TEMPO.CO, Tangerang - Pemerintah Kabupaten Tangerang tidak surut langkah untuk mengeksekusi lokalisasi dan perkampungan nelayan Dadap, Kosambi, meski mendapat penolakan dari masyarakat. Bahkan pemerintah telah menetapkan eksekusi akan dilakukan pada 23 Mei mendatang. "Tidak ada perubahan, semua sesuai rencana," ujar Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang Yusuf Herawan, Kamis, 28 April 2016.
Yusuf mengatakan, untuk penertiban lokalisasi Dadap, pemerintah sudah menerbitkan surat peringatan pertama (SP 1). Namun surat itu hanya diberikan secara simbolis karena petugas dihadang penduduk saat akan menyerahkan surat tersebut kepada penghuni lahan. "Surat peringatan pertama ini berlaku tujuh hari ke depan," kata Yusuf.
Setelah itu, Yusuf melanjutkan, pemerintah akan melayangkan SP 2 yang berjalan hingga lima hari ke depan dilanjutkan dengan SP 3. Pada SP 3 ini, penduduk diberi kesempatan mengosongkan rumah mereka dalam waktu tiga hari.
Yusuf mengatakan pemerintah tidak tutup mata dengan sikap warga Dadap yang menolak direlokasi. "Kami terus berkomunikasi secara intens dan mencari solusi terbaik," katanya. Salah satunya dengan menggelar musyawarah bersama perwakilan warga Dadap yang tergabung dalam Tim 21 Perhimpunan Warga Dadap.
Camat Kosambi Murhadi juga menegaskan, rencana penertiban kawasan Dadap sudah dipersiapkan jauh hari sehingga sampai saat ini tetap berjalan sesuai jadwal. "Tahapan berjalan sesuai rencana," tuturnya.
Menurut Murhadi, rencana penertiban lokalisasi Dadap yang berdampak pada permukiman nelayan Dadap merupakan program prioritas pemerintah Kabupaten Tangerang. "Ini bagian dari penataan Dadap," ucap Murhadi.
Terkait dengan sikap warga Kampung Ceng In Dadap yang menolak direlokasi ke kontrakan yang disewa pemerintah, Murhadi mengatakan sebaiknya mereka menempati tempat penampungan sementara itu hingga rumah susun sewa dan kampung deret di Dadap selesai dibangun. "Sebab, untuk membangun itu semua, lokasi harus dikosongkan dulu," katanya.
Sebanyak 387 kepala keluarga perkampungan nelayan Dadap, Kosambi, meminta agar Pemerintah Kabupaten Tangerang mengundur waktu eksekusi perkampungan mereka. "Kami minta pemerintah batalkan waktu eksekusi," ujar Ketua Tim 21 Perhimpunan Warga Dadap Saeful, Rabu, 27 April.
Alasannya, kata Saeful, pemerintah belum menyiapkan tempat relokasi yang layak untuk mereka. Warga Dadap, kata Saeful, meminta pemerintah membangunkan ratusan kepala keluarga nelayan sebuah perkampungan nelayan di pesisir pantai. "Sebelum perkampungan nelayan itu dibangun, kami tidak akan pindah. Kami akan hadapi semua konsekuensinya," tutur Saeful.
JONIANSYAH HARDJONO
