TEMPO.CO, Bandung - Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat Jafar Ismail mengatakan, tahun depan, pemerintah akan menuntaskan pembangunan Pelabuhan Penangkapan Ikan (PPI) Cikidang di pantai timur Pangandaran. Pelabuhan di kampung halaman Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti itu memiliki luas 1 hektare. "Jika sudah dikeruk, bisa untuk berlabuh kapal ukuran lebih dari 30 gross tonnage (GT)," katanya, Rabu, 17 Desember 2014.
Menurut Jafar, penangkapan ikan laut di pantai selatan Jawa Barat selama ini terkendala minimnya pelabuhan yang bisa disandari kapal besar. Dengan beroperasinya PPI Cikidang, tangkapan laut di pantai selatan Jawa Barat bakal naik dua kali lipat. "Sekarang volumenya baru 200 ton per tahun," ucapnya. (Baca: Ingat Tsunami Pangandaran, Menteri Susi Mewek)
Saat ini jumlah kapal berukuran lebih dari 30 GT yang beroperasi di Pangandaran hanya delapan unit. Kapal-kapal itu hanya bisa parkir di laut. Jika dipaksa mendekat, kapal-kapal itu akan kandas karena alur lautnya dangkal. Kondisi itu menyebabkan biaya produksi nelayan melonjak karena harus menggunakan kapal kecil untuk mengangkut tangkapannya ke darat. (Baca:Tindakan Menteri Susi Dituding Cemari Laut)
Jafar mengatakan pembangunan PPI Cikidang adalah hasil campur tangan Menteri Susi. Menurut Jafar, Menteri Susi meminta pemerintah Jawa Barat menegakkan sejumlah aturan untuk menjamin keberlanjutan penangkapan ikan laut di pantai selatan. Susi meminta nelayan tidak menggunakan jaring dengan ukuran lebih kecil dari seperempat inci. Susi juga melarang nelayan menangkap lobster atau induk ikan lain yang tengah bertelur serta mengambil ikan berukuran kecil.
Jafar mengatakan pemerintah Jawa Barat setuju dengan permintaan itu. Kebetulan, dia melanjutkan, aturannya sudah ada, yakni Peraturan Daerah Nomor 7/2011 tentang Pengolahan Perikanan. "Itu agar pelestariannya terjamin," katanya. Pembangunan PPI Cikidang yang menelan biaya hingga Rp 20 miliar itu akan dimulai dengan pengerukan alur laut. Anggaran pengerukan pelabuhan sudah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional 2015, namun dana untuk membangun fasilitas darat akan dibahas dalam APBN Perubahan 2015.
AHMAD FIKRI
Berita Terpopuler
Ahok Umrahkan Marbot, Ini Reaksi FPI
Wajah Ical Lenyap dari Markas Golkar
Strategi Jokowi Atasi Pelemahan Rupiah
Beda Cara Jokowi dan SBY Meredam Rupiah Jeblok