Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Butuh Peran Publik  

Editor

Agung Sedayu

image-gnews
Ilustrasi sawah/ pertanian dan pembangunan perumahan. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Ilustrasi sawah/ pertanian dan pembangunan perumahan. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Iklan

TEMPO.CO , Jakarta - Pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan 2030 (Sustainable Development Goals/SDGs) membutuhkan partisipasi publik yang lebih luas. Hal itu diungkapkan oleh Direktur International NGO Forum on Indonesian Development, Sugeng Bahagijo. Sebab tanpa partisipasi masyarakat, agenda SDGs akan bernasib sama seperti agenda pembangunan milinium (Millenium Development Goals/ MDGs).

Di beberapa negara, termasuk Indonesia, pelaksanaan MDGs yang digagas sejak 15 tahun lalu itu ternyata hasilnya masih jauh dari harapan. "Kegagalan MDGs itu adalah menekan angka kematian angka ibu saat melahirkan, menekan jumlah penderita HIV, memastikan kelestarian lingkungan hidup, serta menyediakan akses air minum dan sanitasi layak bagi masyarakat," kata Sugeng dalam siaran pers yang diterima Tempo, Kamis, 24 September 2015.

Karena itu koalisi masyarakat sipil mendorong pemerintah Indonesia melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjalankan agenda pembangunan berkelanjutan (SDG) hingga 2030. Program pembangunan yang mempunyai 17 tujuan dengan 169 target ini akan disepakati para pemimpin negara dalam Sidang Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-70, 25-27 September 2015 di New York, Amerika Serikat.

Menurut Sugeng, bentuk partisipasi masyarakat itu dapat diwujudkan dengan membentuk panitia bersama dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil. Ia meyakini masyarakat sipil dengan keahliannya masing-masing dapat membantu pemerintah agar lebih tajam melakukan pemetaan masalah di lapangan, membuat solusi dan implementasi serta melakukan pengawasan.

INFID didukung pemerintah Indonesia dan Korea, menggelar acara diskusi bertema "Addresing Implementation Translating SDGs Into National Development Agenda,” di Gedung Ford Foundation, New York pada Rabu, 23 September 2015. Diskusi dengan isu utama menyoroti model kemitraan, penerapan SDGs di semua program pembangunan tingkat nasional dan mekanisme akuntabilitas itu menghadirkan sembilan pembicara dan dan dihadiri lebih dari 80 orang delegasi dari berbagai negara.  

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam diskusi itu Menteri Kesehatan Nila Moeloek, mengatakan nilai penting SDGs perlu dukungan publik, kebijakan publik, serta desain kelembagaan. “Kebijakan yang dibuat harus memperhatikan  kelompok yang paling menderita,” kata Nila.

Sementara itu, Lord McCornell, Former Minister of Scotland and founder UK All Party Parliamentary, mengatakan bahwa tantangan mencapai target SDGs perlu dukungan parlemen. Karena itu ia mendorong parlemen di seluruh dunia menjaga keseimbangan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen. “Kebijakan ada di tangan mereka,” katanya. Memang jika dicermati 17 tujuan SDGs dengan 169 target menitikberatkan pada isu kemiskinan dan ketimpangan yang dekat dengan masalah perempuan. Sedangkan Kate Donald, Director at Centre for Economic and Social Right, mengatakan bahwa faktor kunci dari keberhasilan SDGs nanti adalah pada akuntabilitas. Ia pun menekankan pentingnya sistem pelaporan yang independen

DESTRIANITA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Komnas HAM Minta Pemerintah Segera Tindak Lanjuti Rekomendasi Komite HAM PBB

20 hari lalu

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan HAM selama Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. Sejumlah pelanggaran HAM yang ditemukan di antaranya, hak pilih kelompok marginal dan rentan, netralitas aparatur negara, hak kesehatan, dan hak hidup petugas pemilu. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Komnas HAM Minta Pemerintah Segera Tindak Lanjuti Rekomendasi Komite HAM PBB

Komnas HAM apresiasi kesimpulan dan rekomendasi Komite HAM PBB. Meminta pemerintah implementasi kebijakan dan pelaksanaan di pusat serta daerah


Cawe-cawe Jokowi Dipertanyakan dalam Sidang PBB, TPN: Cerminan Citra Jokowi di Mata Dunia

35 hari lalu

Penjelasan Jokowi Soal Presiden Cawe-cawe Jelang Pemilu 2024
Cawe-cawe Jokowi Dipertanyakan dalam Sidang PBB, TPN: Cerminan Citra Jokowi di Mata Dunia

TPN Ganjar-Mahfud menilai sosoran PBB soal cawe-cawe Jokowi, telah membuat citra bekas Wali Kota Solo itu menjadi buruk di mata dunia.


Laporan PBB: Situasi Satwa Liar di Bumi Mencemaskan

13 Februari 2024

Seorang konservasionis dari pusat penelitian perikanan laut melepaskan hiu bambu bergaris coklat ke laut dalam upaya untuk meningkatkan populasi hiu di Rayong, Thailand, 1 Juni 2021. Para peneliti pekan lalu melepaskan 40 hiu bambu berpita coklat, berusia antara 2 dan 3 bulan, di terumbu karang buatan yang dibuat khusus pada kedalaman 18 meter (60 kaki). REUTERS/Kriengkrai Attanartwong
Laporan PBB: Situasi Satwa Liar di Bumi Mencemaskan

Hiu bambu dan tiga satwa liar yang hidup di Indonesia masuk dalam laporan PBB. Ribuan spesies yang bermigrasi dalam situasi mengkhawatirkan.


Negara Pesisir Samudera Hindia Rawan Tsunami, Kepala BMKG: Perkuat Mitigasi dan Peringatan Dini

9 Februari 2024

Pelampung (buoy)  air dangkal dapat mendeteksi gerakan kecil dan perubahan dasar laut yang sering merupakan pertanda bahaya alam seperti gempa bumi, gunung berapi, dan tsunami. Kredit: University of South Florida
Negara Pesisir Samudera Hindia Rawan Tsunami, Kepala BMKG: Perkuat Mitigasi dan Peringatan Dini

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, mengajak negara pesisir Samudera Hindia untuk menggenjot sistem mitigasi tsunami, mencakup kesiagaan masyarakat.


Mengapa Jokowi Tak Pernah Hadir Langsung Di Sidang Umum PBB?

21 September 2023

Presiden Jokowi menunjukkan SK Perhutanan Sosial & Adat dalam puncak Festival Lingkungan, Iklim, Kehutanan dan Energi Baru Terbarukan (Festival LIKE) di Indonesia Arena, GBK, Jakarta, Senin, 18 September 2023. Festival LIKE merupakan rangkuman akumulasi kerja Presiden pada bidang Lingkungan Hidup, Iklim, Kehutanan, dan Energi, khususnya energi terbarukan.  TEMPO/Subekti
Mengapa Jokowi Tak Pernah Hadir Langsung Di Sidang Umum PBB?

Presiden Jokowi berulangkali tidak hadir secara langsung dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)


Di PBB, Prakerja Jadi Contoh Kolaborasi Siapkan Tenaga Kerja Tangguh

20 September 2023

Di PBB, Prakerja Jadi Contoh Kolaborasi Siapkan Tenaga Kerja Tangguh

Pembelajaran sepanjang hayat dan meningkatkan keterampilan menjadi kunci mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDG.


Dua Pelajar Putri NU Wakili Indonesia di ECOSOC Youth Forum PBB

26 April 2023

Ketua Umum Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Whasfi Velasufah (kiri) dan Koordinator Hubungan International IPPNU Sururoh Uthman (kanan). Foto: Istimewa
Dua Pelajar Putri NU Wakili Indonesia di ECOSOC Youth Forum PBB

Dua kader Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) mewakili Indonesia di forum diskusi internasional ECOSOC Youth Forum PBBB


Taliban Larang Staf Perempuan Bekerja di Kantor PBB

5 April 2023

Wanita Afghanistan menghadiri peresmian perpustakaan wanita di Kabul, Afghanistan, 24 Agustus 2022. REUTERS/Ali Khara/File Foto
Taliban Larang Staf Perempuan Bekerja di Kantor PBB

Larangan Taliban mendorong PBB meminta semua staf - pria dan wanita - untuk tidak masuk kerja selama 48 jam.


UGM Tembus 10 Besar Dunia Versi THE University Impact Rankings 2022

29 April 2022

Ilustrasi Universitas Gadjah Mada (UGM). Shutterstock
UGM Tembus 10 Besar Dunia Versi THE University Impact Rankings 2022

Pada tahun ini Universitas Gadjah Mada (UGM) berhasil menembus posisi 10 besar dunia untuk SDG 1, yaitu No Poverty atau Tanpa Kemiskinan.


Siswa MAN 2 Mataram Wakili Indonesia di Simulasi Sidang PBB

2 Maret 2022

Muhammad Andrianudin, siswa MAN 2 Mataram, salah satu wakil Indonesia pada Model United Nation (MUN). kemenag.go.id
Siswa MAN 2 Mataram Wakili Indonesia di Simulasi Sidang PBB

Muhammad Andrianudin, siswa kelas 12 Program Keagamaan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Mataram menjadi wakil Indonesia di simulasi sidang PBB atau MUN.