TEMPO.CO, Jakarta - Ketua RW 05 Kalijodo Kunarso Suro Hadi Wijoyo mengatakan ada sekitar 4.000 warga asli yang menetap di Kalijodo. "Penduduk asli 4.000-an, dari luar kebanyakan jadi PSK," ujar Kunarso di kantor DPRD DKI, Senin, 15 Februari 2016.
Kunarso datang bersama tokoh masyarakat Kalijodo, Abdul Aziz, ke DPRD Jakarta untuk bertemu dengan Komisi E dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Aziz datang dengan batik merah lengan panjangnya. Pergelangan tangan serta lehernya dihiasi rantai emas. "Saya sebagai orang yang ditokohkan masyarakat Kalijodo, hanya mengawal aspirasi masyarakat Kalijodo," ujar Aziz, Senin, 15 Februari 2016. (Baca: Warga Kalijodo Tidak Ilegal)
Aziz mengatakan aspirasi pribadinya agar pemerintah jangan menyebut kawasan Kalijodo ilegal. "Jangan sampai Kalijodo ilegal, baik tanah maupun legitimasi penduduknya," ujar pria yang biasa dipanggil Daeng Aziz.
Kunarso menambahkan ada sekitar 70.500 kafe tersedia di sana. Kunarso berharap pemerintah tidak perlu menggusur Kalijodo karena banyak orang bekerja di sana. "Warga mengais rezeki dari situ, jangan sampai ditutup. Masalah preman atau judi enggak ada dari zaman Pak Tanto (Kapolri Sutanto 2009-2011)," ujarnya.
Berita Terbaru: Penggusuran Kalijodo
Dia juga mengatakan kedatangan wali kota ke Kalijodo, Minggu, tanpa ada sosialisasi. "Waktu itu wali kota datang enggak beri tahu saya, tau-tau nempel pamflet," ujarnya. Masyarakat meminta pemerintah meninjau kembali rencana pembongkaran Kalijodo karena masyarakat tidak merasa terganggu dengan keberadaan kafe dan pekerja seks komersial di sana.
"Warga sekitar enggak terganggu dengan aktivitas di Kalijodo, di sana masing-masing ada gereja, masjid, ada pengajian," ujarnya.
Kunarso mengatakan masih akan mempertimbangkan rumah susun bagi warga Kalijodo jika memang digusur. "Kami akan pertimbangkan di rusun, karena kalau di rusun, enggak bisa bayar, ditendang," ujarnya.
ARIEF HIDAYAT
