TEMPO.CO, Bekasi - Bantaran sungai di Kota Bekasi saat ini banyak yang dijadikan permukiman. Bangunan liar berderet dan difungsikan sebagai tempat tinggal atau usaha. Sejauh ini, Pemerintah Kota Bekasi belum memiliki rencana menertibkan bangunan-bangunan itu. "Kami ditertibkan kalau memang lahan itu dibutuhkan," kata Kepala Seksi Pembongkaran Dinas Tata Kota Bekasi Bilang Nauli Harahap, Rabu, 14 Oktober 2015.
Menurut Bilang, bangunan liar di bantaran sungai dibangun para pendatang. Mereka memanfaatkan lahan yang saat ini memang belum digunakan pemerintah. "Selama belum ada rencana pembangunan, pemerintah mentoleransi," ucap Bilang.
Meski demikian, ujar Bilang, pemerintah tak memiliki data detail ihwal jumlah bangunan liar di seluruh Kota Bekasi. Karena itu, penertiban sifatnya sporadis. "Kalau kami tertibkan pun, sebulan-dua bulan kemudian berdiri lagi," tuturnya.
Karena itu, langkah penertiban disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan. Bilang mencontohkan pembongkaran bangunan liar di sepanjang aliran Tarum Barat atau Kali Malang, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat. Ratusan bangunan liar di titik itu ditertibkan sejak awal tahun. "Karena di sana dibangun jalan sisi selatan Kali Malang," kata Bilang.
Meski begitu, tak semua bangunan liar mudah ditertibkan. Alasannya, penghuni kerap menuntut pemerintah menyediakan rumah susun sederhana sewa. Ini terjadi di bantaran Kali Bekasi, RW 1, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur. "Ada 150 keluarga. Mereka enggan ditertibkan sebelum ada rusun," ucapnya.
Bilang menjelaskan, selain di Kali Malang dan Kali Bekasi, ada pula permukiman liar di saluran irigasi hingga Bekasi Utara, Kali Jatikramat, dan sejumlah kali lain. Menurut dia, lahan yang di atasnya berdiri bangunan semipermanen tersebut milik Perusahaan Umum Jasa Tirta II. "Ketika ada kepentingan pemerintah, pemilik bangunan harus bersedia pindah," ujarnya.
Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi, Ronny Hermawan, menuturkan penertiban bangunan liar penting untuk menjaga keindahan kota. Namun, kata dia, pemerintah juga harus menyediakan rumah susun untuk warga yang akan direlokasi. Adapun warga yang boleh tinggal di rusun adalah yang memiliki kartu tanpa penduduk Kota Bekasi. "Syaratnya, harus warga ber-KTP Kota Bekasi," ucapnya.
ADI WARSONO
