TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Intan Ahmad mengatakan pemerintah telah menyiapkan dana bantuan untuk mahasiswa yang mempunyai kemampuan akademis baik, tapi mengalami kesulitan ekonomi. Dana tersalur lewat beasiswa, salah satunya Bidikmisi bagi mahasiswa baru.
"Untuk 2016, ada kuota 60 ribu mahasiswa yang akan menerima Bidikmisi. Sudah dianggarkan Rp 2,96 triliun," kata Intan di gedung D Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 2 Maret 2016.
Kuota 60 ribu orang tersebut, kata Intan, berasal dari para peserta Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2016. Sedangkan penerima Bidikmisi pada 2015, yang saat ini masih belajar, ada sekitar 230 ribu orang.
Kata Intan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sudah membuat sistem untuk menyeleksi penerima beasiswa tersebut. Kecurangan terhadap sistem pun, menurut dia, semakin tahun semakin dikurangi. "Kami lakukan verifikasi, misalnya dengan mendatangi rumah calon penerima untuk mengetahui kondisi ekonomi layak tidaknya si calon penerima Bidikmisi," kata Intan.
Bulan lalu, Menristekdikti Mohamad Nasir sempat mengatakan akan meminta presiden menambah kuota penerima Bidikmisi. "Jumlah Bidikmisi ada 60 ribu yang kami alokasikan. Kami akan minta presiden menambahkan 15 ribu lagi menjadi 75 ribu supaya Indonesia barat dan timur bisa ter-cover dengan baik," kata Nasir di Jakarta, Selasa, 26 Januari 2016.
Baca Juga:
Nasir mengatakan penerima Bidikmisi banyak yang berasal dari Indonesia bagian timur, sedangkan dari tempat lain, seperti Jawa, relatif sedikit. Selain meningkatkan jumlah penerima beasiswa, Kementerian, kata Nasir, juga ingin menambah jumlah dana yang diterima setiap mahasiswa. "Idealnya dana beasiswa setiap bulan untuk seorang mahasiswa adalah Rp 1 juta."
Jumlah itu, menurut Nasir, sesuai dengan biaya hidup yang saat ini juga meningkat. "Saat ini kami baru mampu menganggarkan Rp 600 ribu per bulan, tapi kami sedang berjuang di DPR (untuk menaikkan tarif pendanaan Bidikmisi)" ujarnya.
YOHANES PASKALIS
