TEMPO.CO, Tangerang - Tindakan anarkistis dilakukan warga Kampung Baru, Dadap, Kosambi, Kabupaten Tangerang, Selasa, 10 Mei 2016. Mereka menghadang petugas Satpol Pamong Praja Kabupaten Tangerang yang akan mensosialisasikan surat peringatan kedua penggusuran kawasan kampung yang lebih dikenal sebagai lokalisasi prostitusi itu.
Warga Dadap merusak sejumlah kendaraan yang melintas dan terparkir di sekitar perkampungan dengan menggunakan senjata tajam jenis samurai, golok, dan celurit. Dari pantauan Tempo, ada tiga kendaraan yang pecah bagian kaca dan penyok. Tiga kendaraan itu sedang melintas dan parkir dekat Kawasan Pergudangan Kosambi.
Seperti siap akan berperang, ratusan warga yang sejak pagi berkumpul di jembatan, memblokade jalan masuk kampung. Mereka membekali diri dengan aneka senjata tajam, termasuk bambu runcing. "Wartawan juga mati kalau masuk," teriak mereka.
Ribuan personel gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP Kabupaten Tangerang berusaha mengendalikan situasi dengan melepaskan tembakan peringatan dan gas air mata. Tembakan peringatan dilepas hingga puluhan kali karena warga tidak menggubris dengan membuka blokade.
Sebelumnya, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang Yusuf Herawan memastikan tidak ada perubahan rencana penggusuran sekalipun ada penentangan dari warga yang mengaku nelayan. Warga bahkan sempat berdemonstrasi menganggap penggusuran lokalisasi tak tepat sasaran.
Namun Yusuf menegaskan, "SP 2 tetap dilayangkan hari ini, apa pun yang terjadi."
Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Iskandar Mirsad juga senada. Menurut dia, nelayan Dadap salah mempersepsikan program pemerintah yang telah dilontarkan sejak setahun terakhir ini. "Kami tidak menggusur nelayan satu pun, justru mereka kami bangunkan rusunawa, kampung deret di Dadap nantinya," kata Iskandar.
Hanya saja, kata dia, untuk membangun fasilitas itu, nelayan setempat harus direlokasi sementara ke kontrakan yang telah disewa pemerintah. "Tempat harus dikosongkan agar bisa dibangun," katanya.
Iskandar yakin soal adanya ketidaksesuaian antara warga dan pemerintah saat ini bisa dicarikan solusinya. "Kami intens mengadakan dialog dan komunikasi dengan warga," katanya mengklaim.
JONIANSYAH HARDJONO
