Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Rancang Pembiayaan Rumah Bagi Pekerja Informal  

image-gnews
ANTARA/FB Anggoro
ANTARA/FB Anggoro
Iklan

TEMPO.CO, Bandung - Kepala Seksi Kemitraan Luar Negeri Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Diah Parahita, mengatakan Pemerintah bersama Bank Dunia tengah menyiapkan program pembiayaan bagi kepemilikan rumah bagi pekerja sektor informal.

“Programya bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan,” kata Diah selepas pertemuan soal itu bersama Sekretaris Daerah Jawa Barat di Gedung Sate, Bandung, Kamis, 6 Oktober 2016.

Diah mengatakan, program pembiayaan ini melengkapi program sejenis, yakni Faslitas Likuditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang sudah berjalan sejak 2009 hingga saat ini. Lewat program itu, Pemerintah memberi subsidi kepemilikan rumah bagi pekerja dengan penghasilan maksimal Rp 4,5 juta untuk kepemilikan rumah tapak dan Rp 7 juta untuk rumah susun dengan harga properti maksimal Rp 200 juta. “Tapi ini untuk mereka yang formal income,” kata dia.

Menurut Diah, studi Bank Dunia mendapati 46 persen pekerja itu tidak bisa mengakses perbankan karena tidak memiliki penghasilan tetap. Skema pembiayaan perumahan berbasis tabungan ini dirancang untuk kelompok pekerja tersebut. “Mereka tidak punya akses ke bank karena tidak punya slip gaji, dan ketika dilakukan checking kredit, tidak akan lolos,” imbuhnya.

Diah mengatakan Bank Dunia menyiapkan pendanaannya lewat program mereka, National Affordable Housing Programme. Dalam program itu, Bank Dunia menyiapkan pendanaan hingga US$ 215 juta untuk subsidi pembiayaan perumahan berbasis tabungan, serta US$ 215 juta untuk bantuan stimulan perumahan swadaya, selain pendanaan technical assistance untuk reformasi kebijakan sektor perumahan.

Rancangan skema pembiayaannya dengan memberikan subsidi hingga 25 persen dari harga rumah. Kelayakan penerima bantuan pembiayaan ini dengan pembuktian memiliki tabungan setara 5 persen harga rumah dengan dukungan histori transaksi di bank selama minimal 6 bulan. Program ini khusus ditujukan bagi kepemilikan rumah pertama calon penerima bantuan. “Kemudian assistance ini akan masuk lewat APBN ini adalah 25 persen (harga rumah), sisanya 75 persen itu KPR dari si bank,” ujar Diah.

Diah menuturkan besarnya persentase KPR perbankan itu bergantung pada besar kecilnya penghasilan yang diterima pekerja informal. Batas maksimal penghasilan total pekerja itu Rp 6,1 juta sebulan. “Semakin rendah penghasilannya, maka semakin tinggi assistance itu tergantung zonanya. Kalau Jawa Barat itu bisa sampai Rp 30 jutaan. Berapa nanti dia mencicil, tergantung ini,” paparnya.

Menurut Diah, masih banyak yang tengah dipersiapkan untuk program ini, seperti menjajaki kemungkinan penghapusan PPN transaksi rumah pada Kementerian Keuangan, hingga mengkaji batasan harga rumah maksimal yang bisa dibiayai lewat program ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Diah menambahkan, Pemerintah menargetkan program ini bisa dimulai pada 2017. “Kita sedang proses produk desainnya karena masih banyak yang harus dibahas, dan direncanakan bisa dimulai sekitar 2017, selama tiga tahun sampai 2019,” kata dia.

Menurut Diah, sudah ada lima bank yang menyatakan ketertarikannya dan tengah mengikuti proses pembahasan rancangan program ini. Lima bank itu adalah BRI, Bank BJB, BTN, Bank Artha Graha, dan Bank Jateng. “Lima bank yang sudah menyatakan minatnya, tapi akan diverifikasi lagi kemampuan perbankan itu,” imbuhnya.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan, Pemerintah daerah diminta untuk mendukung program ini, di antaranya membantu melakukan verifikasi calon penerima bantuan, hingga pengaturan ruang untuk program perumahan yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah. “Dukungan pengurusan IMB, sertifikat, dan pengurusan lainnya termasuk jalan akses dan fasiltas listriknya, untuk mendorong program sejuta rumah Presiden Joko Widodo,” ungkapnya selepas pertemuan itu, Kamis, 6 Oktober 2016.

Iwa meminta program pembiayaan ini bisa secepatnya dilaksanakan di Jawa Barat untuk menekan proporsi backlog rumah yang ada. “Kita akan coba mana yang paling siap, kita ingin cepat, mana yang lebih cepat dari sisi pemdanya,” kata dia.

Dia mengaku tengah menjajaki kemungkinan skema pembiayaan ini untuk pendanaan rumah susun di Kota Bandung dan Banjar yang masing-masing sudah menyiapkan lahan pemerintah daerah untuk program rumah susun murah dengan kepemilikan model strata title. “Dengan demikian, masyarakat berpenghasilan rendah bisa mendapatkan bantuan langsung dari Pemerintah untuk kepemilikan rumah, tinggal 75 persennya itu yang dia cicil,” ujar Iwa.

Iwa mengatakan, Kota Bandung misalnya menyiapkan program itu di atas dua lahan milik Pemkot di Cingised dan Darwati. Selain itu, Kota Banjar punya rencana yang sama dan sudah menyiapkan lahan Pemkot untuk membangun rumah susun.

AHMAD FIKRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bantuan RLH untuk Keluarga Pra Sejahtera di Kaltim Lampaui Target

3 Oktober 2023

Bantuan RLH untuk Keluarga Pra Sejahtera di Kaltim Lampaui Target

Kalau dengan CSR bisa bangun 3.000 rumah layak huni, maka kemiskinan Kaltim akan turun tinggal 2 persen


Anggaran DP Nol Rupiah di APBD DKI Melonjak Drastis Dipersoalkan

17 November 2017

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan pernyataan visi-misi kepada ketua DPRD  DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dalam rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, 15 November 2017. DPRD DKI menggelar rapat Paripurna untuk mendengarkan penyampaian Rancangan APBD 2018 . Pemerintah Provinsi DKI dan DPRD menyepakati besaran rancangan KUA-PPAS APBD 2018 dengan total anggaran Rp 77,1 triliun.Tempo/Ilham Fikri
Anggaran DP Nol Rupiah di APBD DKI Melonjak Drastis Dipersoalkan

Fraksi-fraksi di DPRD DKI menuntut penjelasan Gubernur Anies Baswedan mengapa anggaran DP rumah 0 Rupiah di APBD 2018 naik menjad Rp 800 Miliar.


Gaji Rp 5 Juta Ingin Beli Rumah di Jakarta? Ini Saran Apersi

19 Oktober 2017

Pameran Perumahan. TEMPO/Ayu Ambong
Gaji Rp 5 Juta Ingin Beli Rumah di Jakarta? Ini Saran Apersi

Sulit bagi mereka yang bergaji Rp 5 juta membeli rumah tapak di Jakarta, tapi bukan tidak mungkin. Ini saran Apersi


Pemerintah Akan Tetapkan Rating Rumah Subsidi yang Berkualitas

30 September 2017

Perumahan di kawasan Tangerang, Banten, 11 Maret 2015. Pembangunan 1 juta rumah oleh pemerintah mencakup rumah subsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan rumah komersial untuk kalangan menengah atas. ANTARA/Widodo S. Jusuf
Pemerintah Akan Tetapkan Rating Rumah Subsidi yang Berkualitas

Pemerintah membahas rencana pemberlakuan rating kualitas perumahan subsidi yang dibangun dalam program Satu Juta Rumah.


Djarot Minta Maaf Belum Bisa Sediakan Rumah Tapak DP Nol Persen

16 September 2017

Bekas penghuni Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara kini mulai menempati rumah susun (rusun) Rawa Bebek, di Cakung, Jakarta,  6 September 2017. Warga telah empat bulan merasakan tinggal di rusun. TEMPO/Subekti.
Djarot Minta Maaf Belum Bisa Sediakan Rumah Tapak DP Nol Persen

Jumlah warga umum yang mendaftar mendapatkan rumah susun sewa sejak 2013 sekitar 12 ribu kepala keluarga.


Baru 20 Daerah yang Siap Terbitkan Sertifikat Rumah Subsidi

4 September 2017

ANTARA/FB Anggoro
Baru 20 Daerah yang Siap Terbitkan Sertifikat Rumah Subsidi

Kementerian PUPR akan melakukan pendampingan bagi pemerintah daerah yang belum siap menerbitkan sertifikat rumah subsidi.


Pemerintah Siapkan Kredit Mikro Perumahan bagi Pekerja Informal

26 Agustus 2017

Perumahan di kawasan Tangerang, Banten, 11 Maret 2015. Pembangunan 1 juta rumah oleh pemerintah mencakup rumah subsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan rumah komersial untuk kalangan menengah atas. ANTARA/Widodo S. Jusuf
Pemerintah Siapkan Kredit Mikro Perumahan bagi Pekerja Informal

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyediakan pembiayaan mikro perumahan untuk rumah swadaya bagi pekerja informal.


DKI Siapkan Rusun Nagrak untuk Program DP Nol Rupiah

25 Agustus 2017

Beberapa warga Kampung Pulo yang sudah menempati  Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), Jatinegara, Jakarta, 22 Juli 2015. TEMPO/Subekti.
DKI Siapkan Rusun Nagrak untuk Program DP Nol Rupiah

Pemerintah DKI Jakarta menyiapkan Rusun Nagrak, Jakarta Utara untuk program DP Nol Rupiah Anies-Sandi.


PUPR Temukan 40 Persen Rumah Murah Tak Dihuni  

22 Agustus 2017

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat meninjau rumah murah di Villa Kencana Cikarang, Jawa Barat, 4 Mei 2017. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. kembali menyediakan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan uang muka (down payment/DP) sekitar Rp1,12 juta dan cicilan sekitar Rp800.000 per bulan. Tempo/Tony Hartawan
PUPR Temukan 40 Persen Rumah Murah Tak Dihuni  

Banyak rumah bersubsidi tak laik huni karena tak ada air bersih dan listrik.


Menteri Rini Minta Harga Rusun Tanjung Barat di Bawah Rp 200 Juta

16 Agustus 2017

Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno bersama Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Direktur Utama Perum Perumnas Bambang Triwibowo ( dua kiri), meresmikan peletakan batu pertama proyek rumah susun Transit Oriented Development, di Stasiun Tanjung Barat, Jakarta, 15 Agustus 2017. Pembangunan ini merupakan bagian program satu juta rumah. TEMPO/Imam Sukamto
Menteri Rini Minta Harga Rusun Tanjung Barat di Bawah Rp 200 Juta

Rini meminta Perumahan Nasional menekan harga per meter untuk kalangan MBR.