TEMPO.CO, Yogyakarta. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengingatkan bahwa berbagai masalah yang sekarang dihadapi pemerintah bisa berkembang menjadi ketidakstabilan politik dan ekonomi yang serius bila tak segera ditangani. “Pemerintahan Presiden Jokowi harus mengkonsolidasikan jajaran kabinetnya. Konsolidasi penting karena jajaran kabinet mengalami 'dualisme' kesetiaan antara kesetiaan menteri kepada presiden dan kepada partai,” kata Ketua DPD Irman Gusman di Keraton Yogyakarta, Kamis.
Pernyataan itu dikemukakan dalam pertemuan antara DPD dengan jajaran pemimpin redaksi media massa nasional. Pertemuan bertajuk “DPD RI Menyikapi Situasi Politik dan Ekonomi Bangsa” ini berlangsung di Keraton Kilenan, yaitu bagian dalam keraton yang merupakan kediaman pribadi Sultan Hamengku Buwono X. Sri Sultan yang didampingi permaisurinya, Ratu Hemas --yang juga adalah Wakil Ketua DPD-- bertindak sebagai tuan rumah acara ini.
Menurut Irman, DPD mengawasi berbagai perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini. Mengutip sebuah hasil survei nasional, Irman mengatakan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi hanya 46,8 persen. Meski kepuasan publik pada kinerja Presiden Jokowi lebih tinggi, yaitu 57,5 persen, namun rendahnya kepuasan pada kinerja kabinet menurut Irman harus dicermati. “Hasil ini merupakan peringatan dini bagi pemerintahan,” kata Irman lagi.
Pengamatan DPD juga menunjukkan bahwa ada banyak isu yang belum terselesaikan, menyangkut masalah ekonomi, politik, dan hukum. Masalah ekonomi, misalnya, kata Irman, adalah nilai tukar dolar AS terhadap rupiah yang masih di kisaran Rp 13.000 dengan berbagai akibatnya. “Ini menunjukkan perlunya Presiden memiliki tim ekonomi yang lebih kuat,” katanya.
Masalah ekonomi lain adalah kenaikan harga beras yang mencapai 30 persen, kenaikan harga elpiji, juga sejumlah kebijakan di sektor kelautan yang dikeluhkan nelayan. Irman memberi contoh, terbitnya Perpres 191 tentang larangan BBM bersubsidi bagi kapal di atas 30 GT. “Maksud kebijakan mungkin baik, namun menimbulkan masalah bagi nelayan.”
Di bidang politik dan hukum, yang menjadi sorotan DPD adalah adanya kesan bahwa kabinet Presiden Jokowi kurang terkonsolidasi dengan baik. “Ini harus dikonsolidasikan. Wujudnya adalah mengevaluasi kabinet, “ kata Irman lagi.
Juga menjadi sorotan DPD adalah penyelesaian konflik KPK versus Polri yang masih bersifat sementara, pengelolaan konflik partai politik yang belum tepat, dan sempat munculnya rencana Menteri Hukum dan HAM mempermudah pemberian remisi bagi para terpidana kasus korupsi. “Masalah hukum seperti pada kasus Nenek Asyani menunjukkan bahwa pemerintah perlu menata sistem hukum agar lebih berkeadilan.”
Untuk ikut membantu menyelesaikan berbagai masalah itulah, kata Irman, DPD siap menjadi mitra strategis antara pemerintah pusat dan daerah. “DPD RI akan berperan sebagai ‘jangkar republik’ menghadapi potensi ketidakstabilan tersebut. DPD akan semakin aktif turun ke bawah guna menyerap, menampung, aspirasi mayarakat. DPD akan menjadi ‘penyalur pipa-pipa aspirasi’ khalayak,” kata Irman.
Pertemuan DPD dan pemimpin media massa ini adalah bagian dari pertemuan yang akan digelar berkala oleh kedua pihak. Dari pihak media hadir sebanyak 19 pemimpin redaksi atau pengelola media. Sedangkan dari pihak DPD hadir sejumlah ketua Komite yang merupakan alat kelengkapan DPD.
Pertemuan berlangsung akrab dan cair. Diawali jamuan makan siang dengan sajian unik Yogyakarta, seperti gudeg manggar dan selat (bistik) ala Jawa. Pertemuan juga terasa istimewa karena digelar di bagian pribadi kediaman Sultan, yang selama ini tertutup bagi umum. Suasana protokoler kerajaan tidak terlihat. Beberapa kali Sultan tertawa lepas menanggapi anekdot yang dikemukakan tamu-tamunya. Acara ditutup dengan tour keliling keraton yang dipandu langsung oleh Ratu Hemas.
Daru Priyambodo
