TEMPO.CO, Jakarta - Pakar tata hukum negara, Yusril Ihza Mahendra, mengibaratkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan peribahasa lempar batu sembunyi tangan terkait dengan penggusuran warga Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara.
"Pak Ahok suruh kami gugat beliau ke pengadilan. Tapi surat keputusan yang jadi dasar gugatan itu mana. Ini contoh pejabat yang mau cuci tangan saja," kata Yusril saat ditemui di Yayasan Al-Riyadh, Jakarta Selatan, Senin, 25 April 2016.
Yusril mengatakan segala keputusan yang dibuat seorang pejabat harus disertai surat perintah. Sedangkan perintah Ahok kepada wali kota dan camat untuk melakukan penggusuran di Penjaringan, kata dia, tidak ada suratnya.
Menurut Yusril, selama ini Ahok hanya memberikan perintah penggusuran secara lisan. "Kami sebagai orang hukum gimana lawannya menghadapi pejabat seperti ini. Apa kami harus berontak? Kalau negara hukum, ya pakai hukum," tutur Yusril.
Karenanya, menurut Yusril, sama saja Ahok menjebak camat dan mengadu dombanya dengan rakyat. "Kenapa Gubernur DKI itu tidak berani buat surat keputusan? Kenapa tidak berani keluarkan surat perintah?" ucap Yusril.
Yusril berujar, gubernur sebagai pemegang kebijakan harus tegas dan transparan. Sebab, menurut Yusril, penggusuran tanpa surat perintah membuat wali kota maupun camat berada di posisi dilematis ketika berhadapan dengan warga.
Sebab, menurut Yusril, camat hanya berstatus aparat administratif teknis lapangan dan tidak terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. "Ketika rakyat pertanyakan syarat kebijakan, mereka enggak bisa jawab.
"Saya pikir sebaiknya Pak Gubernur keluarkan surat keputusan pembongkaran," tuturnya. Yusril menjelaskan, birokrasi merupakan ujung tombak kekuatan negara yang bekerja sebagai profesional sejak masuk jadi pegawai sampai pensiun.
Sementara itu, pejabat politik silih berganti karena bisa diganti atau habis masa jabatannya, lalu digantikan oleh yang baru. "Pejabat politik harus memahami posisinya. Kalau memahami kerja konteks akan ada hubungan ideal antara pejabat politik dan birokrasi."
FRISKI RIANA
