TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Emerson Yuntho mengatakan bahwa hakim pengadilan lebih suka menggunakan pasal dengan hukuman rendah dalam memutus perkara kasus korupsi. Hal inilah yang membuat hukuman bagi para koruptor selama ini rendah.
"Pasal yang sering didakwakan kepada koruptor adalah Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal seumur hidup," ujar Emerson di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa, 18 Agustus 2015.
Padahal, kata Emerson, selain pasal 3, juga terdapat Pasal 2 Undang-Undang Tipikor yang dapat digunakan. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Tipikor disebutkan bahwa hukuman minimal bagi terpidana kasus korupsi adalah 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara.
Sayangnya, menurut Emerson, majelis hakim lebih sering menggunakan pasal 3 sebagai putusannya, sehingga banyak koruptor yang dijatuhi hukuman penjara selama rata-rata 2 tahun saja. Dari hasil pantauan ICW periode Januari-Juni 2015, dari 193 kasus korupsi, 134 putusan di antaranya menggunakan pasal 3 sebagai dakwaan dan 59 putusan didakwa dengan pasal 2. Sedangkan tiga lainnya masing-masing menggunakan pasal 7, 11, dan 12 a.
Menurut Emerson, penggunaan pasal ini akan membuka ruang diskresi hakim yang besar untuk memutus hukuman paling ringan. Ketika jaksa menuntut tersangka dengan pasal 2 dan 3, kata Emerson, kemungkinan besar hakim akan memilih pasal 3 sebagai dakwaan. "Hal-hal semacam ini memang subyektivitas hakim," katanya.
Untuk itu, dia berharap, ke depan pengadilan dapat menghukum koruptor seberat-beratnya. Sebab, menurut dia, dampak dari korupsi dapat membawa kerugian bagi rakyat, dan itu tidak sedikit.
DIAH HARNI SAPUTRI
