Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ini 4 Kesalahan Perangkat Adat Batak Jokowi di Balige

Editor

Grace gandhi

image-gnews
Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iriana Joko Widodo menggunakan pakaian adat Batak menyapa warga ketika tiba di Balige, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, 21 Agustus 2016. Presiden melepas seratusan peserta Karnaval Kemerdekaan Pesona Danau Toba di Balige, Sumatera Utara dengan menelusuri jalan tepi Danau Toba. ANTARA/Septianda Perdana
Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iriana Joko Widodo menggunakan pakaian adat Batak menyapa warga ketika tiba di Balige, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, 21 Agustus 2016. Presiden melepas seratusan peserta Karnaval Kemerdekaan Pesona Danau Toba di Balige, Sumatera Utara dengan menelusuri jalan tepi Danau Toba. ANTARA/Septianda Perdana
Iklan

TEMPO.CO, Medan - Presiden Joko Widodo saat Karnaval Kemerdekaan Pesona Danau Toba di Balige, Kabupaten Toba Samosir, Minggu, 21 Agustus 2016 mengenakan pakaian dan perangkat adat Batak.

Penyematan perangkat adat Batak itu terdiri dari talitali ikat kepala atau topi khas Batak, tongkat, serta ulos untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, acara adat itu justru menuai kritik di media sosial. Kritik terutama tentang topi raja yang dikenakan Presiden Jokowi disertai rambut palsu (wig) warna putih. Bahkan, pengkritik sampai diadukan ke polisi.

Kepolisian Daerah Sumatera Utara mulai menyelidiki laporan pengaduan penghinaan yang ditujukan kepada Presiden Jokowi melalui akun Facebook. Sentra Pelayanan Kepolisian kemarin menerima laporan seorang pengacara bernama Lamsiang Sitompul yang mengadukan pemilik akun Facebook Nunik Wulandari II dan Andi Redani.

Lamsiang menuduh mereka telah menghina Presiden Republik Indonesia dan Suku Batak. Berdasarkan laporan bernomor STTLP/1094/VII/2016/SPKT III pada 23 Agustus 2016 itu, Lamsiang melaporkan dugaan penghinaan kepadanya selaku bagian dari masyarakat Batak.

BacaDianggap Menghina, Dua Akun Facebook Dilaporkan ke Polisi

Menurut Lamsiang, unggahan (upload) gambar serta kata-kata di media sosial Facebook yang ditampilkan oleh terlapor pemilik akun Nunik Wulandari II dan Andi Redani Putribangsa mengandung unsur dugaan penghinaan harkat, martabat, dan harga diri. Unggahan tersebut dianggap telah mempermalukan masyarakat Batak.

“Saya laporkan kerugian moril yang dialami komunitas Suku Batak karena merasa dipermalukan, direndahkan, dihina harkat dan martabat, serta harga diri menjadi tercemar," kata Lamsiang kepada Tempo, Rabu, 24 Agustus 2016. "Dasar saya melaporkan sebagai orang Batak yang merasa terhina dengan hinaan yang dilakukan pelaku terhadap Presiden dengan pakaian kebesaran Suku Batak.” 

Tempo pun meminta penjelasan dari tokoh masyarakat Kabupaten Samosir, Wilmar Simanjorang, soal perangkat dan pakaian adat yang dikenakan Presiden Jokowi. Mengejutkan, Wilmar menilai ada yang keliru dari pakaian dan perangkat yang dikenakan oleh Presiden Jokowi itu.

Waduh, apa saja yang salah? Ini penjelasan Wilmar Simanjorang:

1. Talitali Kontemporer, Bukan Tradisional  
Menurut Simanjorang, talitali atau topi khas Batak yang dipakai Jokowi sama sekali bukan talitali yang biasa digunakan Raja Batak. Talitali yang dipakai Jokowi itu adalah hasil kreasi kontemporer. "Talitali atau topi khas Batak yang dipakai Jokowi memang tidak lazim," kata Simanjorang kepada Tempo, Kamis, 25 Agustus 2016.

Talitali yang dikenakan Jokowi tidak lazim dipakai orang terhormat atau tamu atau pemimpin besar seperti Presiden. Wilmar Simanjorang menduga usul pakaian talitali yang dipakai Jokowi saat acara karnaval di Balige, bukan kesepakatan raja adat tujuh daerah di kawasan Danau Toba.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

2. Yang Memakaikan Topi Bukan Raja
Menurut Wilmar Simanjorang, yang pernah menjabat Bupati Kabupaten Samosir, tak sembarang orang boleh memakaikan talitali kepada seorang raja. "Yang memakaikan talitali ke kepala Jokowi juga harus raja adat dan usianya lebih tua dari Jokowi dan dia punya wibawa," tuturnya.

Baca: Topi Adat Batak Presiden Jokowi di Balige Ternyata Keliru 

3. Tongkat Perang, Bukan Tongkat Raja
Wilmar Simanjorang juga mengkritik tongkat yang diserahkan kepada Jokowi pada saat berkunjung ke Pulau Samosir. Menurut dia, tongkat Batak ada dua jenis, yakni Balahat Raja atau tongkat untuk Raja dan Tunggal Panaluan atau tongkat untuk panglima perang.

"Yang dipakai Presiden di Pulau Samosir itu sepertinya bukan tongkat Balahat Raja, melainkan Tunggal Panaluan. Kepada seorang raja atau Presiden seharusnya diberikan Balahat Raja," ujar Wilmar Simanjorang.

4. Tidak Melibatkan Tetua Adat
Wilmar Simanjorang pun menerangkan, tiga kekeliruan tadi terjadi karena panitia penyambutan Jokowi tak melibatkan para raja adat di tujuh daerah yang berada di kawasan Danau Toba.

Menurut tokoh masyarakat Karo, Profesor Meneth Ginting, kehadiran Jokowi ke wilayah Danau Toba yang seharusnya mempersatukan subetnis Batak, termasuk Karo, justru belum tercapai. Penyebabnya, tokoh-tokoh adat Karo tidak dilibatkan dalam pertemuan penyambutan Jokowi. "Jadi saya bisa memahami kenapa ada pro dan kontra saat Jokowi mengenakan pakaian adat. Idealnya, memang tokoh adat tujuh daerah dan subetnis Batak diajak bicara," kata Meneth Ginting kepada Tempo.

Meski begitu, Guru Besar Universitas Sumatera Utara ini menerangkan, tetap mendukung kehadiran Presiden Jokowi untuk menghidupkan kembali wisata Danau Toba. Masyarakat Karo berharap, jika Danau Toba menjadi tempat wisata kelas dunia, harus tetap memperhatikan kelestarian alam dan norma-norma adat. "Wisata yang menyesuaiakan diri dengan ekosistim. Bukan ekosistim dipaksa berganti demi wisatawan," tuturnya.

Kembali ke soal perangkat pakaian adat tadi, Wilmar Simanjorang mengatakan, hanya ulos yang tepat. Presiden Jokowi mengenakan Ulos Ragidup Sirara yang biasa diberikan untuk kaum bapak atau pribadi terhormat atau para raja. Sedangkan Ibu Negara Iriana mengenakan Ulos Tumtuman, yakni ulos dengan motif yang sangat langka dan digunakan kaum ibu. "Ulos yang dipakai Jokowi dan Ibu Negara saya nilai tepat."

Baca lainnya:
Penghina Presiden Jokowi saat Mengenakan Baju Adat Batak Dilaporkan ke Polisi
Presiden Jokowi ke Pulau Samosir Naik Kapal Feri dan Berbaju Adat Batak

SAHAT SIMATUPANG

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

1 jam lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

MK sebut penyaluran bansos menjelang pemilu tak untungkan Prabowo-Gibran. Ini gelontoran dana bansos triliunan rupiah menjelang Pemilu 2024.


Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

2 jam lalu

Pakar hukum tata negara yang juga dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar saat di Bandung, Jumat 23 Februari 2024. Foto: TEMPO| ANWAR SISWADI.
Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

Pakar hukum UGM Zainal Arifin Mochtar menilai putusan MK yang akhirnya memenangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Gibran telah menyisakan pekerjaan rumah cukup berat.


5 Momen Megawati Bela Jokowi sebelum Pecah Kongsi Gara-gara Pilpres

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) saat memberikan keterangan pers dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Juni 2023. Rakernas yang mengusung tema 'Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara oleh Negara' tersebut itu juga akan membahas pemenangan Pemilu 2024 serta mendengar pengarahan khusus dari Presiden Joko Widodo. TEMPO/M Taufan Rengganis
5 Momen Megawati Bela Jokowi sebelum Pecah Kongsi Gara-gara Pilpres

Ketika Megawati membela sejumlah kebijakan dan langkah politik Jokowi selama dua periode.


Putusan MK Sebut Jokowi Tak Terbukti Lakukan Nepotisme dan Abuse of Power, Apa Tindakan Masuk Kategori Itu?

3 jam lalu

Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
Putusan MK Sebut Jokowi Tak Terbukti Lakukan Nepotisme dan Abuse of Power, Apa Tindakan Masuk Kategori Itu?

Putusan MK sebut tidak ada bukti kuat Jokowi lakukan nepotisme dan abuse of power. Apa yang masuk dalam tindakan nepotisme dan abuse of power?


Dahulu Dipakai Jokowi untuk Seleksi Menteri, Deputi Pencegahan KPK Anggap Menstabilo Calon Menteri Zalim

3 jam lalu

Deputi bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan dan Juru bicara KPK bidang pencegahan, Ipi Maryati (kiri), memberikan keterangan kepada awak media pasca pemeriksaan Rafael Alun Trisambodo, oleh tim Direktorat PP Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara KPK, di Jakarta, Rabu, 1 Maret 2023. Sebagai tindak lanjut pemeriksaan Rafael, KPK akan memeriksa sejumlah pegawai di Direktorat Jenderal Pajak yang diduga berada dalam satu komplotan. TEMPO/Imam Sukamto
Dahulu Dipakai Jokowi untuk Seleksi Menteri, Deputi Pencegahan KPK Anggap Menstabilo Calon Menteri Zalim

Deputi Pencegahan KPK menilai Prabowo Subianto tidak perlu melibatkan KPK dalam menseleksi calon menteri yang akan mengisi kabinetnya.


Jokowi akan Berikan Penghargaan Satyalencana pada Gibran hingga Bobby

4 jam lalu

Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, Kaesang Pangarep, Bobby Nasution
Jokowi akan Berikan Penghargaan Satyalencana pada Gibran hingga Bobby

Presiden Jokowi dikabarkan akan memberikan penghargaan kepada kepala daerah berprestasi, di antaranya Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution


Hotman Ungkap Ada Pihak yang Adu Domba Prabowo dan Jokowi

10 jam lalu

Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan (kanan) dan Anggota Tim Pembela Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Hotman Paris Hutapea saat memberikan keterangan di konferensi pers pada jeda sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat pada Jumat, 5 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Hotman Ungkap Ada Pihak yang Adu Domba Prabowo dan Jokowi

Pada pertemuan tim hukum Prabowo-Gibran hari ini di rumah dinasnya, Prabowo Subianto berpesan soal isu adu domba dia dengan Jokowi.


Disebut Bukan Kader PDIP Lagi, Jokowi dan Gibran Diajak Zulhas Gabung ke PAN

11 jam lalu

Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka saat ditemui usai menghadiri pertemuan Tim Hukum Nasional Prabowo-Gibran di kediaman Prabowo, Jl. Kertanegara No 4, Jakarta Selatan pada Selasa, 23 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Disebut Bukan Kader PDIP Lagi, Jokowi dan Gibran Diajak Zulhas Gabung ke PAN

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengajak Presiden Joko Widodo alias Jokowi beserta putranya, wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, untuk bergabung dengan partai yang dia pimpin itu. Zulhas, sapaan akrab Zulkifli, menyampaikan ajakan tersebut usai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan kembali bahwa keduanya bukan lagi kader partai banteng.


Bamsoet Dukung Rencana Touring Kebudayaan

12 jam lalu

Bamsoet Dukung Rencana Touring Kebudayaan

Bamsoet mendukung rencana touring kebudayaan bertajuk "Borobudur to Berlin. Global Cultural Journey: Spreading Tolerance and Peace".


Deputi Pencegahan Tak Setuju Bila Ada Screening Awal Calon Menteri di Era Prabowo Subianto oleh KPK

14 jam lalu

Wakil ketua KPK, Johanis Tanak (kanan) bersama Chairman Korean Chamber of Commerce, Lee Kang Hyun (dua kiri), Deputi bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan dan juru bicara KPK, Ali Fikri, memberikan keterangan kepada awak media seusai mengikuti Forum Group Discussion, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 7 November 2023. TEMPO/Imam Sukamto
Deputi Pencegahan Tak Setuju Bila Ada Screening Awal Calon Menteri di Era Prabowo Subianto oleh KPK

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan tidak setuju apabila ada screening awal terhadap calon menteri yang bakal menjabat di era Prabowo Subianto.