Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Temui Wiranto, Zaini Laporkan Situasi Aceh Menjelang Pilkada

image-gnews
Gubenur Nagroe Aceh Darusallam Zaini Abdullah. TEMPO/Dasril Roszandi
Gubenur Nagroe Aceh Darusallam Zaini Abdullah. TEMPO/Dasril Roszandi
Iklan

TEMPO.COJakarta - Gubernur Aceh Zaini Abdullah menjamin situasi wilayahnya aman menjelang masa pemilihan kepala daerah serentak 2017. Hal itu diucapkan Zaini setelah menemui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di Jakarta, Kamis, 15 September 2016. 

Menurut Zaini, pertemuan dengan Wiranto bertujuan mengkomunikasikan sejumlah hal terkait dengan regulasi dan persiapan pilkada. "Kami akan menambah pengamanan jika diperlukan. Itu menunggu keputusan Menkopolhukam yang akan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri," ujar Zaini.

Zaini berujar, kondisi keamanan di Aceh menjelang pilkada tidak mengkhawatirkan. "Sebetulnya tidak ada yang rawan, semua sama saja. Cuma ada satu daerah (yang harus diawasi), yaitu Aceh Timur, karena akan ada pelantikan Komisi Independen Pemilihan (KIP)."

KIP merupakan istilah lain Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang dibentuk di Aceh. Meski dinilai bisa mengundang konflik, Zaini yakin pelantikan KIP Aceh Timur tak ada masalah. Dia optimistis konflik pilkada bisa selesai dengan konsolidasi pihak yang berseteru.

"Kita harus win-win solution. Kita mencari mana yang terbaik untuk bersama. Kalau satu menyalahkan yang lain, ya tak bisa (selesai)," tutur Zaini.

Sebelumnya, Wiranto sempat memetakan Provinsi Aceh dan Papua sebagai wilayah dengan tingkat kerawanan pilkada tertinggi dibanding daerah lainnya. Akhir Agustus 2016, Wiranto mengumpulkan pejabat partai politik dan petinggi aparat keamanan untuk membahas indeks kerawanan pemilu (IKP).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Wiranto menyampaikan bahwa banyak pihak yang setuju memprioritaskan penyelesaian konflik pilkada di daerah. Selain itu, pemerintah dan partai politik mencoba memetakan aspek yang menjadi akar konflik pilkada. 

"Apakah itu masalah biaya penyelenggaraan, kerentanan di antara pemilih, konflik peserta pilkada, semuanya kan kita harus tahu," katanya.

Kerawanan pilkada sedang menjadi sorotan, terutama saat Badan Pengawas Pemilu Umum merilis laporan IKP. Laporan itu mengungkapkan adanya 101 titik rawan konflik yang terkait dengan penyelenggara, kontestasi, dan partisipan pilkada. Titik rawan itu terdiri atas tujuh provinsi serta 94 kabupaten dan kota. 

YOHANES PASKALIS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Politikus PKS Nasir Djamil Siap Maju di Pilkada Aceh

15 Juni 2022

Nasir Djamil. TEMPO/Adri Irianto
Politikus PKS Nasir Djamil Siap Maju di Pilkada Aceh

Nasir Djamil telah dipastikan diusung oleh partainya, PKS, untuk maju pada Pilkada Aceh 2024.


Direktur PFN Akui Film G 30 S PKI Dibuat Sesuai Selera Orde Baru  

16 September 2017

Arifin C Noor (kedua dari kiri) saat syuting film G30S/PKI di Jakarta, 1984. Dok. TEMPO/Maman Samanhudi
Direktur PFN Akui Film G 30 S PKI Dibuat Sesuai Selera Orde Baru  

Menurut Elprisdat, film bisa dijadikan sesuatu untuk mengukur isu. Dia juga mengatakan film dapat membandingkan yang terjadi di masa lalu dan sekarang


PFN Tak Masalah Bila Film G 30 S PKI Diputar Kembali

14 September 2017

Film Pengkhianatan G 30 S-PKI
PFN Tak Masalah Bila Film G 30 S PKI Diputar Kembali

Elprisdat menuturkan keinginan warganet di media sosial agar
film G 30 S PKI diputar lagi tidak masalah.


Ditanya Soal Kasus Munir, Wiranto: Bicara Pembangunan Saja

8 September 2017

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto membuka Simposium Nasional Pemuda Indonesia di Hotel Aryaduta Jakarta, 30 Agustus 2017. Tempo/Syafiul Hadi
Ditanya Soal Kasus Munir, Wiranto: Bicara Pembangunan Saja

Wiranto ogah berkomentar soal penyelesaian kasus pembunuhan Munir yang terjadi 13 tahun lalu.


Staf Khusus Presiden Temui Wiranto Bahas Keamanan Papua  

4 September 2017

Staf Khusus Presiden untuk Papua, Lenis Kogoya saat ditemui seusai pertemuan dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto di Kemenko Polhukam, 4 September 2017. Tempo/Syafiul Hadi
Staf Khusus Presiden Temui Wiranto Bahas Keamanan Papua  

Staf Khusus Presiden untuk Papua, Lenis Kogoya, menemui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto di kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Senin.


Kasus First Travel, Wiranto Menduga Ada Kelemahan Regulasi

29 Agustus 2017

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta para bekas pengurus dan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk mematuhi pernyataan bersama yang akan dikeluarkan oleh tiga kementerian. IRSYAN HASYIM
Kasus First Travel, Wiranto Menduga Ada Kelemahan Regulasi

Wiranto menyebut ada kelemahan regulasi yang berujung pada pengulangan kasus penipuan First Travel.


Indonesia dan Cina Perkuat Kerja Sama Bidang Polhukam

25 Agustus 2017

Menko Polhukam Wiranto menjawab pertanyaan awak media usai menggelar pertemuan tertutup dengan Duta Besar Spanyol untuk Indonesia Jose Maria Matres Manso, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, 21 Juni 2017.  TEMPO/Imam Sukamto
Indonesia dan Cina Perkuat Kerja Sama Bidang Polhukam

Kerja sama Indonesia dan Cina terus meningkat sejak
ditandatanganinya Kemitraan Strategis Komprehensif pada 2013.


Wiranto Paparkan Pentingnya Konektivitas Kelautan

25 Agustus 2017

Menko Polhukam Wiranto menjawab pertanyaan awak media usai menggelar pertemuan tertutup dengan Duta Besar Spanyol untuk Indonesia Jose Maria Matres Manso, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, 21 Juni 2017.  TEMPO/Imam Sukamto
Wiranto Paparkan Pentingnya Konektivitas Kelautan

Wiranto menyoroti kelebihan Indonesia yang memiliki enam juta kilometer persegi yurisdiksi maritim.


Wiranto Bahas Soal Perompakan di Simposium Keamanan Maritim

25 Agustus 2017

Menkopolhukam Wiranto saat menerima kunjungan kehormatan Panglima Armada Amerika Serikat kawasan Asia Pasifik Laksamana Harry B. Harris, di Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, 7 Agustus 2017. Foto/Humas Kemenkopolhukam
Wiranto Bahas Soal Perompakan di Simposium Keamanan Maritim

Dibutuhkan satu struktur yang membahas pengembangan kapasitas keamanan maritim dengan melibatkan negara-negara lain.


Wiranto Minta Dunia Internasional Perkuat Kerja Sama Maritim

25 Agustus 2017

Menkopolhukam Wiranto saat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Hungaria, Judith Nemeth-Patch di Gedung Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Kamis, 10 Agustus 2017. Foto / Humas Kemenkopolhukam
Wiranto Minta Dunia Internasional Perkuat Kerja Sama Maritim

Dibutuhkan satu struktur yang membahas pengembangan kapasitas keamanan maritim.