TEMPO.CO, Jakarta - Sejak diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 4 Mei 2015 di Bantul, Jawa Tengah, program 35.000 Mega Watt (MW) menjadi fokus PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk mencapai salah satu sasaran nawacita, yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis khususnya kedaulatan energi.
Sesuai dengan komitmen tersebut, PLN saat ini berada dalam jalur percepatan untuk realisasi program 35.000 MW, adapun rencana yang telah disusun oleh PLN dalam kurun waktu 5 tahun (2014-2019) yakni akan membangun 109 pembangkit, masing-masing terdiri dari 35 proyek oleh PLN dengan total kapasitas 10.681 MW dan 74 Proyek oleh swasta/Independent Power Producer (IPP) dengan total kapasitas 25.904 MW.
Hingga kuartal pertama 2016, sebanyak 12.226,8 MW dari total 35.000 MW atau 34,4 persen yang akan dibangun dalam lima tahun sedang tahap perencanaan. Sebanyak 8.377,7 MW atau 23,6 persen sedang dalam tahap pengadaan. Selain itu, PLN juga telah melakukan banyak penandatanganan kontrak jual beli. "PLN telah melakukan kontrak jual beli/Power Purchase Agreement (PPA) sebesar 10.941 MW atau 30,8 persen," ujar Manajer Senior Public Relations PLN Agung Murdifi, Minggu, 8 Mei 2016.
Sementara itu, untuk progress konstruksi sudah mencapai 3.862 MW atau 10,9 persen meliputi pembangunan pembangkit, transmisi dan Gardu Induk. Dimana 397 MW pembangkit telah berhasil beroperasi dan masuk sistem kelistrikan. Seperti Pembangkit LIstrik Tenaga Gas (PLTG) Gorontalo yang telah mampu beroperasi maksimal dan mengatasi defisit listrik di Gorontalo. “Pembangunan PLTG Gorontalo ini relatif cepat, sejak dibangun pada September 2015, pembangkit berkapasitas 100 MW ini telah mampu beroperasi dan menambah keandalan listrik sistem Sulawesi Utara dan Gorontalo,” tambah Agung.
Agung menambahkan bahwa sebagian besar pembangkit listrik yang merupakan bagian dari proyek 35.000 MW ditargetkan beroperasi di tahun 2019.
