Bukti Puan Maharani Melawan Jokowi

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Fraksi Partai NasDem Syarif Abdullah Alkadrie meminta Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani segera melepas jabatan fungsional di partai politik. “Semua menteri harus taat pada komitmen yang sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo,” ujar Syarif saat dihubungi, Minggu, 29 Maret 2015. 

Menurut Syarif, sejak awal dilantik, Presiden Joko Widodo sudah menagih komitmen para menteri untuk tak rangkap jabatan di partai dan pemerintahan. Kenyataannya, hingga kini, Puan masih tercatat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Politik dan Hubungan Antarlembaga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 

Syarif menuturkan komitmen tak rangkap jabatan memang tak diatur dalam undang-undang atau peraturan resmi lain. Namun, menurut Syarief, aturan itu menjadi komitmen moral yang harus dipatuhi semua menteri. “Jadi, apa pun konsekuensinya, itu harus diikuti karena sudah jadi komitmen moral.”

Aturan tidak rangkap jabatan ini disampaikan Jokowi ketika masih dalam proses penyusunan kabinet. Saat itu Jokowi sempat menolak memasukkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar dalam jajaran kabinet lantaran Muhaimin memilih tetap menjadi Ketua Umum PKB.

Adapun Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memilih nonaktif sebagai Sekretaris Jenderal PDIP. "Begitu dilantik (jadi menteri), saya langsung nonaktif," kata Tjahjo pada Selasa, 28 Oktober 2014. Tak cuma itu, Tjahjo juga telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2014-2019. 

Langkah serupa juga dilakukan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi dan Menteri Perindustrian Saleh Husin. Keduanya resmi nonaktif sebagai pengurus Partai Hati Nurani Rakyat.

“Dengan ini, saya sampaikan permohonan untuk berhenti dari tugas dan jabatan sebagai pengurus DPP Partai Hanura, terhitung sejak ditandatanganinya surat pengunduran diri ini,” kata Yuddy di Jakarta, 29 Oktober 2014.

IRA GUSLINA SUFA