TEMPO.CO, Jayapura - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto mengatakan harga bahan bakar minyak di semua wilayah di Papua dan Papua Barat akan disesuaikan. Itu dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, yang menginginkan harga BBM di Papua sama dengan di wilayah Indonesia bagian barat.
Hal itu dikatakan Dwi saat mengikuti kunjungan Presiden ke Kabupaten Sentani guna meresmikan infrastruktur kelistrikan.
Menurut Dwi, harga BBM yang seragam dengan di Pulau Jawa berlaku untuk semua jenis. Secara resmi, Presiden Jokowi akan mengumumkannya dalam rangkaian kunjungan kerja di Papua, Selasa, 18 Oktober 2016.
Dwi menjelaskan, kebijakan menyamakan harga BBM di Papua dengan harga di wilayah Indonesia bagian barat tidak akan mengganggu neraca keuangan perusahaan. Dalam dua tahun terakhir, Pertamina mengklaim sukses melakukan efisiensi. Bahkan bisa menghasilkan keuntungan. Keuntungan perusahaan itulah yang akan dipakai untuk mensubsidi harga BBM di Papua.
"Keuntungan ini untuk saudara kita yang jauh, yang selama ini harus membeli dengan harga mahal," ucapnya.
Selama ini terjadi perbedaan harga BBM antara wilayah Papua dan daerah lain, khususnya Indonesia bagian barat. Hal itu diakui Dwi membuat pertumbuhan ekonomi di Papua terganggu lantaran biaya untuk industri yang terlalu tinggi. Ia berharap, seragamnya harga BBM di Papua dengan wilayah lain akan menarik para investor. "Kalau satu harga jadi perangsang bagi investor untuk datang ke sini (Papua)," katanya.
Presiden Jokowi, yang sudah empat kali mengunjungi Papua, mengatakan ia ingin ada keseimbangan antara wilayah Indonesia barat, tengah, dan timur. Keseimbangan itu setidaknya ada di tiga hal, yaitu infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan industri. "Kira-kira posisinya sama. Arah kami ke sana," ujarnya.
Kesamaan harga BBM merupakan salah satu langkah yang diambil pemerintah. Jokowi menilai selama ini ada kesenjangan harga BBM antara di Pulau Jawa dan Papua. "Di Jawa hanya Rp 7.000 per liter. Di sini (Papua) ada yang sampai Rp 100 ribu per liter," tutur Presiden saat memberikan sambutan dalam acara peresmian infrastruktur kelistrikan di Kabupaten Sentani, Papua, kemarin.
Jokowi tidak ingin terus terjadi perbedaan harga BBM. Itu sebabnya, ia menginstruksikan PT Pertamina menyamakan harga BBM. Presiden sadar bahwa langkah itu tidak mudah, tapi Pertamina diminta mencari solusi yang tepat.
Semula, ucap Jokowi, Pertamina meminta menggunakan anggaran negara untuk menjalankan program satu harga BBM di Papua. Namun hal itu ditolak dan Presiden ingin Pertamina melakukan subsidi silang. "Dirut Pertamina menyampaikan ke saya, kalau Rp 7.000 per liter, mereka rugi banyak," ujarnya.
Namun, Jokowi mengatakan, persoalan satu harga BBM bukan sebatas untung atau rugi saja. Jokowi ingin, dengan adanya kesamaan harga BBM, kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. "Tapi warga harus bisa ambil peluang. Pasti ada peluang untuk perdagangan, industri, dan usaha kecil," katanya.
ADITYA BUDIMAN
