TEMPO.CO, Jakarta - Peringatan Hari Kartini dikenang masyarakat Indonesia sebagai pembuka sejarah pergerakan persamaan hak perempuan di Tanah Air. Saat ini, 'Kartini-Kartini' baru muncul dengan langkah perubahan di berbagai lingkup isu.
"Perempuan ini dipilih karena bisa menginspirasi banyak orang untuk mengubah suatu keadaan," ujar Dhenok Pratiwi, Juru Bicara Change.org, saat dihubungi, Selasa, 21 April 2015.
Berikut tujuh perempuan, menurut situs petisi online change.org, yang aktif berkampanye digital dan mengadvokasi beragam kebijakan agar berpihak kepada masyarakat. 'Kartini' modern ini dipilih secara internal melalui kriteria dampak aksi, inisiatif, keaktifan dan penguasaan isu, serta keberagaman.
1. Anis Hidayah, Aktivis Buruh Migran
Anis adalah Direktur Migran Care yang memulai karir aktivisnya dengan memperjuangkan tenaga kerja wanita (TKW) yang terancam hukuman mati. Dia pernah menyelamatkan Wilfrida, TKW asal NTT, yang terancam hukuman mati oleh pemerintah Malaysia, melalui 13.000 penandatangan.
Upaya Anis berujung pada keberhasilannya menyelamatkan 36 TKW dari jerat hukuman mati melalui petisi online dan advokasi ke sejumlah pemangku kebijakan. Atas jasanya, Anis mendapat penghargaan Yap Thiam Hien.
2. Ganis Rumpoko, Supporter Arema FC
Ganis adalah supporter Arema Malang yang peduli. Prinsip antikorupsinya ia tanamkan ke perjuangan transparansi pengelolaan dan legalitas klub yang disukainya itu.
Pergerakan Ganis dimulai secara online melalui petisi yang saat ini didukung 2.000 orang. Meski jumlahnya terbilang sedikit, langkah Ganis direspon manajemen Arema FC dengan mengajak anak Walikota Malang ini untuk berdialog.
3. Davina Veronika, Pencinta Binatang
Tak semua model hanya lihai 'mejeng' di atas panggung. Seperti Davina, dia lihai sekaligus gigih mengkampanyekan larangan perdagangan daging anjing di Ibukota yang kini didukung 85.000 orang.
Davina yang juga CEO kelompok pencinta binatang Garda Satwa kini berjuang bersama kelompok pencinta hewan lainnya Seperti Animal Aids Nerwork (JAAN) dan Animal Friends Jogja (AFJ). Atas pergerakan Davina, LSM lingkungan internasinaln World Wide Fund/WWF mendapuk dia sebagai supporter kehormatan.
4. Nunu Husien, Aktivis Lingkungan
Nunu adalah aktivis yang giat berkampanye penyelamatan lingkungan dan thalassemia. Nunu, bersama 15.000 orang penandatanganan petisi lainnya, menolak pengangkatan kapal karam Sophie Rickmers oleh Pemerintah Kota Sabang, Aceh.
Kapal Sophie diketahui menjadi rumah terumbu karang, sehingga pengangkatannya akan merusak biota di dasar laut. Kapal ini juga menjadi salah satu objek wisata selam terbaik.
Kegigihan Nunu akhirnya berbuah hasil. Tidak lama setelah peluncuran petisi di jagat maya, Pemerintah Kota Sabang akhirnya membatalkan pengangkatan Sophie.
5. Suciwati Munir, Aktivis HAM
Mengetahui suaminya, Munir Said Thalib diracun, justru membuat istrinya, Suciwati, berang atas beragam pelanggaran HAM. Bersama 11.000 penandatangan petisi, Suci hingga kini aktif berkampanye untuk penyelesaian HAM seperti kasus 1965, peristiwa Talangsari, dan sebagainya.
Aksi Suci, sebagaimana yang dahulu suaminya lakukan, didengar hingga ke Belanda. Kini untuk mengenang aktivisme HAM, Walikota Den Haag meresmikan jalan dengan nama Munir.
6. Zely Ariane, Pembela Tanah Papua
Zely adalah perempuan asal Tanah Rencong yang aktif membela masyarakat Papua. Dia memulai kampanye dengan menyebar petisi ke Komnas HAM untuk mengusut penembakan empat remaja oleh aparat militer tanpa alasan yang jelas.
Aksi Zely sedang dalam tahap advokasi final. Selain mendapat dukungan 14.000 orang, Zely juga berkampanye #PapuaItuKita untuk mengingatkan masyarakat Papua sebagai bagian dari Tanah Air.
7. Titi Anggraeni, Aktivis Pemilu
Titi adalah Direktur Eksekutif Perhimpunan untuk Pemilu dan Demokrasi, LSM yang bersuara lantang guna perbaikan pemilu di Indonesia. Salah satu aksi Titi yang dikenal adalah ketika mempertahankan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung dalam RUU Pilkada.
Ketika RUU Pilkada disahkan melalui sistem tidak langsung, Titi bereaksi menggalang dukungan melalui aksi langsung dan petisi online. Akhirnya, petisi tersebut ditandatangani hingga 120.000 orang.
Aksi Titi ternyata diperhitungkan pemerintah sebagai suara menolak pilkada oleh parlemen. Setelah serangkaian proses penerbitan Perppu, akhirnya Pemerintah mengembalikan pilkada ke sistem langsung.
ROBBY IRFANY