TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum mendaftar kekurangan penyelenggaraan pemilu di luar negeri. Setidaknya KPU mengantongi enam masalah pokok pemilu di luar negeri. Pertama, keterlambatan pengiriman surat suara.
"Ada yang kesulitan karena di tempat itu berbarengan dengan peristiwa besar lainnya. Misal karena ada Piala Dunia di Brasil. Akibatnya pelayanan publik jadi terhambat, load-nya kan jadi besar," kata anggota KPU, Sigit Pamungkas, kepada Tempo di kantornya, Kamis, 16 Oktober 2014.
Kedua, keterlambatan pencairan dana. "Itu masalah teknis saja. Terlambat mengirim honor panitia," katanya. Ketiga, tingkat partisipasi masih rendah. Fenomena ini terjadi di semua tempat. Hanya 30 persen warga negara Indonesia di luar negeri yang memanfaatkan hak pilihnya. Keempat, panitia kesulitan melakukan sosialisasi kepada warga. "Itu terjadi di semua negara," katanya.
Kelima, pemuktahiran data pemilih terhambat karena banyaknya jumlah WNI. Terutama di negara-negara kantong TKI, seperti Saudi Arabia, Hong Kong, Taiwan, dan Malaysia. "Karena biaya untuk menjangkau mereka juga terbatas, dan tidak ada instrumen untuk berkomunikasi. Ditambah tak semua terkoneksi dengan perwakilan kita sana (Konjen)," katanya.
Keenam, penggunaan dropbox yang masih kontroversial. "Pengamanannya perlu ditingkatkan," kata Sigit. Laporan kekurangan ini, kata Sigit, sudah didiskusikan bersama tim KPU. "Ada 15 negara, dan laporan per negaranya sudah rampung. Tapi belum dikonsolidasikan," katanya.
Selain kekurangan, KPU juga menerima banyak masukan dari warga Indonesia di luar negeri, yakni wacana pembentukan daerah pemilihan khusus luar negeri, ide elektronik vote, hingga peniadaan pemilu di luar negeri.
Sebelumnya, tujuh komisioner KPU melakukan kunjungan ke 15 titik di seluruh dunia untuk melakukan evaluasi penyelenggaran pemilu. Negara-negara yang dikunjungi, antara lain Jerman, Prancis, Amerika, Taiwan, dan Malaysia. Kunjungan itu dimaksudkan untuk menjaring keluhan dan ide dari para penyelenggara pemilu dan WNI.
FEBRIANA FIRDAUS
Topik terhangat:
Mark Zuckerberg | Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD
Berita terpopuler lainnya:
Lukman Hakim, Bintang di Muktamar PPP
Menantu Hendropriyono Jadi Danpaspamres Jokowi
Hamdan Zoelva: MK di Titik Terendah
Manajer Lion Air Damprat Penumpang Pesawat