TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla meresmikan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi pada Selasa, 28 Juni 2016. Satgas ini dipimpin Menko Perekonomian Darmin Nasution, didampingi tiga orang wakil ketua, yaitu Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan; Sekretaris Kabinet Pramono Anung; dan Koordinator Tenaga Ahli Kantor Wakil Presiden, Sofyan Wanandi.
Ketua Satgas Darmin Nasution mengatakan Satgas dibentuk bertujuan untuk mengefektifkan pelaksanaan semua paket kebijakan ekonomi yang sudah dikeluarkan pemerintah, termasuk untuk mengatasi berbagai kendala yang terjadi di lapangan.
"Termasuk melakukan diseminasi informasi dengan target para pelaku usaha dan investor, baik di dalam maupun luar negeri, asosiasi-asosiasi, masyarakat umum, dan aparat pemerintah, baik di pusat maupun daerah," katanya.
Satgas yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menko Perekonomian Nomor 80 Tahun 2016 ini sudah menyusun program kerja melalui kelompok kerja (pokja). Satgas tersebut dibagi atas empat pokja.
Pokja I membidangi kampanye dan diseminasi kebijakan yang diketuai Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dengan wakil ketua Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani.
Pokja II membidangi percepatan dan penuntasan regulasi, diketuai oleh Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki dan wakil ketuanya ialah Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Sedangkan Pokja III membidangi evaluasi dan analisis dampak diketuai oleh Deputi Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara dan wakil ketuanya ekonom senior, Raden Pardede.
Pokja IV membidangi penanganan dan penyelesaian kasus dipimpin Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly dengan wakil ketua Staf Khusus Menpolhukam Purbaya, Yudhi Sadewa.
Semua tugas pokja dibantu sebuah unit pendukung dari Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, yang dipimpin Sesmenko Lukita Dinarsyah Tuwo serta Deputi V Bidang Industri dan Perniagaan Edy Putra Irawady.
Lembong menekankan penerbitan paket kebijakan ekonomi ini menunjukkan pemerintah serius soal reformasi perekonomian. "Kita harus dan akan melakukan modernisasi perekonomian yang menyeluruh, baik dari aspek regulasi maupun implementasi,” ucapnya.
