Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pembela Hak LGBT Mengadu ke Komnas HAM  

Editor

Sunu Dyantoro

image-gnews
Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Perjuangan Demokrasi, berunjuk rasa di Yogyakarta, 23 Februari 2016. Dalam aksinya tersebut mereka menyuarakan maraknya kasus ketidak-adilan dan intolerensi yang terjadi di Yogyakarta terhadap kelompok minoritas. TEMPO/Pius Erlangga
Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Perjuangan Demokrasi, berunjuk rasa di Yogyakarta, 23 Februari 2016. Dalam aksinya tersebut mereka menyuarakan maraknya kasus ketidak-adilan dan intolerensi yang terjadi di Yogyakarta terhadap kelompok minoritas. TEMPO/Pius Erlangga
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Aktivis yang tergabung dalam Solidaritas Perjuangan Demokrasi mengadukan polisi, yang menghalangi mereka berdemonstrasi ke Tugu Yogyakarta, ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Rabu, 24 Februari 2016. Pegiat hak-hak lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) itu telah berkomunikasi dengan Komnas HAM pascabentrok dengan polisi.

Humas Solidaritas Perjuangan Demokrasi, Ani, menyatakan para aktivis mendata ada 14 korban kekerasan yang dilakukan oleh polisi akibat bentrokan itu. Korban kekerasan itu ada yang luka ringan, ada juga yang harus dilarikan ke rumah sakit karena dipukul polisi di bagian ulu hati. Ada pula aktivis yang dijambak dan dipukul. “Kami sudah komunikasi dengan Komnas HAM,” kata Ani kepada Tempo.

Ia menyatakan Komnas HAM telah berkomunikasi dengan polisi untuk menindaklanjuti bentrokan itu. Selain mengadukan kekerasan tersebut, aktivis mendapat advokasi dari Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta. Aktivis, kata Ani, tidak gentar dengan berbagai ancaman atau teror dari kelompok intoleran. Mereka mengajak semua kalangan berani bersuara melawan kelompok intoleran yang fasis dan menebar kebencian.

Aktivis kini sedang menyiapkan dukungan lebih besar untuk aksi memperingati International Women Day pada 8 Maret 2016. Mereka menentang segala bentuk kekerasan terhadap LGBT. Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap 8 Maret menjadi bagian sejarah gerakan perempuan dunia memperjuangkan isu-isu perempuan.

Setidaknya, 150 aktivis yang tergabung dalam Solidaritas Perjuangan Demokrasi berdemonstrasi secara damai, memprotes kelompok intoleran di halaman samping gerai cepat saji McDonald's Yogyakarta, Selasa sore, 23 Februari 2016. Aktivis berkumpul dan bertahan di sekitar gerai makanan itu hingga malam hari.

Mereka membawa spanduk, di antaranya bertuliskan: “Sultan Jogja darurat intoleransi”, “ke mana rasa aman kami”, dan “LGBT cinta Jogja”. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kelompok intoleran yang mengancam LGBT. Aktivis juga jengah dengan kekerasan yang dilakukan kelompok intoleran terhadap berbagai aktivitas demokrasi. Mereka sedianya akan demonstrasi di Tugu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun polisi yang berjaga di sekitar McDonald's melarang mereka karena alasan keamanan. Di Tugu, ratusan orang dari Angkatan Muda Forum Ukhuwah Islamiyah menunggu aktivis prodemokrasi. Massa Forum Ukhuwah Islamiyah, yang jumlahnya lebih banyak ketimbang aktivis prodemokrasi, hari itu juga berdemonstrasi menolak LGBT di Titik Nol. Setelah mendengar informasi ada demonstrasi tandingan dari aktivis prodemokrasi, FUI menghadang di Tugu.

Tak hanya menghadang, teror dan ancaman juga dilakukan FUI melalui pesan berantai. Isinya,: “Dokumentasikan tokoh-tokohnya dan pesertanya. Catat jenis kendaraan dan nomor polisinya. Buntuti sampai tempat tinggalnya. Kita buru siapa pun yang bertanggung jawab pada aksi LGBT.”

Dalam siaran pers mereka juga mengecam keras LGBT. Di antaranya perang selamanya terhadap segala bentuk usaha melegalkan gerakan LGBT.

Selain itu, mereka akan melakukan apa saja untuk melawan LGBT, yakni bakar, rajam, atau hukuman penjatuhan dari tempat tertinggi kepada LGBT. Spanduk-spanduk anti-LGBT pun mereka pasang di banyak tempat.

SHINTA MAHARANI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

10 Desember Hari Hak Asasi Manusia Sedunia, Ini Isi Deklarasinya

10 Desember 2023

Aktivis Hak Asasi Manusia, Suciwati, istri dari Munir Said Thalib memberikan orasi saat Peringatan 19 Tahun Pembunuhan Munir di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis 7 September 2023. Kasus pembunuhan terhadap Munir adalah kasus yang sangat penting untuk terus diperingati dan diperjuangkan keadilannya hingga tuntas, sampai dalangnya diproses hukum. TEMPO/Subekti.
10 Desember Hari Hak Asasi Manusia Sedunia, Ini Isi Deklarasinya

Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-75 menghadirkan tema dan konsep berbeda di Indonesia, berikut ini tema dan isi deklarasinya.


Suciwati Gugat Kebungkaman Jokowi dan Partai Politik dalam Kasus Munir dan Pelanggaran HAM

22 September 2022

Istri almarhum Munir, Suciwati, memberikan keterangan terkait dengan 14 tahun terbunuhnya Munir di Jakarta, Jumat, 7 September 2018. Suciwati dan sejumlah pegiat HAM mendesak Presiden dan Kapolri segera mengungkap konspirasi pembunuhan tokoh HAM itu. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Suciwati Gugat Kebungkaman Jokowi dan Partai Politik dalam Kasus Munir dan Pelanggaran HAM

Mengapa Suciwati kecewa cara penyelesaikan kasus pembunuhan Munir dan pelanggaran HAM berat lain di era Jokowi?


Terjebak Lingkaran Setan Binary Option

2 Februari 2022

Terjebak Lingkaran Setan Binary Option

Para investor atau trader binary option merugi akibat skema perjudian berkedok investasi itu.


Komnas HAM Temukan Praktik Pasung Disabilitas Mental di Panti

12 Desember 2018

Ilustrasi pasung. Shutterstock
Komnas HAM Temukan Praktik Pasung Disabilitas Mental di Panti

Masih ada panti sosial yang menerapkan praktik pemasungan dan kurungan terhadap penyandang disabilitas mental.


Komnas HAM Minta Polisi Hati-hati Sikapi Kondisi di Mimika, Papua

14 November 2017

Akhirilah Kekerasan Negara di Papua
Komnas HAM Minta Polisi Hati-hati Sikapi Kondisi di Mimika, Papua

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berharap kepolisian bertindak hati-hati menyikapi kondisi yang tengah terjadi di Mimika, Papua.


Anggota Komnas HAM Terpilih Janji Selesaikan Kasus Munir

4 Oktober 2017

Mohammad Choirul Anam. ANTARA FOTO
Anggota Komnas HAM Terpilih Janji Selesaikan Kasus Munir

Anggota Komnas HAM terpilih Muhammad Choirul Anam menyatakan komitmennya membongkar kasus pembunuhan Munir.


Penyerangan LBH Jakarta, 68 Orang Dievakuasi ke Kantor Komnas HAM  

18 September 2017

Massa yang mengepung Gedung LBH Jakarta terlibat bentrok di depan Gedung LBH Jakarta, 18 September 2017. Polisi terpaksa menembakkan gas air mata saat massa mulai ricuh dan memaksa merangsek masuk ke dalam gedung LBH Jakarta. TEMPO/Subekti.
Penyerangan LBH Jakarta, 68 Orang Dievakuasi ke Kantor Komnas HAM  

Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mengatakan kantor LBH Jakarta sudah dikosongkan. Ada tiga atau empat orang yang sakit saat evakuasi.


Komnas HAM Sebut Indonesia Akan Tolak 20 Catatan HAM PBB, Sebab..

20 Agustus 2017

Ketua Perempuan AMAN Devi Anggraini (kanan), Komisioner Komnas HAM Muhammad Nurkhoiron (tengah), dan Tim Ahli Warisan Budaya Tak Benda, Ananda Moersid (kiri) dalam diskusi HAM dan Kebudayaan di Museum Tekstil Jakarta, 20 Agustus 2017. TEMPO/Danang Firmanto
Komnas HAM Sebut Indonesia Akan Tolak 20 Catatan HAM PBB, Sebab..

Komisioner Komnas HAM Muhammad Nurkhoiron mengatakan ada sedikitnya 20 rekomendasi yang kemungkinan bakal ditolak atau menjadi catatan oleh Indonesia.


Ini Kata Komnas HAM Soal Negara Punya 3 Mandat Pelestarian Budaya

20 Agustus 2017

Ketua Perempuan AMAN Devi Anggraini (kanan), Komisioner Komnas HAM Muhammad Nurkhoiron (tengah), dan Tim Ahli Warisan Budaya Tak Benda, Ananda Moersid (kiri) dalam diskusi HAM dan Kebudayaan di Museum Tekstil Jakarta, 20 Agustus 2017. TEMPO/Danang Firmanto
Ini Kata Komnas HAM Soal Negara Punya 3 Mandat Pelestarian Budaya

Komisioner Komnas HAM Muhammad Nurkhoiron menyebutkan negara memiliki tiga mandat berkaitan dengan upaya pelestarian kebudayaan.


Komnas HAM Masih Selidiki Kasus Dukun Santet 1998-1999  

10 Agustus 2017

Komisioner Komnas HAM Muhammad Nurkhoirin, memberikan keterangan kepada awak media hasil audit HAM 11 tahun bencana lumpur Lapindo, di Gedung Komnas HAM, Jakarta, 29 Mei 2017. Komnas HAM menyatakan hasil audit HAM atas tanggungjawab negara dan perusahaan dinilai gagal atas upaya pemulihan korban dampak semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. TEMPO/Imam Sukamto
Komnas HAM Masih Selidiki Kasus Dukun Santet 1998-1999  

Komnas HAM masih menyelidiki kasus pembantaian dukun santet 1998-1999.