TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator demonstrasi dari Aliansi Masyarakat Jakarta Utara, Jamran, mendesak Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk mundur sebagai gubernur. "Ahok layak dinonaktifkan, kami pakai jalur politik dan konstitusi," katanya di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat, 20 Mei 2016.
Jamran mendesak agar DPRD segera memanggil Ahok dan menonaktifkan dia dari jabatannya. Ia meminta ketegasan DPRD untuk mendesak Ahok mundur. Dalam sepekan ini, Jamran memberikan waktu agar DPRD menggelar audiensi dengan gubernur. "Kalau tidak terlaksana, kami akan gelar aksi ketiga," ujarnya.
Menurut Jamran, beberapa kebijakan yang tidak prorakyat dari Ahok adalah penggusuran di beberapa wilayah permukiman, seperti Kampung Pulo, Kalijodo, Pasar Ikan, dan Akuarium, tanpa kemanusiaan. Pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras juga disebut sebagai bukti bahwa Ahok telah bertindak koruptif dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang menyebutkan ada kerugian negara Rp 173 miliar. Selain itu, perizinan proyek reklamasi banyak menyalahi aturan. Jamran mengatakan reklamasi merugikan masyarakat nelayan pesisir Teluk Jakarta.
Unjuk rasa dilakukan di depan DPRD DKI Jakarta seusai salat Jumat. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhamad Taufik tampak menerima kedatangan sejumlah pengunjuk rasa. Ia menerima 30 perwakilan dari berbagai organisasi masyarakat untuk berdialog di dalam gedung DPRD.
Taufik menilai langkah pengunjuk rasa sudah sesuai kaidah, yaitu mendatangi gedung Dewan. Ia pun mengaku paham atas semua aspirasi yang disampaikan kepada DPRD. "Saya berjanji apa yang Saudara sampaikan menjadi bahan saya untuk saya sampaikan ke teman-teman DPRD," tuturnya.
KPK kini juga terus menelusuri kasus kontribusi tambahan reklamasi Pantai Utara Jakarta. Bagaimana nasib Ahok? Simak: Heboh Konstribusi Reklamasi: Inilah 3 Skenario Nasib Ahok
DANANG FIRMANTO