Pangkat Jenderal Kehormatan Prabowo

45 hari lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bersama Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro saat memberikan keterangan soal usulan penundaan Pemilu Serentak 2024 oleh Bawaslu di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Juli 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Moeldoko Sebut Tak Ada Transaksi Politik di Balik Pemberian Pangkat Jenderal Kehormatan Prabowo

Moeldoko minta polemik pemberian pangkat Jenderal Kehormatan Prabowo dihentikan. Ia menyebut tak ada transaksi politik dalam pemberian pangkat itu.