TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar, mengatakan akan lebih kooperatif dengan lembaga pemerintahan untuk menguak pengakuan terpidana mati Freddy Budiman setelah Kepolisian Republik Indonesia menghentikan kasusnya sementara.
"Saya akan bekerja sama untuk membantu memberikan sejumlah petunjuk. Tapi saya berharap ada tim yang lebih bisa berkonsolidasi," kata Haris melalui pesan WhatsApp, Kamis, 11 Agustus 2016.
Sebelumnya, Haris dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Polri oleh Badan Narkotika Nasional, Tentara Nasional Indonesia, dan Polri atas dugaan pencemaran nama baik. Pelaporan itu dilakukan setelah Haris mengungkap pengakuan Freddy bahwa ada anggota BNN, TNI, dan Polri yang ikut membantu terpidana mati untuk kasus narkoba tersebut menjalankan bisnisnya.
Haris mengunggah pengakuan Freddy itu ke akun Facebook-nya pada Kamis malam, 28 Juli 2016, beberapa jam sebelum eksekusi mati dilakukan. Haris mengaku bertemu dengan Freddy di Lembaga Pemasyarakatan Batu, Nusakambangan, Jawa Tengah, pada 2014. Saat itu, Freddy mengungkapkan selama ini dia dibantu petugas BNN dan Bea Cukai memasukkan narkoba ke Indonesia.
Freddy juga menyatakan telah menyetor uang miliaran rupiah ke pejabat BNN dan Mabes Polri. Seorang perwira bintang dua TNI juga turut semobil dengan Freddy, membawa narkoba dari Medan ke Jakarta.
Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar menegaskan, kasus Haris di Bareskrim tidak berhenti. "Kami sedang berfokus mendalami informasi yang disampaikan Freddy," ucapnya di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta Selatan, Kamis, 11 Agustus 2016.
Menurut Boy, informasi dari Freddy berkaitan dengan masa depan perkara itu. Tim pencari fakta gabungan kini bekerja mengorek kebenarannya.
REZKI ALVIONITASARI
