TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Transjakarta Antonius Kosasih mengatakan pihaknya belum mendapat konfirmasi dari Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD) terkait dengan kerugian operasional yang dialami bus Transjabodetabek.
"Sebetulnya Transjabodetabek punya keleluasaan untuk menentukan rute. Rute bisa dibuat dari kota penyangga yang tidak ada halte Transjakarta. Mereka bisa ambil uang dari situ untuk mendapat tambahan," ujarnya, Rabu, 16 September 2015.
Terkait dengan permintaan PPD untuk ikut dibayar rupiah per kilometer, dia mengatakan PT Transjakarta tak bisa menawarkan skema tersebut kepada Transjabodetabek. Pasalnya, izin rute Transjabodetabek ditentukan Kementerian Perhubungan dan pemerintah daerah.
"Kalau rupiah per kilometer, kami tak bisa putuskan, harus dirundingkan dengan gubernur dahulu. Namun solusi bagi PPD adalah meminta subsidi dari Kementerian Perhubungan atau pemerintah daerah," ucap Kosasih.
Perusahaan Pengangkutan PPD berniat mengkaji ulang perjanjian kerja sama (PKS) antara Transjabodetabek dan PT Transjakarta. Direktur Utama PPD Pande Putu Yasa menilai PKS yang dijalin dua perusahaan sejak Agustus 2015 tersebut hanya menguntungkan PT Transjakarta.
Bulan lalu, PPD meluncurkan 78 unit bus Transjabodetabek. Armada yang merupakan hibah bus rapid transit (BRT) dari Kementerian Perhubungan tersebut menyambungkan kota satelit dengan Jakarta. Empat rute yang dilalui bus Transjabodetabek adalah Ciputat-Blok M, Depok-Grogol, Harapan Indah Bekasi-Pasar Baru, dan Poris Plawad, Tangerang-JIExpo, Kemayoran.
BISNIS.COM