TEMPO.CO, Jakarta - Pembina Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Adian Napitupulu membantah pernyataan salah seorang pendiri relawan Teman Ahok yang menyebut jika organisasinya merupakan sayap salah satu partai politik. "Itu tidak benar. Pospera sudah ada sejak Pilkada 2012 mendukung Jokowi. Teman Ahok baru 2015," kata Adian di Kantor DPP Pospera, Cipinang, Jakarta Timur, Sabtu, 25 Juni 2016.
Adian mendesak Teman Ahok mencabut pernyataannya. "Mereka harus menyampaikan maaf secara terbuka," katanya. Menurut dia, Pospera adalah organisasi di bawah Perhimpunan Nasional Aktivis 98 (Pena 98). "Organisasi Pospera berada di bawah Pena 98, isinya aktivis 98 dari berbagai wilayah dari 23 Provinsi. Pospera bukan milik partai tertentu."
Adian yang juga merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan itu mengklaim Pospera merupakan organisasi pendamping masyarakat secara sukarela tanpa ada kontrak atau dibayar pihak manapun. "Mana yang lebih relawan? Teman Ahok itu dibayar, Pospera itu relawannya tidak ada yang dibayar. Keluar duit iya," katanya.
Menurut Adian, relawan Teman Ahok harus belajar lebih jauh mengenai substansi demokrasi agar tidak salah dalam memaknainya. "Jaman saya muda, saya melawan kebijakan negara. Jaman mereka muda, mereka mendukung gubernur. Jadi jangan merasa lebih baik dari yang lain lah," tuturnya.
Sebelumnya, Lima eks Teman Ahok menggelar konferensi pers di depan puluhan wartawan di Kafe Dua Nyonya, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa, 22 Juni 2016. Mereka mengungkap dugaan manipulasi pengumpulan salinan KTP untuk mendukung Ahok. "Kami bukan sakit hati, tapi makin hari pembohongan makin muncul. Saya terpanggil karena masyarakat disuguhi politik kebohongan," ujar Richard Sukarno, salah satu eks Teman Ahok.
Namun, belakangan dari informasi yang beredar, lima dari eks mantan Teman Ahok tersebut merupakan kader Pospera. Salah satu pendiri relawan Teman Ahok, Singgih Widiatono, menduga konferensi pers yang dilakukan oleh lima mantan relawan Teman Ahok itu telah didesain oleh organisasi masyarakat dan politikus di Dewan Perwakilan Rakyat. "Yang jelas, ormas tersebut terafiliasi dengan partai politik," katanya.
ABDUL AZIS
