Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Anggaran Pertahanan Indonesia Seharusnya Rp 700 Trilun  

Editor

Febriyan

image-gnews
TNI AD sebagai pengguna utama mendapatkan sekitar 36 baterai artileri, alutsista ini dirancang oleh Avibras Indstria Aeroespacial, Brasil. Sejak kasus penolakan duta besar Indonesia, pemerintah mempertimbangkan penghentian import senjata ini. Dok. Kementerian Pertahanan
TNI AD sebagai pengguna utama mendapatkan sekitar 36 baterai artileri, alutsista ini dirancang oleh Avibras Indstria Aeroespacial, Brasil. Sejak kasus penolakan duta besar Indonesia, pemerintah mempertimbangkan penghentian import senjata ini. Dok. Kementerian Pertahanan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Tantowi Yahya, mengatakan anggaran pertahanan Indonesia jauh dari nilai ideal. Anggaran pertahanan Indonesia seharusnya mencapai Rp 700 triliun setiap tahunnya. Saat ini, anggaran pertahanan Indonesia hanya sepertujuhnya.

"Kenyataannya yang bisa kita capai untuk tahun ini saja hanya Rp 101 triliun," kata Tantowi dalam diskusi "Situasi dan Kondisi Alutsista TNI" di Jakarta, Jumat, 3 Juli 2015..

Angka sebesar itu, kata Tantowi, belum dibagi dengan belanja pegawai dan belanja rutin. Hanya 40 persen saja yang digunakan untuk alutsista. "Itu juga dibagi lagi untuk pembelian alutsista, perawatan dan pemeliharaan," kata dia. "Kita masih jauh dari ideal."

Meskipun demikian, Tantowi mengatakan, anggaran itu jauh lebih baik dibanding 2009 lalu. Saat itu, anggaran pertahanan Indonesia hanya mencapai angka Rp 33 triliun. "Setidaknya sekarang kita ada komitmen untuk memperkuat pertahanan," kata politikus Golkar itu.

Pada kesempatan yang sama, peneliti Center for Strategic and International Studies Iis Gindarsah mengatakan dukungan finansial sangat dibutuhkan untuk memperkuat sistem pertahanan. Setidaknya, untuk negara seluas Indonesia, anggaran pertahanan adalah 1,5 persen GDP atau Rp 250 triliun. "Ini sudah pernah menjadi komitmen pemerintah dulu. Sekarang tinggal kita minta realisasinya," kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Iis menambahkan, berdasarkan data CSIS, hingga Desember 2014, TNI mengoperasikan 160 jenis alutsista. Terdiri dari 64 persenjataan matra darat, 56 sistem senjata matra laut, dan 40 senjata matra utara. Namun, sayangnya, 52 persen dari total alutsista itu berusia lebih dari 30 tahun.

Denga rincian yaitu 28 persen alutsista berusia lebih dari 40 tahun, 24 persen berusia 31-40 tahun, 19 persen berusia 11-20 tahun, dan 19 persen berusia 1-10 tahun. "Regenerasi alutsista juga masih berjalan lamban," kata Iis.

INDRI MAULIDAR

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

56 menit lalu

Ilustrasi Polri. Istimewa
DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.


Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

59 menit lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, ketika ditemui di kompleks DPR Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Mei 2024. TEMPO/Defara
Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.


Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

1 jam lalu

Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad saat ditemui usai menghadiri acara Silaturahmi dan Tasyakuran DPD Gerindra DKI Jakarta di Tavia Heritage Hotel, Jakarta Pusat pada Kamis, 9 Mei 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR tidak mau ikut campur soal pemilihan anggota Pansel KPK karena itu ranah eksekutif.


Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

2 jam lalu

Feri Amsari. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.


Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

3 jam lalu

Sugeng Teguh Santoso. antaranews.com
Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

Indonesia Police Watch menanggapi soal revisi UU Polri yang tengah bergulir di DPR.


Tiga Materi yang Direvisi di UU Kementerian Negara

3 jam lalu

Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti Rapat Paripurna ke-16 Masa Persidangan V tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 14 Mei 2024. Rapat Paripurna beragendakan Pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tiga Materi yang Direvisi di UU Kementerian Negara

Baleg DPR telah menyepakati revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.


DPR Bakal Revisi UU Polri, Masa Jabatan Polisi Bisa Diperpanjang hingga 65 Tahun

4 jam lalu

Ilustrasi Polri. Istimewa
DPR Bakal Revisi UU Polri, Masa Jabatan Polisi Bisa Diperpanjang hingga 65 Tahun

DPR berencana merevisi UU Polri. Apa saja poin perubahannya?


Komisi X DPR Bakal Evaluasi Study Tour usai Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana Depok

5 jam lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi. Foto: Devi/nvl
Komisi X DPR Bakal Evaluasi Study Tour usai Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana Depok

Komisi X DPR akan meninjau kembali sejauh mana output study tour terhadap pengembangan pendidikan siswa usai kecelakaan bus SMK LIngga Kencana


Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

8 jam lalu

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid. Foto : Runi/Man
Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

Komisi I DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari publik dalam pembahasan revisi UU Penyiaran


Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

18 jam lalu

Pelantikan anggota MKMK, Wahiduddin Adams, Jimly Asshiddiqie, dan Bintan R. Saragih, Selasa, 24 Oktober 2023.  Humas MKRI/Panji
Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.