Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pukat Harimau Kian Gerus Satwa Laut

image-gnews
Dua orang pria berdiri diatas  pukat harimau yang berisikan ikan. Twitter.com/@susipudjiastuti
Dua orang pria berdiri diatas pukat harimau yang berisikan ikan. Twitter.com/@susipudjiastuti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta – World Wildlife Fund Indonesia mencatat satwa laut Indonesia masih terancam karena masih maraknya alat tangkap ikan jenis trawl, atau pukat harimau. Penggunaan pukat harimau ini disebut dapat merusak habitat ikan.

“Dan merusak anakan ikan yang sedang berkembang,” kata Abdullah Habibi, Manajer Perbaikan Perikanan Tangkap dan Budidaya WWF-Indonesia, dalam surat elektronik yang diterima Tempo, Senin, 2 Februari 2015. (Baca: Hari Ini, TNI Tenggelamkan 2 Kapal Asing di Ambon)

Pada 1980, Indonesia menjadi salah satu negara yang mendorong pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan. Saat itu, pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring Pukat Harimau di Perairan Jawa, Sumatera dan Bali. Tujuannya, untuk menjaga kesehatan habitat serta produktivitas tangkap nelayan.

Sayangnya, dalam laporan WWF-Indonesia berjudul “Kajian Alat Tangkap Pukat di Indonesia”, tercatat alat tangkap trawl masih marak digunakan dalam dua dekade terakhir. Malah, tulis Habibi, jenisnya makin beragam. (Baca: Freddy Beberkan 3 Sebab Kapal Pencuri Ikan Lolos)

Habibi menyebutkan, sebanyak 18-40 persen udang dan ikan dari total tangkapan nelayan merupakan hasil tangkapan dari pukat harimau. Dia prihatin dengan angka tersebut. Musababnya, sebagian besar hasil tangkapan tak bisa diproduksi karena masih berupa anakan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Perlu ada pendekatan strategis dan implementatif untuk menyelesaikan masalah ini,” kata Habibi. Caranya, kata dia, dengan meningkatkan pengelolaan sektor perikanan yang dibangun berdasarkan ekosistem dan tata kelola perikanan secara ketat.

Dia menilai penerbitan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 untuk menghentikan total penggunaan alat tangkap jenis pukat harimau di perairan Indonesia merupakan langkah tepat. Karena, Habibi menjelaskan, bukan hanya habitat ikan yang akan rusak. “Tapi rumah penyu dan hiu akan terkena imbasnya.”

AMRI MAHBUB

Berita lainnya:
Menteri Susi: Semoga Natal Bisa Membawa Damai...
Menteri Susi Sakit, Nelayan Demak Kecewa
Menteri Susi Intai 13 Kapal, TNI Tak Bergerak
Penenggelaman Kapal Jangan Rugikan Warga Bajau
Pengamat: 6 Resep Kelola Laut Nasional

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


BPS Catat Nilai Ekspor Nikel Naik 45,85 Persen pada April 2024

2 hari lalu

Kawasan industri berbasis nikel Indonesia Morowali Industrial Park atau PT IMIP di Kecamatan Bahodopi, Sulawesi Tengah, Ahad, 31 Desember 2023. Industri nikel menempatkan Sulawesi Tengah di posisi ke empat secara nasional dengan realisasi investasi tertinggi setelah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Jawa Timur. ANTARA/Mohamad Hamzah
BPS Catat Nilai Ekspor Nikel Naik 45,85 Persen pada April 2024

BPS menyebut nilai ekspor komoditas nikel dan barang daripadanya mengalami kenaikan sebesar US$ 210,6 juta atau 45,85 persen pada April 2024.


Trenggono Sebut Perbankan Ogah Danai Sektor Perikanan karena Rugi Terus

18 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam acara Pertemuan Nasional Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial di Kantor KKP, Jakarta Pusat pada Selasa, 19 Maret 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang
Trenggono Sebut Perbankan Ogah Danai Sektor Perikanan karena Rugi Terus

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa sektor perikanan kurang mendapat dukungan investasi dari perbankan. Menurut dia, penyebabnya karena perbankan menghindari resiko merugi dari kegiatan investasi di sektor perikanan itu.


Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

18 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.
Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengajak investor untuk investasi perikanan di Indonesia.


DFW Desak Pemerintah Usut Dugaan Kejahatan Perikanan di Laut Arafura

30 hari lalu

Delapan awak kapal WNI di  kapal kargo di Taiwan, 28 Oktober 2022. (ANTARA FOTO/FAHMI FAHMAL SUKARDI)
DFW Desak Pemerintah Usut Dugaan Kejahatan Perikanan di Laut Arafura

Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mendesak pemerintah untuk mengusut dugaan kejahatan perikanan di laut Arafura.


Sejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional

40 hari lalu

Ilustrasi nelayan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengungkap sejumlah permasalahan nelayan masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.


Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

59 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

Sri Mulyani masih yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bisa mencapai 5,2 persen pada tahun ini.


Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

59 hari lalu

Permintaan Ikan Meningkat Selama Ramadan dan Lebaran, KKP: Harganya Terjangkau dan Stabil
Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

KKP menargetkan inflasi komoditas perikanan tahun 2023 sebesar 3+1 persen.


KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

59 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

Anggaran untuk mendukung perempuan dan disabilitas yang ada dalam sektor perikanan nasional.


Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

18 Maret 2024

Delapan awak kapal WNI di  kapal kargo di Taiwan, 28 Oktober 2022. (ANTARA FOTO/FAHMI FAHMAL SUKARDI)
Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

Pengusaha yang hanya mengejar keuntungan telah menyebabkan luasnya praktik kerja paksa, perdagangan manusia, dan perbudakan di sektor perikanan.


Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

18 Maret 2024

Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, membuat program Dedikasi Kukar Idaman untuk para nelayan dan pembudidaya ikan di Kecamatan Anggana.