Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Survei: Tim Ekonomi Jokowi Gagal Puaskan Publik

Editor

Grace gandhi

image-gnews
Menko Perekonomian, Sofyan Djalil (tengah), Menko Kemaritiman, Indroyono Soesilo  kiri), bersama Menkeu, Bambang Brodjonegoro (kanan), Menteri ESDM, Sudirman Said, saat pengumuman harga Bahan Bakar Minyak di Kementerian Kordinator Perekonomian, Jakarta, 31 Desember 2014. TEMPO/Tony Hartawan
Menko Perekonomian, Sofyan Djalil (tengah), Menko Kemaritiman, Indroyono Soesilo kiri), bersama Menkeu, Bambang Brodjonegoro (kanan), Menteri ESDM, Sudirman Said, saat pengumuman harga Bahan Bakar Minyak di Kementerian Kordinator Perekonomian, Jakarta, 31 Desember 2014. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO , Jakarta: Publik memberikan rapor merah terhadap kinerja tim ekonomi Kabinet Kerja. Hal ini terlihat dari hasil survei evaluasi enam bulan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang digelar Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai KOPI).

Dalam survei itu, hanya 26,4 persen publik yang puas dengan Kementerian Bidang Perekonomian yang dipimpin Sofyan Djalil. Sementara 63,1 persen publik menjawab tidak puas, dan sisanya, 10,4 persen menjawab tidak tahu.

"Hal ini sejalan dengan poin survei awal bahwa 57 persen lebih publik merasa persoalan yang tengah dirasakan saat ini adalah harga pangan yang semakin mahal," kata juru bicara Kedai KOPI, Hendri Satrio, Minggu, 10 Mei 2015.

Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mendapatkan cap positif dari publik. Sebanyak 50 persen publik merasa puas dengan kinerja menteri-menteri bidang maritim yang dipimpin Indroyono Soesilo.

Karena itu, menurut Hendri, 56 persen publik merasa Jokowi-JK perlu segera merombak Kabinet Kerja. Namun, 38,4 persen publik mengatakan reshuffle sebaiknya dilakukan setelah satu tahun masa bekerja.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Alangkah baiknya reshuflle dilakukan usai Lebaran, ketika harga-harga mulai stabil kembali," kata pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo. Namun memang harus tahun ini agar menteri di posisi baru lebih cepat beradaptasi.

Survei dilakukan terhadap 450 responden yang dipilih dengan metode sample acak bertingkat (multistage random sampling). Responden dipilih dari 45 kelurahan di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi. Proses survei dilakukan pada 24-30 April 2015 dengan wawancara tatap muka dan menggunakan kuesioner terstruktur.

INDRI MAULIDAR


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kebijakan Satu Peta Perbaiki Tata Kelola Geospasial

22 Maret 2023

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
Kebijakan Satu Peta Perbaiki Tata Kelola Geospasial

Satu Peta telah untuk perbaikan tata kelola penerbitan izin dan hak atas tanah.


KUR Festival agar Pemuda Semangat Berwirausaha

22 Maret 2023

KUR Festival Super Gen-Creation, berlangsung 2 hari pada 17- 18 Maret 2023 di Gedung Sate, Kota Bandung.
KUR Festival agar Pemuda Semangat Berwirausaha

Pemerintah berupaya mendorong UMKM untuk mengakses pembiayaan KUR sehingga usahanya cepat naik kelas.


Indonesia Dorong Kawasan ASEAN Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Dunia

16 Maret 2023

Indonesia Dorong Kawasan ASEAN Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Dunia

Kawasan ASEAN mempunyai modal cukup mumpuni untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia dengan PDB mencapai US$ 3,36 triliun.


Pemerintah AS Dukung Kemitraan Indo Pacific Economic Framework

16 Maret 2023

Pemerintah AS Dukung Kemitraan Indo Pacific Economic Framework

Pemerintah Indonesia tetap memiliki harapan besar pada IPEF untuk menghasilkan hal-hal konkret.


BPKP Bakal Audit Realisasi Penyaluran KUR

13 Januari 2023

Ilustrasi pekerja
BPKP Bakal Audit Realisasi Penyaluran KUR

BPKP mengaudit pelaksanaan kredit usaha rakyat (KUR). Penyaluran KUR terus meningkat dalam lima tahun terakhir.


Menko Airlangga Dampingi Jokowi di KTT Peringatan 45 Tahun ASEAN-Uni Eropa

15 Desember 2022

Menko Airlangga Dampingi Jokowi di KTT Peringatan 45 Tahun ASEAN-Uni Eropa

Jokowi menegaskan kemitraan ASEAN dan Uni Eropa harus didasarkan pada prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan.


Peternak Demo di Depan Kantor Airlangga, Mengaku Berdarah-darah karena Harga Ayam Rendah

13 Desember 2022

Komunitas peternak unggas demo di depan KPPU, Selasa, 13 Desember 2022. TEMPO/Nabila Nurshafira
Peternak Demo di Depan Kantor Airlangga, Mengaku Berdarah-darah karena Harga Ayam Rendah

Peternak mengaku sudah 12 tahun berdarah-darah karena harga ayam rendah. Mereka menyebut tak ada perlindungan dari pemerintah.


Sherpa G20 Diyakini Capai Kesepakatan, Kemenko Perekonomian: Sekarang Proses, Masih Berjuang

13 November 2022

Pertemuan Tingkat Sherpa Digelar Menjelang KTT G20, Optimis Upayakan Kesepakatan Leaders' Declaration
Sherpa G20 Diyakini Capai Kesepakatan, Kemenko Perekonomian: Sekarang Proses, Masih Berjuang

Sinyal tidak tercapainya kesepakatan G20 sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.


Optimistis Ekonomi 2022 5,2 Persen, Kemenko Perekonomian: Tiga Kuartal Tumbuh 5 Persen Lebih

29 Oktober 2022

Sekretaris Menteri Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan berbagai perkembangan yang terjadi pada Pertemuan Tahunan IMF - World Bank Group 2018 dalam konferensi pers di Nusa Dua, Bali, Selasa 9 Oktober 2018. ICom/AM IMF-WBG//Nyoman Budhiana
Optimistis Ekonomi 2022 5,2 Persen, Kemenko Perekonomian: Tiga Kuartal Tumbuh 5 Persen Lebih

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian optimistis target pertumbuhan ekonomi pada 2022 sebesar 5,2 persen dapat tercapai.


Pemerintah Dorong Pengembangan PSN di Berbagai Wilayah

28 Oktober 2022

Pemerintah Dorong Pengembangan PSN di Berbagai Wilayah

PSN tersebar di seluruh Indonesia yang mencakup 14 multisektor dan 12 program.