free stats

Sebanyak 61 Ribu Koperasi Dibubarkan, Ini Alasannya  

Rabu, 10 Agustus 2016 | 14:58 WIB
Sebanyak 61 Ribu Koperasi Dibubarkan, Ini Alasannya  
Menkominfo Rudiantara (kedua kanan) didampingi Wakil Ketua Kadin Bidang UKM dan Koperasi Erwin Aksa (kiri), Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram (kanan) dan CEO Ukmmarket.co.id Ahmad Zaky Amiruddin (kedua kiri) mencoba situs Ukmmarket.co.id saat peluncuran di Jakarta, 11 November 2015. ANTARA/Sigid Kurniawan

TEMPO.COBandung - Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Agus Muharram, mengatakan pemerintah akan membubarkan 61 ribu koperasi di seluruh Indonesia. “Keputusan Menteri-nya dalam waktu dekat akan dikeluarkan, bulan ini Insya Allah,” katanya di sela Cooperative Fair Jawa Barat ke-13 di Gedung Banceuy Permai, Bandung, Rabu, 10 Agustus 2016.

Agus mengatakan koperasi yang dibubarkan itu yang termasuk kategori tidak aktif dan tidak melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT). “Teknisnya nanti badan hukumnya dinyatakan bubar oleh Kementerian Koperasi dan UKM,” ujarnya.

Menurut Agus, kementeriannya lewat dinas koperasi setempat akan mengumumkan daftar koperasi yang badan hukumnya dibekukan. “Dikasih waktu tiga bulan. Kalau dia komplain, kita akan pulihkan,” katanya.

Agus mengatakan data semua koperasi itu diperoleh dari dinas koperasi setempat. Seluruhnya terdapat 212 ribu koperasi di Indonesia, dan 61 ribu di antaranya tidak aktif dan tidak melaksanakan RAT. Sisanya masuk kategori koperasi aktif kendati belum tentu rutin melaksanakan RAT.



Menurut Agus, pembubaran koperasi ini menjadi kebijakan kementeriannya sebagai bagian dari program reformasi koperasi. “Reformasi koperasi ini diterjemahkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM dengan melakukan rehabilitasi dan mendata kembali jumlah koperasi. Yang tidak aktif, kita keluarkan,” katanya.

Agus mengatakan, selanjutnya, pemerintah akan fokus melakukan pembinaan pada koperasi yang tersisa. “Kami ingin koperasi tidak hanya jumlah, tapi lebih penting kualitas. Kualitas ditunjukkan dengan anggotanya yang banyak dan bertransaksi,” ucapnya.

Agus mengaku, selain program rehabilitasi koperasi, Kementerian Koperasi dan UKM menjalin kerja sama untuk memperbaiki kualitas koperasi. Di antaranya dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk menggratiskan pengurusan hak cipta, serta dengan ikatan notaris untuk menggratiskan pembuatan akta pendirian koperasi. “Kita subsidi,” katanya.

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar setuju dengan rencana pembubaran koperasi yang tidak aktif. “Kalau cuma nama doang, ya hapus lah. Jangan sampai kita cuma dikasih impian kosong saja tentang jumlah yang banyak secara kuantitatif, tapi kualitas kita malah enggak bisa ukur,” katanya di sela acara Cooperative Fair Jawa Barat, Rabu.

AHMAD FIKRI



Komentar

Baca Juga