TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan, hari ini Pemerintah Kota Jakarta Utara akan melayangkan surat edaran sosialisasi penertiban Kalijodo. Menurutnya, Walikota harus berani menertibkan kawasan tersebut.
"Saya sudah tekankan Walikota. Kalau enggak berani, ya harus diganti," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Jumat 12 Februari 2016.
Ahok mengatakan, Walikota Jakarta Barat Anas Effendi dan Walikota Jakarta Utara Rustam Effendi berkewajiban melakukan pendekatan dan sosialisasi terhadap warga di sana. Namun, jika warga Kalijodo tidak mau melakukan pendekatan, Ahok akan langsung melayangkan surat peringatan (SP) melalui Pemerintah Provinsi DKI.
"SP 1, 2, 3 dulu, baru SPB (Surat Perintah Bongkar)," ujar Ahok menjelaskan.
Berita Terbaru: Penggusuran Kalijodo
Terkait dengan kericuhan yang akan terjadi, Ahok sudah memprediksinya. Sebab, menurut dia, penertiban ini akan mengusik banyak pihak, termasuk preman - preman di sana. Kendati demikian, ia akan tetap bertindak sesuai dengan prosedur tetap (protap) yang berlaku.
"Kalau bentrok, pasti. Orang tinggal di pinggiran sungai saja enggak terima dibongkar," kata Ahok lagi.
Dalam penertiban Kalijodo, Pemprov DKI Jakarta telah bekerja sama dengan Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya sehingga prosedur yang digunakan akan disesuaikan. "Yang pasti kami kerja sama Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya. Mereka juga sudah siap mendukung. Kalau soal perlawanan, saya serahkan pada protapnya," katanya.
INGE KLARA SAFITRI