TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mempunyai alasan menolak peresmian Islamic Development Fund (IDF) bentukan Majelis Ulama Indonesia.
Kalla mengatakan keberadaan IDF tak berbeda dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). "Itu semacam LAZIS (lembaga amil zakat-infak-sedekah). Ya sudah, jangan MUI menyaingi lembaga lain," katanya di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat, 5 Agustus 2016.
Kalla berpandangan, MUI tidak perlu ikut campur dalam urusan operasional. Menurut dia, tugas utama MUI ialah mengayomi umat dan membuat fatwa. Pembentukan IDF tak berbeda dengan mengelola lembaga keuangan di mana ada untung dan rugi. "Kalau rugi bagaimana? Siapa yang bertanggung jawab," ucapnya.
Sebelumnya, MUI meluncurkan Islamic Development Fund. IDF merupakan lembaga yang akan menghimpun donasi masyarakat, seperti zakat, infak, dan sedekah. Alasan pendirian IDF adalah banyak program penting umat Islam yang membutuhkan dana besar.
Wapres menambahkan, saat ini sudah banyak LAZIS berdiri di Indonesia. Dari pengamatan Kalla, ada beberapa LAZIS yang malah gagal beroperasi. Kendati ada potensi triliun rupiah dari zakat dan infak di Indonesia, ia menilai tak selalu pengeluaran umat untuk kegiatan sosial mesti dicatat lembaga zakat.
"Orang bikin masjid, madrasah, tapi kan tidak perlu orang tahu," tuturnya.
ADITYA BUDIMAN
