Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Setahun Jokowi-JK, Fitra: Rapor Merah Kelola Anggaran

image-gnews
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi sejumlah Menteri Kabinet Kerja bidang perekonomian dan Pimpinan lembaga keuangan saat konferensi Pers Paket Kebijakan Ekonomi di Istana Merdeka, Jakarta, 9 Seprember 2015. Tempo/ Aditia Noviansyah
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi sejumlah Menteri Kabinet Kerja bidang perekonomian dan Pimpinan lembaga keuangan saat konferensi Pers Paket Kebijakan Ekonomi di Istana Merdeka, Jakarta, 9 Seprember 2015. Tempo/ Aditia Noviansyah
Iklan

TEMPO.CO , Jakarta - Menjelang satu tahun usia pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) memberikan evaluasi terkait dengan pengelolaan anggaran. “Masih banyak persoalan yang kita potret, ada catatan merah yang sebenarnya harus dilakukan pada 2015, namun urung dilaksanakan,” kata Yenny Sucipto, Sekretaris Jenderal Fitra, di Jakarta, Senin, 12 Oktober 2015.

Nilai merah pertama terkait dengan pengelolaan BUMN. Menurut Yenny, hal ini akibat suntikan dana Rp 68 triliun kepada BUMN yang secara tiba-tiba. Tanpa ada regulasi penyertaan modal, perlindungan laba yang ditahan, serta dividen yang disetor, Fitra menilai, ini potret bahwa Kementerian BUMN tidak membangun pengelolaan secara baik. “Dari sisi anggaran sekadar menggelontorkan modal tanpa ada desain tata kelola di 15 sektor. Ini yang kita cukup khawatirkan, bisa jadi bancakan elite-elite politik.”

Poin merah berikutnya perihal konsistensi pemerintah dalam mandatory spending, terutama segi kesehatan. Menurut Fitra, dalam APBN 2015, alokasi kesehatan masih sekitar 3,1 persen dari yang seharusnya 5 persen.

Juga terkait dengan kedaulatan pangan yang hanya mendapat anggaran sekitar Rp 1 triliun. Dalam kedaulatan pangan, banyak faktor di mana negara harus memfasilitasi. “Contoh soal kepemilikan tanah, distribusi peningkatan pada saat sebelum dan sesudah panen. Tidak ada alokasi ke sana,” katanya.

Yenny menuturkan pemerintah juga minim memberikan fasilitas kepada sektor informal. "Sektor ini memberikan kontribusi 60 persen dari total tenaga kerja di Indonesia."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ia juga berpendapat masih minimnya fasilitas atau pembiayaan dalam rangka peningkatan sektor tenaga kerja informal. Sebaliknya, pemerintah lebih mengarahkan pada infrastruktur yang bukan pada aspek itu. Yenny mencontohkan program pembangkit listrik 35 ribu megawatt yang dinilai tidak menyasar ke sektor-sektor tersebut.

“Pemerintah bisa menjadikan catatan kami ini sebagai evaluasi dalam penyusunan anggaran untuk tahun 2016. Karena sekarang masih pembahasan," ucapnya.

Yenny berharap Presiden Joko Widodo tidak melenceng dari tujuan Nawacita-nya. Sebab, bantuan pinjaman dari Cina kepada tiga bank BUMN beberapa waktu lalu tidak menjawab keinginan mandiri dan berdaulat serta meninggalkan ketergantungan kepada asing. “Ini jadi bahan evaluasi bagi pemerintah, juga evaluasi bagi kabinetnya.”

AHMAD FAIZ IBNU SANI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Anies Baswedan Berdiskusi Tertutup dengan Jenggala Center, Lembaga Apa Itu?

18 September 2022

Co-Chair U20 yang juga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan sambutan pada pembukaan U20 Mayors Summit 2022 di Jakarta, Selasa 30 Agustus 2022. Pertemuan para pemimpin kota dunia itu membahas kerja sama di bidang investasi kesehatan dan perumahan rakyat, mendorong transisi energi berkelanjutan, serta edukasi dan pelatihan tentang masa depan pekerjaan yang merata untuk semua. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Anies Baswedan Berdiskusi Tertutup dengan Jenggala Center, Lembaga Apa Itu?

Anies Baswedan diskusi tertutup dengan Jenggala Center bahas keadilan sosial di ibu kota dan soal situasi Pemilu 2024.


Mengenal Panglima TNI pada Periode Presiden Jokowi

4 November 2021

Ketua DPR RI Puan Maharani (kedua kiri) Menteri Sekretaris Negara Pratikno (kiri), Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus (kedua kanan), dan Rachmat Gobel (kanan) memberikan keterangan pers terkait Surat Presiden calon Panglima TNI di Media Center Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 3 Oktober 2021. DPR RI menerima Surat Presiden (Surpres) dari Joko Widodo yang berisi penunjukan Jenderal TNI Andika Perkasa menjadi calon Panglima TNI untuk menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. TEMPO/M Taufan Rengganis
Mengenal Panglima TNI pada Periode Presiden Jokowi

Panglima TNI merupakan jabatan yang sangat tinggi di Tentara Nasional Indonesia karena menjadi pimpinan TNI selurunh angkatan militer.


5 Fakta Unik Perpisahan Kabinet Kerja Jokowi Jilid I

19 Oktober 2019

Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla bersiap untuk foto bersama dengan sejumlah Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019 saat acara perpisahan di Istana Negara, Jakarta, Jumat 18 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
5 Fakta Unik Perpisahan Kabinet Kerja Jokowi Jilid I

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mennggelar acara silaturahmi bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla dan menteri Kabinet Kerja Jokowi di Istana Negara.


Akhir Kabinet Jokowi-JK, Gojek dan Tokopedia Ucapkan Terimakasih

18 Oktober 2019

Presiden Jokowi santap siang bersama pengemudi Gojek, Kopaja dan angkutan umum lainnya. Istimewa
Akhir Kabinet Jokowi-JK, Gojek dan Tokopedia Ucapkan Terimakasih

Gojek dan Tokopedia mengaku disokong penuh oleh pemerintahan Jokowi-JK.


Presiden Jokowi: Setiap Momen Adalah Spesial, Spesial Pusing

18 Oktober 2019

Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla bersiap untuk foto bersama dengan sejumlah Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019 saat acara perpisahan di Istana Negara, Jakarta, Jumat 18 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
Presiden Jokowi: Setiap Momen Adalah Spesial, Spesial Pusing

Silaturahmi tersebut dimulai dengan Shalat Jumat bersama, foto bersama, dan dilanjutkan dengan makan siang bersama.


Retno Marsudi: Kerja dengan Jokowi-Kalla itu Asyik

14 Oktober 2019

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi berbincang dengan Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia Jonathan Edward Austin di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 7 Agustus 2019. Presiden menerima surat kepercayaan dari 12 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) untuk Indonesia, diantaranya dari Turki, Selandia Baru, Kroasia, Perserikatan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara dan Malaysia. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Retno Marsudi: Kerja dengan Jokowi-Kalla itu Asyik

Sebagai pemimpin, Jokowi dan JK juga disebut Retno tidak pernah berjarak dengan para menteri Kabinet Kerja.


Hari HAM, Konflik Agraria Imbas Proyek Infrastruktur Jadi Sorotan

10 Desember 2018

Massa yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) membawa spanduk tuntutan saat melakukan aksi demontrasi memperingati Hari HAM Sedunia di depan Kedubes AS, Jakarta, Senin 10 Desember 2018. Massa membawa sejumlah atribut berupa poster dan spanduk berisi pernyataan hingga tuntutan. TEMPO/Subekti
Hari HAM, Konflik Agraria Imbas Proyek Infrastruktur Jadi Sorotan

Dalam peringatan hari HAM sedunia, Komnas HAM menyoroti soal konflik agraria yang semakin masif.


4 Tahun Jokowi - JK, Mendikbud Sebut Sudah Salurkan 12,6 Juta KIP

24 Oktober 2018

Siswa menunjukan Kartu Indonesia Pintar usai penyerahan Kartu Indonesia Pintar dan Program Keluarga Harapan oleh Presiden Joko Widodo di Gor Tri Dharma, Gresik, Jawa Timur, 8 Maret 2018. ANTARA/Zabur Karuru
4 Tahun Jokowi - JK, Mendikbud Sebut Sudah Salurkan 12,6 Juta KIP

Menteri-menteri Kabinet Kerja memaparkan capaian kinerjanya selama 4 tahun pemerintahan Jokowi - JK.


4 Kasus Pelanggaran Kebebasan Beragama di Era Jokowi

23 Oktober 2018

Ratusan aktivis Forum Solidaritas Kebebasan Beragama melakukan aksi damai dengan menyalakan lilin di Bunderan HI, Jakarta. TEMPO/Imam Sukamto
4 Kasus Pelanggaran Kebebasan Beragama di Era Jokowi

Sepanjang 2014-2018, KontraS mencatatkan sedikitnya ada sekitar 488 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama.


Sisa Setahun, Ini Target yang Dikejar Pemerintahan Jokowi - JK

22 Oktober 2018

Presiden Joko Widodo alias Jokowi (kiri) bersama Ibu Negara Iriana Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua kanan), dan Ibu Mufidah Jusuf Kalla (kanan) melambaikan tangan seusai Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Agustus 2018. Baju kebaya kurung merupakan baju andalan Ibu Negara dalam acara resmi kenegaraan. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Sisa Setahun, Ini Target yang Dikejar Pemerintahan Jokowi - JK

Moeldoko merinci target-target dan realisasi yang dicapai pemerintah Jokowi - JK selama 4 tahun.