Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tanpa Subsidi, Harga Beras Kamboja Lebih Murah dari Indonesia

image-gnews
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, panen padi di kawasan persawahan Sumberpucung, Malang, 26 Februari 2015. Menurut Amri, stok beras di Bulog sebanyak 1,3 juta ton, sedangkan kebutuhan beras nasional sebesar 32 juta ton, diharapkan dengan masuknya masa panen raya ini bisa menutupi kebutuhan beras nasional. TEMPO/Aris Novia Hidayat
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, panen padi di kawasan persawahan Sumberpucung, Malang, 26 Februari 2015. Menurut Amri, stok beras di Bulog sebanyak 1,3 juta ton, sedangkan kebutuhan beras nasional sebesar 32 juta ton, diharapkan dengan masuknya masa panen raya ini bisa menutupi kebutuhan beras nasional. TEMPO/Aris Novia Hidayat
Iklan

TEMPO.COJakarta - Harga beras di Kamboja lebih murah ketimbang di Indonesia, berkisar US$ 0,25-0,6 atau setara Rp 3.300-7.400 per kilogram. Bandingkan dengan harga beras termurah di Jakarta yang mencapai Rp 8.000 dan rata-rata berkisar Rp 9.000-11.000 per kilogram.

Anehnya, meski harga beras murah, pemerintah Kamboja tidak mensubsidi pertanian yang memproduksi beras. Adapun di Indonesia, subsidi yang sudah pasti adalah subsidi pupuk setiap tahun. Menteri Pertanian Amran Sulaiman tidak memungkiri harga beras di Indonesia paling mahal.

Namun Amran menampik mahalnya harga beras karena ongkos produksi pertanian. Amran mengatakan harga beras di tingkat petani setara dengan harga beras di Asia Tenggara. Ia merujuk harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani, yang menurut data BPS mencapai Rp 3.800-4.500 per kilogram.

Amran menilai, mahalnya harga beras di tingkat konsumen karena tata niaga. "Rantainya terlalu panjang. Itu bukan domain Kementerian Pertanian," katanya kepada Tempo, Jumat, 6 Agustus 2016.

Selain Kamboja, harga beras di Indonesia relatif lebih mahal ketimbang Thailand (Rp 7.300 per kilogram), Vietnam (Rp 5.700), dan Myanmar (Rp 5.900). Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi harga beras di Kamboja, Tempo bersama Oxfam Indonesia, organisasi nirlaba yang berfokus pada advokasi pangan lokal, pada 26-28 Juli 2016, berkesempatan mengunjungi pembangunan pertanian di Provinsi Pursat, sentra produksi padi di Kamboja. Pursat berjarak enam jam perjalanan darat dari Ibu Kota Phnom Penh.

Deputi Departemen Pertanian Provinsi Pursat Sem Sothea mengatakan pertanian di Kamboja tidak disubsidi pemerintah seperti mayoritas negara di ASEAN. Pemerintah hanya sekali menyerahkan benih padi untuk petani. Musim tanam berikutnya petani mendapatkan benih dari hasil panennya.

"Di sini tidak ada subsidi pupuk dari pemerintah," kata Sem Sothea. Memasuki masa panen, petani harus berhadap-hadapan dengan tengkulak. Kelompok Tani dari Krang Tom Village Au Sandan Commune mengatakan beberapa petani harus menjalani praktek ijon dalam bertransaksi dengan tengkulak.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Meski ada peran tengkulak, perbedaan harga gabah di petani dengan harga di tingkat konsumen tidak terlalu jauh. Petani mengantongi hasil US$ 0,17 atau setara Rp 2.250 per kilogram dari tengkulak. Adapun harga jual di pasaran mencapai Rp 3.300-7.400.

Kendati harga beras murah, bukan berarti tidak ada masalah. Sem Sothea menegaskan, masalah pertanian adalah produktivitas petani yang relatif rendah dan masalah irigasi. "Rata-rata produksi padi 3 ton per hektare," katanya.

Jumlah lebih kecil lagi disampaikan Kelompok Tani dari Krang Tom Village Au Sandan Commune. Rata-rata produksi gabah mencapai 2,5 ton per hektare. Untuk meningkatkan produktivitas, beberapa kelompok petani mempraktekkan metode System of Rice Intensification (SRI). Salah satunya kelompok petani di Rolang Bandoy Village, Kanhor Commune. Mereka berhasil mengerek produktivitas padi menjadi 4,5 ton per hektare.

Terkait produktivitas padi, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengklaim petani Indonesia lebih bagus. "Rata-rata sudah 6 ton per hektare," katanya. Produktivitas terendah petani Indonesia ada yang hanya 2 ton per hektare dan tertinggi mencapai 9-10 ton per hektare. "Produktivitas kita termasuk tertinggi di Asia Tenggara," katanya. 

AKBAR TRI KURNIAWAN

BURSA PILGUB DKI 2017
Pilgub DKI: Dukungan ke Risma Menguat, PDIP Bikin Kejutan?
Pilgub DKI: Kans Ahok Menyempit di PDIP, Ini Buktinya


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Eks Ajudan Syahrul Yasin Limpo Ungkap Ada Permintaan Uang Rp 50 Miliar dari Firli Bahuri

2 hari lalu

Adc. Mentan, Panji Hartanto, memberikan keterangan dalam sidang lanjutan untuk tiga terdakwa mantan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, Sekjen Kementan RI, Kasdi Subagyono dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan RI, Muhammad Hatta, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 17 April 2024. Sidang ini dengan agenda pemeriksaan keterangan saksi Adc. Mentan, Panji Hartanto, yang telah mendapat perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK untuk ketiga terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian RI. TEMPO/Imam Sukamto
Eks Ajudan Syahrul Yasin Limpo Ungkap Ada Permintaan Uang Rp 50 Miliar dari Firli Bahuri

Eks ajudan Syahrul Yasin Limpo mengetahui adanya permintaan uang sebesar Rp 50 miliar dari mantan Ketua KPK Firli Bahuri.


Ada Youtuber Siksa Kera di Angkor, Pemerintah Kamboja Bakal Ambil Tindakan

9 hari lalu

Candi Angkor Wat di Siem Reap, Kamboja, (1/12). Angkor Wat dibangun oleh Raja Suryavarman II pada pertengahan abad ke-12, dan kini menjadi tujuan wisata di Kamboja. ANTARA/Wahyu Putro A
Ada Youtuber Siksa Kera di Angkor, Pemerintah Kamboja Bakal Ambil Tindakan

Selama ini, penyiksaan terhadap kera di Angkor tidak mencolok, tapi lama kelamaan kasusnya semakin banyak.


Usut TPPU Syahrul Yasin Limpo, KPK Panggil Kepala Biro Umum Setjen Kementan

19 hari lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi Syahrul Yasin Limpo (kanan) berjalan meninggalkan ruangan usai mengikuti sidang pembacaan eksepsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Usut TPPU Syahrul Yasin Limpo, KPK Panggil Kepala Biro Umum Setjen Kementan

KPK memanggil Kabiro Umum Setjen Kementan sebagai saksi dalam penyidikan TPPU Syahrul Yasin Limpo.


Mentan Minta Bulog Serap Gabah Petani, Bapanas: Kalau Panen Melimpah Saja

19 hari lalu

Ketua Baden Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi saat meninjau beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, Rabu, 28 Februari 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
Mentan Minta Bulog Serap Gabah Petani, Bapanas: Kalau Panen Melimpah Saja

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menanggapi imbauan Menteri Pertanian Andi Arman Sulaiman agar Bulog membeli gabah langsung petani.


Thailand Berencana Legalisasi Kasino untuk Tingkatkan Pemasukan dan Lapangan Kerja

22 hari lalu

Ilustrasi Kasino. AFP
Thailand Berencana Legalisasi Kasino untuk Tingkatkan Pemasukan dan Lapangan Kerja

Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin mengatakan jika disahkan oleh parlemen, undang-undang kasino akan menghasilkan lebih banyak lapangan kerja


Usai Eksepsinya Ditolak Hakim, Syahrul Yasin Limpo: Saya akan Bertanggung Jawab

22 hari lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi Syahrul Yasin Limpo (kanan) berjalan meninggalkan ruangan usai mengikuti sidang pembacaan eksepsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Usai Eksepsinya Ditolak Hakim, Syahrul Yasin Limpo: Saya akan Bertanggung Jawab

Hakim PN Tindak Pidana Korupsi menolak eksepsi bekas Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), dalam perkara dugaan gratifikasi


KPK Dalami Temuan Catatan Proyek Kementan dari Rumah Pengusaha Pakaian Dalam Hanan Supangkat

22 hari lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Dalami Temuan Catatan Proyek Kementan dari Rumah Pengusaha Pakaian Dalam Hanan Supangkat

KPK menemukan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan proyek-proyek di Kementerian Pertanian saat menggeledah kediaman CEO PT Mulia Knitting Factory Hanan Supangkat.


Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

23 hari lalu

Shutterstock.
Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

Pemerintah mempercepat program pemutihan lahan sawit ilegal di kawasan hutan. Ditargetkan selesai 30 September 2024.


Firli Bahuri Masih Belum Ditahan Meski Sudah Ditetapkan Tersangka, Berikut Kronologi Kasusnya

27 hari lalu

Ketua KPK, Firli Bahuri, menghadirkan Walikota Bima periode 2018-2023, Muhammad Lutfi, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 5 Oktober 2023. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap tersangka baru, Muhammad Lutfi, dalam dugaan tindak pidana korupsi ikut serta dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi mencapai Rp.8,6 miliar di lingkungan Pemerintah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. TEMPO/Imam Sukamto
Firli Bahuri Masih Belum Ditahan Meski Sudah Ditetapkan Tersangka, Berikut Kronologi Kasusnya

Mengapa Firli Bahuri tak kunjung ditahan meski telah berstatus tersangka? Koordinator MAKI sebut, ini terkendala pangkat Firli yang lebih tinggi.


Mentan Pastikan Sri Mulyani Segera Keluarkan Surat Keputusan Tambahan Pupuk Subsidi

31 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Mentan Pastikan Sri Mulyani Segera Keluarkan Surat Keputusan Tambahan Pupuk Subsidi

Mentan Amran Sulaiman memastikan Menteri Keuangan Sri Mulyani bakal segera mengeluarkan SK soal tambahan pupuk subsidi sebanyak 9,55 juta ton.