TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akhirnya bersepakat dengan Kementerian Koordinator Kemaritiman, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menunda proyek reklamasi di Teluk Jakarta. "Kami setuju, supaya polemik selesai," kata Ahok di Kemenko Kemaritiman, Senin, 18 April 2016.
Dalam pertemuan Senin sore tadi yang dihadiri Menko Kemaritiman Rizal Ramli, Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan Bramantya Satyamurti, dan Ahok, semua pihak akan membentuk joint committee atau komite gabungan untuk membahas masalah reklamasi.
Dalam komite tersebut, akan ada masing-masing perwakilan dari Kemenko Kemaritiman, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan, Sekretaris Kabinet, dan Pemerintah Provinsi DKI. Para direktur jenderal dan direktur di kementerian terkait yang akan mewakili. Sedangkan DKI Jakarta akan diwakili Deputi Gubernur, Asisten Pembangunan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Deputi Tata Ruang, Dinas Kelautan, Biro Hukum, dan Tim Gubernur DKI.
Menurut Ahok, hasil pertemuan tersebut adalah semua pihak bersepakat bahwa tidak ada yang salah dalam reklamasi. Reklamasi, ucap Ahok, tidak menyebabkan Jakarta tenggelam ataupun ikan-ikan mati. "Kami sadar ternyata ada tumpang-tindih antar-peraturan," ujar Ahok.
Hasil pertemuan tersebut, menurut Ahok, juga menguntungkan Pemprov DKI, karena pelabuhan yang awalnya meliputi Pulau O, P, serta Q dibulatkan menjadi Pulau M, N, O, P, dan Q. Pulau tersebut akan dijadikan pelabuhan atau Port of Jakarta. Pembangunan ini bekerja sama dengan Port of Rotterdam.
"Pulau tersebut, kalau tidak masuk dalam pelabuhan, sesuai dengan konsep baru, harus menyediakan fasum (fasilitas umum) dan fasos (fasilitas sosial) sebesar 40 persen. Bagaimana bisa pelabuhan menyediakan fasum dan fasos?" tutur Ahok.
Selain itu, Kepulauan Seribu, Pulau A, dan Pulau B yang sempat digugat Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, akan masuk pengelolaan Pemprov DKI. "Ini inisiatif yang baik dari Menko (Rizal)," kata Ahok.
LARISSA HUDA
