TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Transjakarta Budi Kaliwono mengatakan siap mengambil alih operasional bus pelat merah yang digunakan untuk menjemput pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta. Terdapat 36 bus yang akan diambil alih dan diserahterimakan pada 1 Februari mendatang.
"Kami ingin bus ini bisa dimaksimalin juga oleh selain karyawan pemda," ujar Budi kepada Tempo, Senin, 25 Januari 2016.
Selama ini, operasional bus jemputan tersebut hanya padat pada pagi dan sore hari atau bertepatan dengan waktu berangkat dan pulang kerja PNS DKI. "Jadi bus ini tadinya kan pagi antar masuk kantor terus balik ke pul. Sore jemput lagi terus masuk ke pullagi," tuturnya.
Waktu penggunaan bus jemputan tersebut dinilai Budi tidak efektif. Jadi, dengan pengoperasiannya diambil alih oleh Transjakarta, bus tersebut bisa digunakan pada jeda waktu keberangkatan dan kepulangan PNS atau menjadi lebih fleksibel. "Pas enggak lagi untuk antar-jemput PNS bisa kita pakai," ucapnya.
Budi mengatakan rencananya bus akan difungsikan sebagai bus feeder atau pengumpan Transjakarta yang beroperasi di lajur kiri. Masyarakat bisa bebas naik dan tidak dipungut biaya. "Jadi nanti bus itu tugasnya ambil penumpang di lajur kiri untuk kami antar ke halte bus Transjakarta terdekat," ujarnya. Hal ini juga dianggap menguntungkan Transjakarta. "Kami untung karena bisa nambah penumpang."
Terkait dengan rute, Budi menuturkan masih dalam tahap pematangan dan koordinasi. "Kita masih godok soal rute. Kita juga harus lihat dulu busnya bagaimana kondisinya," katanya. Bus tersebut juga akan difungsikan untuk menjemput penumpang Transjakarta dari stasiun kereta commuter line sampai halte Transjakarta.
Sementara itu, sopir-sopir bus pegawai juga akan direkrut Transjakarta. "Sebagian sopir ada yang PNS. Tapi yang honorer kami ambil semua," ucapnya.
Kebijakan mengambil alih ini sebelumnya disampaikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. "Prinsip saya sederhana, enggak boleh eksklusif untuk mereka," ujar Ahok beberapa hari lalu.
Ahok sebelumnya berencana menghapus fasilitas bus PNS DKI setelah mengetahui bus-bus tersebut disalahgunakan. Banyak PNS yang mencari alasan untuk pulang kerja lebih awal sejak ada fasilitas bus jemputan. "Mereka betul-betul ngelunjak," tuturnya Jumat lalu. Sikap tersebut dinilai Ahok tidak pantas dan keterlaluan.
GHOIDA RAHMAH