TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Klimatologi Politik mengungkapkan tidak semua menteri yang berkinerja baik secara individu juga memiliki kemampuan organisasi yang baik. Hasil kajian lembaga ini menyimpulkan indikator keberhasilan kinerja sejumlah kementerian.
"Lima kementerian yang baik dari sisi kinerja dan hasil survei adalah Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Maritim, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kementerian Perhubungan," kata CEO LKP Usman Rachman saat konferensi pers satu tahun pemerintahan Jokowi-JK perihal analisis kinerja birokrasi pelayanan publik, Jakarta, Selasa, 3 November 2015.
Menurut Usman, indikator yang dijadikan dasar patokan kinerja kementerian adalah penyerapan dan pemasukan anggaran. Hal ini kemudian bertumpang-tindih dengan hasil survei untuk mengetahui kementerian mana yang paling baik kerjanya.
Hasil survei memang kebanyakan dipengaruhi oleh individu serta gebrakan dari menterinya. Berdasarkan hasil survei, sebenarnya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti adalah menteri yang dinilai baik kinerjanya dengan persentase 65,9 persen. Disusul dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan dengan 39,8 persen, dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa 38,1 persen.
Namun, hal ini tidak sepenuhnya dapat dijadikan indikator. Beberapa menteri dinilai masih kurang dalam hal penyerapan anggaran. Menurut Usman, Susi misalnya, dalam penyerapan anggaran dinilai masih kurang. Dari target Rp 500 miliar, Kementerian KKP hanya mampu menyerap kurang lebih Rp 30 miliar.
Berdasarkan hasil penyerapan anggaran, Kementerian Sosial justru merupakan kementerian terbaik. Kementerian ini berhasil menyerap anggaran sebesar 53,7 persen, disusul dengan Kementerian Keuangan sebesar 40,4 persen, dan Kementerian Kesehatan 38,9 persen.
Apabila digabungkan maka kelima kementerian itulah yang dinilai paling baik dalam hal kinerja dan hasil surveinya.
Hasil lain yaitu kementerian dengan hasil terendah. Hasil survei menunjukkan menteri dengan kinerja terburuk adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi 49,7 persen, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini M. Soemarno 40,6 persen, dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro 33,8 persen.
Namun, apabila dilihat dari penyerapan anggarannya, tiga kementerian terendah adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan penyerapan terhadap APBNP 2015 sebesar 3,7 persen, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar 9 persen, dan Kementerian Tenaga Kerja 9,2 persen.
Apabila digabungkan penilaiannya, hasil dengan kinerja terendah diperoleh oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Dalam grafik hasil survei, Menteri Siti Nurbaya menempati peringkat ke-4 kementerian dengan kinerja terburuk sebesar 32,7 persen. Untuk serapan anggarannya, KLHK hanya mampu menyerap sebesar 19,9 persen. Sementara Menteri PMK Puan Maharani menempati posisi keenam dengan persentase 31,8 persen. Untuk penerapannya hanya 11,4 persen.
Survei ini dilakukan pada tanggal 24 hingga 29 Oktober 2015 di 34 provinsi. Sampel yang diambil sebanyak 784 responden. Metode yang digunakan adalah multi stage random sampling dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin eror kurang lebih 3,5 persen. Artinya, data yang diambil mencapai keterwakilan 95 persen di lapangan.
MAWARDAH NUR HANIFIYANI
