TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah menyalurkan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 7,42 triliun kepada 179.724 debitor pada tujuh bulan pertama tahun ini. Jumlah tersebut mencapai 57,1 persen dari target penyaluran tahun ini sebesar Rp 13 triliun.
Adapun rincian penyaluran tersebut adalah Rp 2,34 triliun disalurkan kepada usaha mikro, Rp 5,07 triliun kepada usaha retail, dan Rp 3,6 miliar kepada tenaga kerja Indonesia (TKI). Total, sejak pertama kali program KUR diluncurkan pada Oktober 2007-Juli 2016, Bank Mandiri telah menyalurkan sejumlah Rp 36,29 triliun kepada 646.670 debitor.
Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Sulaiman A. Arianto mengatakan hal ini menunjukkan komitmen perseroan mendorong kesejahteraan masyarakat di bidang usaha kecil dan menengah guna menggerakkan laju pertumbuhan ekonomi.
"Kami memastikan penyaluran KUR ini dilakukan secara tepat sasaran dan inklusif kepada berbagai sub-sektor usaha UKM. Selama memenuhi persyaratan, kami pasti berikan," ujar Sulaiman dalam keterangan tertulis, Kamis, 8 September 2016.
Sulaiman berujar, berdasarkan sub-sektor UKM penerima KUR Mandiri, bidang usaha perdagangan menerima alokasi KUR sebesar hampir 75 persen, lalu diikuti bidang usaha jasa 17 persen, selebihnya kepada industri pengolahan, perikanan, pertanian, dan TKI.
Sedangkan secara regional, penyaluran KUR terbesar dilakukan di Jawa Timur, yakni sebesar Rp 1,14 triliun. Sulaiman mengatakan perseroan akan memberdayakan semua jaringan kantor penyalur KUR Bank Mandiri yang sebanyak 2.454 kantor, yang meliputi 994 cabang mikro, 1.427 unit mikro, dan 653 kios mikro di seluruh Indonesia.
"Dengan jaringan yang terus kami perluas tersebut, kami optimistis dapat mencapai target penyaluran tersebut," katanya.
Selain itu, Sulaiman mengungkapkan, upaya pencapaian target penyaluran KUR dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi KUR yang diselenggarakan pemerintah, seperti Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Keuangan, serta Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).
GHOIDA RAHMAH
