TEMPO.CO, Jakarta - Pernak-pernik dari berbagai negara menghiasi ruangan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Harkristuti Harkrisnowo di lantai 18 Gedung Sentra Mulya Kementerian Hukum dan HAM. Patung gajah dari Thailand, hiasan dinding dari Vietnam, boneka Matryoshka bergambar muka Gorbachev dari Rusia disusun rapi di rak di sepanjang dinding.
Sebuah meja rapat yang dipernis cokelat mengilap berada di tengah ruangan. Anggrek warna putih dan ungu ditaruh di atas meja. Di sudut-sudut ruangan, ada pot hitam berisi palem dan gelombang cinta. Tuti, panggilan akrabnya, senang menyimpan benda-benda favorit di ruang kerjanya agar "Feels like home," kata Tuti pada Kamis malam, 20 Maret 2015.
Ruangan segi lima itu belum lama ditempati Tuti. Setelah sebelumnya menjabat Dirjen HAM selama 8 tahun, Tuti didapuk sebagai Dirjen AHU pada September lalu. Hanya berselang enam bulan, Tuti harus menyerahkan jabatannya dan pindah ke Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berkantor di Cinere.
Menteri Hukum Yasonna H. Laoly menggelar rapat yang dihadiri semua jajaran Eselon I Kementerian Hukum. Rapat berlangsung mulai pukul 14.00-18.00 WIB di lantai 5 membahas "Evaluasi kinerja dan pelaksanaan program," ujar Dirjen Pemasyarakatan Handoyo Sudrajat usai rapat.
Tak dinyana, rotasi petinggi Kementerian Hukum juga dibahas dalam rapat ini. Acara pelantikan dan serah terima jabatan langsung diagendakan pada Jumat, 20 Maret 2015. "Acara pelantikan di Graha Pengayoman," kata Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Ferdinand Siagian yang dikonfirmasi melalui telepon.
Selain Tuti, lima posisi lain turut dirotasi yakni Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal, Dirjen HAM, Balitbang HAM, dan BPSDM. Irjen Agus Sukisno dikembalikan ke posisi asalnya di BPKP. Posisi lain hanya bertukar orang namun meninggalkan posisi Dirjen AHU dalam kondisi kosong. "Akan ada open bidding untuk Dirjen AHU," kata seorang pejabat di Kementerian Hukum.
Pejabat yang sama menyebut Tuti dicopot karena kerap berselisih pandang dengan Yasonna terkait pengesahan kepengurusan partai yang sedang berkonflik seperti PPP dan Golkar. "Dirjen mau tunggu urusan hukum selesai tapi menteri sudah mengesahkan salah satu pihak."
Memang, baru menjabat menteri sehari, Yasonna langsung mengesahkan PPP kubu Rohamurmuziy padahal sengketa partai ka'bah masih disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Begitu pula dengan keputusannya mengakui Golkar kubu Agung Laksono yang menyebabkan pihak Aburizal Bakrie meradang.
Dalam beberapa kesempatan, Yasonna selalu mengatakan keputusan yang dia ambil telah didiskusikan dengan staf ahli. Keputusan atas Golkar misalnya, ditetapkan Yasonna setelah meminta masukan staf ahli dan mencermati amar putusan Mahkamah Partai Golkar. "Muladi (Ketua MPG) bahkan menyebut keputusan saya sudah benar," kata Yasonna pada Selasa malam.
Pada kesempatan wawancara berbeda, Tuti menyatakan keputusan terkait Golkar diambil saat dia sedang berada di Amerika Serikat. Tuti berada di negara Abang Sam sejak Ahad, 8 Maret 2015. Pada Selasa berikutnya, Yasonna mengeluarkan surat yang meminta kubu Agung Laksono mendaftarkan kepengurusan. "Rapat-rapat penentuan itu lebih sering dilakukan setelah saya di Amerika," ujar Tuti melalui telepon.
Tuti menyatakan pemindahan dirinya bukan karena alasan beda pendapat. "Untuk penyegaran demi kelancaran organisasi," kata dia. "Sesuai pesan dari presiden."
Demi penyegaran, Tuti akan segera mengemasi lukisan, songket, patung, dan hiasan lain yang menghiasi dinding kantornya. Akan tetapi yang diutamakan Tuti adalah tanaman hias. "Harus saya bawa, siapa tahu orang setelah saya tak senang tanaman."
MOYANG KASIH DEWIMERDEKA
