Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Wujudkan 715 Ribu Rumah, Kementerian PUPR Gandeng Bank Dunia  

Editor

Suseno TNR

image-gnews
Ilustrasi perumahan. TEMPO/Fahmi Ali
Ilustrasi perumahan. TEMPO/Fahmi Ali
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan akan menggandeng Bank Dunia untuk mewujudkan program bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memperoleh rumah bersubsidi.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Maurin Sitorus berujar, program tersebut diperuntukkan bagi pekerja formal dan informal yang selama ini memiliki keterbatasan akses ke perbankan. Saat ini, menurut dia, Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan tengah merancang program BP2BT tersebut.

“Dengan program tersebut, pekerja informal diharuskan menabung terlebih dahulu dengan jangka waktu tertentu, sekitar enam bulan sampai satu tahun. Setelah mencapai jangka waktu yang ditentukan, pekerja informal dapat memperoleh bantuan dari pemerintah berupa uang muka,” ujar Maurin dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 7 Oktober 2016.

Rencananya, menurut Maurin, target program BP2BT tersebut mencapai 715 ribu unit rumah bersubsidi bagi MBR. Rata-rata nominal bantuan yang akan diberikan untuk MBR itu sekitar Rp 27 juta per rumah tangga. Dia mengatakan Kementerian PUPR akan bekerja sama dengan Bank Dunia untuk pembiayaan perumahan bersubsidi sebesar US$ 197 juta.

Nantinya, Maurin berujar, pemerintah juga akan menggandeng beberapa bank pelaksana seperti Bank Rakyat Indonesia, Bank Artha Graha, dan Bank Tabungan Negara. Selain itu, menurut dia, program tersebut juga akan melibatkan lembaga asuransi atau jaminan lainnya, seperti Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo).

Maurin mengatakan program kerja sama tersebut juga akan menyangkut bantuan teknis lain, seperti konsultansi program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). “Saat ini, kami sedang membahas Peraturan Pemerintah tentang Tapera. Tapera ini harus sudah diimplementasikan pada Maret 2018,” ujar Maurin menambahkan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin pun mengapresiasi rencana Bank Dunia untuk mendukung program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Menurut dia, jumlah rumah tidak layak huni di Indonesia cukup banyak dan tersebar di seluruh Indonesia.

Menurut dia, jumlah perumahan di Indonesia yang tidak layak huni mencapai 2,51 juta unit. "Dengan program BSPS, setidaknya rumah masyarakat yang tidak layak bisa ditingkatkan kualitasnya sehingga lebih layak huni,” katanya. Dia menambahkan, dukungan dari Bank Dunia penting karena APBN tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan bedah rumah bagi masyarakat.

Task Team Leader dari Bank Dunia, Taimur Samad, meminta pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR untuk menyiapkan regulasi pendukung, seperti Keputusan Menteri (Kepmen), Peraturan Menteri (Permen), Surat Keputusan (SK), dan peraturan lainnya sebagai landasan hukum kerja sama tersebut.

ANGELINA ANJAR SAWITRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bantuan RLH untuk Keluarga Pra Sejahtera di Kaltim Lampaui Target

3 Oktober 2023

Bantuan RLH untuk Keluarga Pra Sejahtera di Kaltim Lampaui Target

Kalau dengan CSR bisa bangun 3.000 rumah layak huni, maka kemiskinan Kaltim akan turun tinggal 2 persen


Jika Terpilih, Prabowo Bakal Pisahkan Kementerian PUPR

5 Maret 2019

Foto yang diunggah di akun Facebook Prabowo-Sandi ini menunjukkan Prabowo Subianto membaca surat 'cinta' dari Jawa Gendis Queen di dalam pesawat. facebook.com/indonesiaadilmakmur
Jika Terpilih, Prabowo Bakal Pisahkan Kementerian PUPR

BPN Prabowo Sandiaga akan memisahkan Kementerian Perumahan Rakyat dari Kementerian Pekerjaan Umum jika Prabowo-Sandi terpilih.


Anggaran DP Nol Rupiah di APBD DKI Melonjak Drastis Dipersoalkan

17 November 2017

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan pernyataan visi-misi kepada ketua DPRD  DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dalam rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, 15 November 2017. DPRD DKI menggelar rapat Paripurna untuk mendengarkan penyampaian Rancangan APBD 2018 . Pemerintah Provinsi DKI dan DPRD menyepakati besaran rancangan KUA-PPAS APBD 2018 dengan total anggaran Rp 77,1 triliun.Tempo/Ilham Fikri
Anggaran DP Nol Rupiah di APBD DKI Melonjak Drastis Dipersoalkan

Fraksi-fraksi di DPRD DKI menuntut penjelasan Gubernur Anies Baswedan mengapa anggaran DP rumah 0 Rupiah di APBD 2018 naik menjad Rp 800 Miliar.


PNS, TNI dan Polri Bakal Diikutkan Program Tabungan Perumahan

2 November 2017

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono melihat pameran foto Menjelajah Infrastruktur Indonesia di Summarecon Mal Bekasi, Ahad, 22 Oktober 2017. Tempo/Hendatyo Hanggi
PNS, TNI dan Polri Bakal Diikutkan Program Tabungan Perumahan

Pemerintah meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dengan harga terjangkau melalui program Tapera.


Pengembang Beberkan Hambatan Program Satu Juta Rumah

24 Oktober 2017

Kompleks perumahan di kawasan Tangerang, Banten, 11 Maret 2015. Pembangunan program satu juta rumah untuk mengurangi backlog yang selama ini cukup besar. ANTARA/Widodo S. Jusuf
Pengembang Beberkan Hambatan Program Satu Juta Rumah

Direktur Utama PT Menara Tinggi Bertumbuh Tomi Wistan mengatakan para pengembang di pusat dan daerah belum bisa mewujudkan program Satu Juta Rumah.


Program 100 Persen Air Minum Aman PUPR Terkendala Pendanaan

24 Oktober 2017

Siswa SD mengambil air yang dapat langsung diminum di instalasi penyulingan air kawasan Bidara Cina, Jakarta, 15 September 2015. Kodam Jaya menghadiahkan alat penyulingan air sungai menjadi air minum, untuk dimanfaatkan warga pinggir kali Ciliwung Bidara Cina. TEMPO/M Iqbal Ichsan
Program 100 Persen Air Minum Aman PUPR Terkendala Pendanaan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono tak menampik sulitnya mencapai target 100 persen pelayanan air minum untuk 2019, khususnya terkait pendanaan.


Gaji Rp 5 Juta Ingin Beli Rumah di Jakarta? Ini Saran Apersi

19 Oktober 2017

Pameran Perumahan. TEMPO/Ayu Ambong
Gaji Rp 5 Juta Ingin Beli Rumah di Jakarta? Ini Saran Apersi

Sulit bagi mereka yang bergaji Rp 5 juta membeli rumah tapak di Jakarta, tapi bukan tidak mungkin. Ini saran Apersi


Kementerian PUPR Sertifikasi 9.700 Tenaga Kerja Konstruksi

19 Oktober 2017

Pekerja tengah membuat beton pemecah ombak di kawasan Cilincing, Jakarta, 3 Agustus 2017. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menanggapi serius akan ancaman penurunan permukaan tanah dan banjir rob di utara Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
Kementerian PUPR Sertifikasi 9.700 Tenaga Kerja Konstruksi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar sertifikasi massal tenaga kerja konstruksi tahap III secara serentak.


Sisa Dua Tahun Pemerintahan Jokowi, PUPR Kebut Sejuta Rumah

17 Oktober 2017

Proyek Sejuta Rumah Dapat Tambahan Rp 1,5 Triliun
Sisa Dua Tahun Pemerintahan Jokowi, PUPR Kebut Sejuta Rumah

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merampungkan sedikitnya 2,2 juta unit rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah.


Cara Kementerian PUPR Kembalikan Kondisi Danau Rawa Pening

17 Oktober 2017

Sejumlah warga bertugas mengibarkan bendera Merah Putih dalam upacara HUT ke-72 RI di tepi Danau Rawa Pening, Desa Kesongo, Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, 17 Agustus 2017. Selain untuk mengenang jasa pahlawan kemerdekaan bangsa, upacara tersebut juga dilakukan untuk mengkampanyekan kepada masyarakat tentang upaya pelestarian lingkungan danau alam terbesar di Jateng itu. ANTARA FOTO
Cara Kementerian PUPR Kembalikan Kondisi Danau Rawa Pening

Kementerian PUPR berupaya mengembalikan kondisi Danau Rawa Pening di Semarang yang terancam tekanan sedimentasi dan pencemaran.