TEMPO.CO, Jakarta - Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla serta pemerintahannya semakin menurun hingga di bawah angka 50 persen dalam waktu enam bulan. Lembaga survei Poltracking Indonesia menyatakan hanya 47 persen masyarakat yang puas terhadap kinerja Jokowi dan 44,8 persen puas pada kinerja JK.
Poltracking mencatat 48,5 persen masyarakat tak puas dengan kinerja keseluruhan pemerintahan Jokowi-JK. Sementara yang puas hanya 44 persen, dan sisanya tak tahu. "Tingkat persepsi mencapai angka terendah, mengingat janji implementasi Nawa Cita belum maksimal," kata Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yuda, di Jakarta, 19 April 2015. (Baca: Kinerja Mengecewakan, Publik Setuju Jokowi Rombak Kabinet)
Publik juga kecewa pada kinerja menteri di bidang ekonomi. Tingkat kekecewaan tersebut mencapai 52,2 persen. Namun, Hanta tak menyebutkan kementerian apa saja yang dinilai berkinerja buruk. "Kebanyakan masyarakat tak hafal dengan menterinya, jadi tidak ada data spesifik," ujar Hanta. (Baca: Rapor Menteri Jeblok: Jokowi Jadi Bemper, Kalau SBY...)
Kekecewaan publik juga tergambar di bidang hukum. Ada 55,6 persen masyarakat yang tak puas dengan kinerja para menteri di bidang hukum. Publik pun tak puas dengan kinerja menteri di bidang keamanan dengan persentase 50,7. "Ini karena kisruh KPK-Polri, internal partai, ISIS, dan begal. Semuanya berpengaruh," kata Hanta.
Menurut Hanta, hasil survei ini seharusnya menjadi Jokowi mengevaluasi pemerintahannya. Hanta menyarankan Presiden memperbaiki kinerja, komunikasi publik, dan elite politik, serta perombakan kabinet. "Perlu letupan dan program andalan yang dirasakan langsung oleh publik," kata Hanta. "Bisa jadi sudah ada program namun tak tersampaikan dengan baik."
Survei Poltracking ini dilaksanakan pada 23-31 Maret 2015 dengan responden sekitar 1.200 orang yang memiliki hak pilih. Margin error survei 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Selain meneliti soal Kabinet Kerja, Poltracking meneliti kepuasan publik terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.
PUTRI ADITYOWATI