TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta pejabat negara dan kementerian untuk mengkalkulasi lagi subsidi listrik yang akan diberikan kepada masyarakat tahun ini. Menurut Joko Widodo, kalkulasi yang salah bisa berujung pada penerapan subsidi yang tak tepat pula..
"Mereka yang miskin dan rentan miskin, jangan sampai tidak mendapatkan subsidi listrik," ujar Presiden Joko Widodo saat membuka rapat terbatas tentang pembangkit dan subsidi listrik di Istana Negara, Rabu, 22 Juni 2016.
Pernyataan Presiden Joko Widodo tersebut menyusul adanya usulan dari Kementerian Energi, Sumber Daya dan Mineral serta PLN untuk mencabut subsidi golongan 900 VA. Menurut kedua lembaga itu, penerima subsidi dari golongan tersebut, yang mencapai 18 juta, tak masuk dalam kategori miskin ataupun rentan miskin.
Perhitungan Kementerian ESDM, jika subsidi untuk pelanggaran 900 VA tidak dicabut, maka akan terjadi pembengkakan anggaran subsidi hingga Rp20 triliun dari yang dianggarkan yaitu Rp38 triliun. Sebagai gambaran, jika pencabutan subsidi molor hingga 1 Juli, anggaran akan bengkak menjadi Rp 20,65 triliun. Dan, bila ditunda ke Agustus, maka pembengkakan akan mencapai Rp 21,91 triliun.
PLN, di satu sisi, juga mencari solusi atas kurangnya anggaran subsidi. Beberapa langkah yang dipertimbangkan mulai mengurangi losses (penyusutan) hingga 0,9 persen, mencari hutang, atau menggunakan sisa subsidi tahun 2015 yang besarnya mencapai Rp10 triliun.
Namun, hingga saat ini, belum ditemukan solusi atau keputusan yang pasti perihal subsidi. Apalagi, Badan Anggaran DPR menolak penambahan anggaran subsidi yang diajukan oleh PLN, sebesar Rp20 triliun, untuk APBN-P 2016.
"Jangan sampai ada keputusan yang keliru," ujar Presiden Joko Widodo.
ISTMAN MP
