Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ini Penyebab Pertumbuhan Ekonomi di Bawah 5 Persen  

Editor

Zed abidien

image-gnews
Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda di Balikpapan, Kamis, 24 Maret 2016. (Jokowi/twitter.com)
Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda di Balikpapan, Kamis, 24 Maret 2016. (Jokowi/twitter.com)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finances (Indef) Enny Sri Hartati memaparkan beberapa alasan yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2016 ini tak mencapai target 5,2 persen. Menurut dia, pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang rendah, yakni 4,94 persen, mengakibatkan pertumbuhan ekonomi hanya 4,92 persen.

"Kalau konsumsi rumah tangga bisa pulih di atas 5 persen, ekonomi pasti bisa tumbuh di atas 5 persen," kata Enny saat dihubungi, Jumat, 6 Mei 2016. Enny menganggap target pertumbuhan ekonomi dari Bank Indonesia pada triwulan I sebesar 5,2 persen, terlalu tinggi. Target itu sulit dicapai karena kredit perbankan di bawah 10 persen. "Padahal kredit itu leading indicator untuk investasi," katanya.

Pada triwulan I ini, menurut Enny, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) memang tumbuh 5,5 persen. Namun, pertumbuhan lebih banyak terjadi pada investasi fisik, yakni pembangunan infrastruktur. "Sementara itu, investasi di industri manufaktur turun. Ini dikonfirmasi juga dengan impor bahan baku penolong dan impor barang modal yang turun. Ini menjadi salah satu problem mengapa pertumbuhan ekonomi di bawah 5 persen," tuturnya.

Akhir 2015, ujar Enny, Menteri Keuangan juga menambah utang US$ 50 juta. Namun, pinjaman tersebut tidak terpakai. "Tiba-tiba ada kasus Damayanti (korupsi proyek pembangunan jalan di Maluku). Sehingga, proyek infrastruktur yang seharusnya sudah digeber sejak awal tahun, jadi delay. Jadi kehilangan momentum percepatan investasi," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Problem lainnya, menurut Enny, adalah tak kunjung diimplementasikannya program dana desa. Pada awal tahun ini, pemerintah telah mendistribusikan anggaran dana desa itu, Namun, formulasi program dana desa masih menjadi polemik. "Sehingga stimulus fiskal atau government spending ke pertumbuhan ekonomi sangat rendah di triwulan I. Karena itu, kuncinya adalah efektivitas dari stimulus fiskal pemerintah," tutur Enny.

Pada 4 Mei lalu, Badan Pusat Statistik merilis angka pertumbuhan ekonomi triwulan I 2016 hanya 4,92 persen. Angka pertumbuhan tersebut meningkat dibandingkan triwulan I 2015 yang 4,73 persen. Namun, pertumbuhan ekonomi triwulan ini turun dari triwulan sebelumnya yang sebesar 5,04 persen.

ANGELINA ANJAR SAWITRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ekonom Ingatkan Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel

2 hari lalu

Komandan Militer Iran Nyatakan Siap Hadapi Serangan Israel
Ekonom Ingatkan Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel

Ekonom sekaligus Pendiri Indef Didik J. Rachbini mengingatkan pemerintah Indonesia, termasuk Presiden terpilih dalam Pilpres 2024, untuk mengantisipasi dampak konflik Iran dengan Israel.


ADB Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Asia Pasifik Mencapai 4,9 Persen Tahun Ini, Apa Saja Pemicunya?

9 hari lalu

Logo ADB atau Asian Development Bank. (adb.org)
ADB Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Asia Pasifik Mencapai 4,9 Persen Tahun Ini, Apa Saja Pemicunya?

ADB memperkirakan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia dan Pasifik bakal mencapai angka rata-rata 4,9 persen pada tahun ini.


Kemenparekraf Prediksi Libur Lebaran Dorong Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen

18 hari lalu

Puncak Arus Mudik Lebaran di Bandara Soekarno-Hatta 6 April, 188.795 Penumpang Diprediksi Melintas
Kemenparekraf Prediksi Libur Lebaran Dorong Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen

Kemenparekraf memprediksi perputaran ekonomi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif selama Lebaran 2024 mencapai Rp 276,11 triliun.


Syarat Rasio Pajak Naik, Jaga Stabilitas Ekonomi

27 hari lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu perdana dengan wakil presidennya Gibran Rakabuming Raka hari ini, Jumat 22 Maret 2024. Dok Tim Prabowo
Syarat Rasio Pajak Naik, Jaga Stabilitas Ekonomi

Rasio pajak bisa naik jika stabilitas ekonomi terjaga. Sebab penyumbang penerimaan terbesar masih pajak badan dari dunia usaha.


Kenapa Cari Kerja Susah Sekarang? Ini Penjelasannya

28 hari lalu

Ilustrasi lowongan kerja. Tempo/M Taufan Rengganis
Kenapa Cari Kerja Susah Sekarang? Ini Penjelasannya

Pertumbuhan ekonomi RI tidak diikuti penyerapan kerja yang optimal.


Deretan Janji Prabowo jika Terpilih jadi Presiden RI, dari Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Hingga Swasembada Pangan

29 hari lalu

Deretan Janji Prabowo jika Terpilih jadi Presiden RI, dari Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Hingga Swasembada Pangan

Ada banyak program yang Prabowo dan Gibran janjikan jika mendapat mandat untuk menjadi Presiden dan Wapres RI. Simak sejumlah janji saat kampanye itu.


Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

29 hari lalu

Didin S Damanhuri. dok.IPB
Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

Ekonom Indef, Didin S. Damanhuri sangat prihatin atas dugaan korupsi yang terendus di lingkaran LPEI. Padahal, kata dia, ekspor adalah andalan pemerintahan Jokowi


Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

30 hari lalu

Pembeli tengah memilih pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 7//2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).  TEMPO/Tony Hartawan
Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

Kebijakan PPN di Tanah Air diatur dalam Undang-Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).


Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

30 hari lalu

Pembeli tengah memilih pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Kenaikan PPN di awal 2025 dikhawatirkan akan mempengaruhi daya beli masyarakat. TEMPO/Tony Hartawan
Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef Ahmad Heri Firdaus membandingkan besaran tarif PPN di Asia Tenggara.


Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

31 hari lalu

Pembeli tengah memilih pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Pemerintah akan kembali menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1 persen menjadi 12%, yang mulai berlaku pada tahun depan atau per 1 Januari 2025.  TEMPO/Tony Hartawan
Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

Indef menyatakan penjual akan reaktif terhadap kenaikan PPN.