Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Alasan Ahok Minta PNS Kerja Maksimal

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, saat meresmikan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta, 29 April 2016. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan membangun 300 ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA). Tempo/ Aditia Noviansyah
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, saat meresmikan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta, 29 April 2016. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan membangun 300 ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA). Tempo/ Aditia Noviansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan birokrasi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terlalu lambat karena kinerja pegawai negeri sipil banyak yang lambat dan terlalu malas. Sehingga, Ahok mengatakan ingin mengubah stigma negatif tersebut.

"Kami serius untuk mentransformasi birokrasi. Banyak yang pikir cara kami salah, memangnya cara dulu betul?" kata Ahok di Balai Agung, Balai Kota saat melantik 150 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, Jumat, 29 April 2016.

Menurut Ahok, kalau cara kepemerintahan yang dulu sudah benar sudah pasti negara Indonesia sudah lebih maju. Bahkan, dalam segi ekonomi sudah pasti rupiah sudah menguat. "Enggak kalah sama Malaysia, enggak kalah sama Singapura," kata Ahok.

Ahok mengatakan wajar jika pegawai negeri sipil di DKI Jakarta dituntut untuk bekerja lebih keras. Pasalnya, PNS di Jakarta paling sedikit sudah bisa membawa pulang gaji sebesar Rp 13 juta tiap bulannya. Bahkan, untuk eselon III sudah bisa membawa pulang gaji sebesar Rp 40 juta, dan eselon IV Rp 30 juta.

"Kerja mati-matian di bank cuma dapat Rp 4,5 juta, lho. Wajar saya menuntut bapak itu bekerja secara profesional seperti swasta. Kalau mau kembali ke jaman dulu, gaji kecil, (tapi) sabetannya besar. Enak enggak ada fitnah. Sejak Jokowi masuk, masa tidak sadar Jakarta sudah bertransformasi sedemikian rupa," tutur dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Atas sikapnya itu, Ahok menerima jika banyak PNS yang berdoa agar dirinya tidak lagi terpilih dalam Pemilihan Gubernur DKI 2017 mendatang. Tapi, kata dia, selama Presiden Joko Widodo belum turun, revolusi mental akan tetap digerakkan.

Ahok melantik 150 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Dalam sabutannya, ia ingin mengubah sistem yang kini diterapkannya di Pemprov DKI menjadi sama dengan yang diterapkan di perusahaan-perusahaan swasta, salah satunya dengan menerapkan key performance index (KPI). Ahok menginginkan stigma buruk PNS hilang.

LARISSA HUDA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Perkiraan Cuaca BMKG: Hujan dan Petir Akan Melanda Jakarta

10 Desember 2018

Ilustrasi hujan di Jakarta. TEMPO/Frannoto
Perkiraan Cuaca BMKG: Hujan dan Petir Akan Melanda Jakarta

BMKG membuat perkiraan cuaca dimana hujan disertai petir dan angin kencang akan melanda Jakarta.


Korban Crane Ambruk di Kemayoran Jadi Pengungsi Sementara

7 Desember 2018

Sebuah crane ambruk menimpa rumah di Jalan Gelindra RT 01 RW 08, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 6 Desember 2018. Rumah korban, Husin, 56 tahun, hancur. Husin dan tiga anggota keluarganya mengalami luka-luka. TEMPO/Francisca Christy Rosana
Korban Crane Ambruk di Kemayoran Jadi Pengungsi Sementara

Operator crane ambruk menyewa sebuah rumah untuk ditempati keluarga Husin yang rumahnya rusak tertimpa crane.


Anies Baswedan Buat Aturan Baru, Tim Pembebasan Lahan Dapat Honor

5 Desember 2018

Pembebasan salah satu lahan sengketa oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno beserta pemilik lahan, Mahesh, di area proyek pembangunan Stasiun MRT Fatmawati, Jakarta Selatan. 20 Oktober 2017. Tempo/Zara
Anies Baswedan Buat Aturan Baru, Tim Pembebasan Lahan Dapat Honor

Pergub 127 yang diteken Gubernur Anies Baswedan diharapkan mampu mempercepat program pembebasan lahan yang selama ini tersendat.


Bos Sarana Jaya Ingin Sulap Tanah Abang Seperti SCBD 8 Tahun Lagi

23 Oktober 2018

Suasana pembangunan proyek Jembatan Penyeberangan Multiguna atau Skybridge Tanah Abang di Jakarta, Ahad, 14 Oktober 2018. PD Pembangunan Sarana Jaya akan mulai mengfungsikan Skybridge Tanah Abang pada esok hari, Senin, 15 Oktober 2018. ANTARA/Reno Esnir
Bos Sarana Jaya Ingin Sulap Tanah Abang Seperti SCBD 8 Tahun Lagi

Desain penataan Tanah Abang menjadi seperti kawasan SCBD Jakarta, masih digarap dan ditargetkan selesai tahun ini


DKI Bantah Gunungan Sampah Muara Baru Imbas Konflik dengan Bekasi

22 Oktober 2018

Truk kapasitas 12 ton milik Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengangkut sampah di TPS Muara Baru, Penjaringan, yang menggunung usai kisruh dana hibah Bekasi, Senin 22 Oktober 2018. Tempo/Imam Hamdi
DKI Bantah Gunungan Sampah Muara Baru Imbas Konflik dengan Bekasi

Dinas LH menjelaskan tumpukan sampah karena truk di Jakarta Utara sedang perawatan oleh agen tunggal pemegang merek (ATPM).


Dinas LH: DKI Tetap Butuh Bantargebang Meski ITF Sunter Dibangun

22 Oktober 2018

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meresmikan pencanangan Fasilitas Pengolahan Sampah dalam Kota (ITF) di Sunter, Jakarta Utara, Minggu, 20 Mei 2018. TEMPO/Syafiul Hadi
Dinas LH: DKI Tetap Butuh Bantargebang Meski ITF Sunter Dibangun

ITF Sunter hanya mengelola 2.200 ton sampah per hari dan 10 % residu harus dibuang ke Bantargebang.


Koalisi Masyarakat Dukung Rencana DKI Stop Eksploitasi Air Tanah

16 Oktober 2018

Warga rusun Tambora mengambil air tanah karena mengalami kesulitan air bersih di Rumah Susun Tambora II di Jakarta, Senin (17/12). Warga rusun Tambora mengeluhkan selama sebulan terakhir mengalami kesulitan air bersih untuk konsumsi sehari-hari. TEMPO/Tony Hartawan
Koalisi Masyarakat Dukung Rencana DKI Stop Eksploitasi Air Tanah

Penghentian eksploitasi air tanah, kata Koalisi Masyarakat, bisa menekan penurunan permukaan tanah di Ibu Kota.


Pemerintah DKI Susun Aturan Penghentian Eksploitasi Air Tanah

16 Oktober 2018

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai memimpin apel pagi Pengawasan Terpadu Sumur Resapan, Instalasi Pengolahan Air Limbah, dan Air Tanah di Intiland Tower, Jumat, 16 Maret 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.
Pemerintah DKI Susun Aturan Penghentian Eksploitasi Air Tanah

DKI mengusulkan anggaran Rp 1,2 triliun untuk perluasan jaringan pipa air bersih menekan eksploitasi air tanah.


Rekayasa Lalu Lintas, Jalan Wahid Hasyim Bakal Satu Arah

1 Oktober 2018

Aktivis Koalisi Pejalan Kaki melakukan aksi Tamasya Trotoar Kita di kawasan Sarinah, Jakarta, Minggu, 24 Juni 2018. Aksi menyusuri jalanan Ibu Kota tersebut untuk mengkritisi fungsi trotoar yang banyak digunakan sebagai tempat parkir kendaraan dan berdagang. ANTARA/Puspa Perwitasari
Rekayasa Lalu Lintas, Jalan Wahid Hasyim Bakal Satu Arah

Uji coba rekayasa lalu lintas dilakukan pada 8 Oktober hingga 23 Oktober nanti.


Siap-siap Musim Hujan, 129 Kelurahan di DKI yang Terancam Banjir

13 September 2018

Ilustrasi banjir Jakarta. TEMPO/Ary Setiawan
Siap-siap Musim Hujan, 129 Kelurahan di DKI yang Terancam Banjir

Balai Besar menjelaskan, wilayah yang berpotensi terendam banjir di Jakarta berada di daerah aliran sungai yang belum dinormalisasi.