Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Program Toko Tani Kementan Dianggap Gagal  

image-gnews
Ilustrasi petani/sawah/padi. ANTARA/Abriawan Abhe
Ilustrasi petani/sawah/padi. ANTARA/Abriawan Abhe
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menilai program Toko Tani Indonesia dari Kementerian Pertanian tak berjalan mulus. Rekomendasi tersebut diperoleh setelah Bappenas melakukan koordinasi program pemerintah bersama Badan Pusat Statistik, Kantor Kepala Staf Kepresidenan, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

"Toko Tani harus ditinjau lagi pelaksanaannya," ujar Deputi Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Roni Dwi Susanto di kantornya, Selasa, 26 Januari 2016.

Toko Tani Indonesia adalah program pembentukan semacam seribu koperasi yang menampung langsung panen petani, sehingga diharapkan dapat memperpendek rantai perdagangan pangan. Tujuan program yang dibentuk Agustus tahun lalu tersebut agar petani sebagai produsen pangan dapat memperoleh marjin keuntungan dan konsumen dapat membeli kebutuhan pangan dengan harga terjangkau.

Menurut Roni, sejauh ini Toko Tani Indonesia tak membuahkan hasil yang diharapkan. Tujuan stabilisasi harga, kesejahteraan petani yang meningkat, dan harga pangan murah bagi masyarakat, malah berbuah harga pangan yang terus meningkat. Selain itu, kualitas pangan dan kesejahteraan petani malah memburuk kualitasnya.

Menurut pantauan Tempo, harga beras terus naik sejak Agustus 2015. Hingga Desember 2015, harga beras menanjak dari Rp 12.709 per kilogram menjadi Rp 13.217 per kilogram. Sedangkan harga rata-rata nasional beras hingga saat ini ada di kisaran Rp 10.748 per kilogram.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kami sudah kasih tahu harusnya sedikit dahulu, jangan langsung banyak seperti ini," ujarnya. Musababnya, sebagai program yang baru, Kementerian Pertanian seharusnya menyiapkan terlebih dahulu proyek percontohannya. 

Roni mengatakan sudah menyampaikan rekomendasi tersebut kepada Kementerian Pertanian. Ia mengatakan Kementerian Pertanian berjanji akan memperbaiki program tersebut dengan meningkatkan kerja sama dengan Perum Bulog. 

Bekas direktur di Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut mengatakan setiap program pemerintah akan selalu diawasi Bappenas, KSP, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan BPKP. "Selanjutnya kami akan evaluasi program transmigrasi," ujar Roni.

ANDI RUSLI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Penurunan Angka Kemiskinan Rendah ketika Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Bappenas: Ada Disrupsi Ekonomi

8 Februari 2023

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa meninjau kawasan IKN di Kalimantan Timur. Instagram
Penurunan Angka Kemiskinan Rendah ketika Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Bappenas: Ada Disrupsi Ekonomi

Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa membuka penyebab rendahnya penurunan angka kemiskinan di tengah pertumbuhan ekonomi


ASPEKSINDO: Perencanaan Pembangunan Nasional Masih Berbasis Darat

25 Oktober 2022

ASPEKSINDO: Perencanaan Pembangunan Nasional Masih Berbasis Darat | Foto: freepik, image by wirestock
ASPEKSINDO: Perencanaan Pembangunan Nasional Masih Berbasis Darat

RUU Daerah Kepulauan ini sangat strategis dalam membangun daerah berciri kepulauan dan pesisir.


Nasib Gedung Bappenas di Jakarta Setelah Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan

29 April 2022

gedung bappenas setkab.go.id
Nasib Gedung Bappenas di Jakarta Setelah Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan

Pemerintah memikirkan nasib bangunan pemerintah setelah ibu kota negara pindah ke Penajam Paser Utara. Sudah ada gambaran tentang gedung Bappenas.


BRIN Buka Peluang Kerja Sama Riset dengan Lembaga Independen

21 Februari 2022

Diskusi online KSIxChange#40: Potensi Kerja Sama Antar Lembaga Riset dengan Pengambil Kebijakan untuk Mendorong Proses Penyusunan Kebijakan Berbasis Bukti dan Inklusif yang disiarkan secara daring, Kamis (20/1)
BRIN Buka Peluang Kerja Sama Riset dengan Lembaga Independen

BRIN tengah mencari cara melembagakan bentuk kerja sama dengan LRI seperti yang telah dilakukan dengan sejumlah universitas.


Peran Lembaga Riset Independen Dorong Kebijakan Inklusif

21 Februari 2022

Diskusi online KSIxChange#40: Potensi Kerja Sama Antar Lembaga Riset dengan Pengambil Kebijakan untuk Mendorong Proses Penyusunan Kebijakan Berbasis Bukti dan Inklusif yang disiarkan secara daring, Kamis (20/1)
Peran Lembaga Riset Independen Dorong Kebijakan Inklusif

Lembaga riset independen melakukan riset hingga dapat menghasilkan produk pengetahuan, lalu mengadvokasi kepada lembaga pemerintahan agar dapat mendorong pada hasil kebijakan yang inklusif.


Mewujudkan Ekonomi Biru melalui Inovasi Pendanaan

23 Desember 2021

Perencana Ahli Utama Kementerian PPN/ Bappenas, Dr. Gellwynn Jusuf
Mewujudkan Ekonomi Biru melalui Inovasi Pendanaan

Konsolidasi melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk menyiapkan pendanaan biru sehingga dapat memperoleh blue bond.


Mengulas Swakelola Tipe III antara Pemerintah dan Ormas

23 November 2021

KSIxChange bertajuk
Mengulas Swakelola Tipe III antara Pemerintah dan Ormas

Swakelola Tipe III baru berjalan sejak 2018. Masih banyak pihak ormas dan pemerintah yang belum memahaminya. Sosialisasi penggunaan dan manfaat patut digencarkan.


Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan

16 Juli 2021

Dr Sri Yanti ,Direktur Kelautan dan Perikanan , Kementerian PPN/Bappenas dalam acara Launching Multistakeholder Platform For sustainable Fisheries
Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan

Setiap bentuk investasi bidang perikanan, pesisir dan laut harus berbasis kemampuan daya dukung, kemampuan resilience ekosistem dan berdampak luas bagi ekonomi masyarakat


Harmonisasi Pembangunan Kelautan Dan Perikanan

15 Juli 2021

Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perencananaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Sri Yanti
Harmonisasi Pembangunan Kelautan Dan Perikanan

Ada tiga isu yang sangat strategis yakni harmonisasi kewenangan dan kordinasi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, serta harmonisasi Rencana Pengelolaan Perikanan setiap WPP.


Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan

15 Juli 2021

Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perencananaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Sri Yanti
Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan

Setiap bentuk investasi bidang perikanan, pesisir dan laut harus berbasis kemampuan daya dukung, kemampuan resilience ekosistem dan berdampak luas bagi ekonomi masyarakat.