Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

SBY Dukung Jokowi Lanjutkan Kasus Munir

image-gnews
Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono dalam konferensi pers menanggapi kasus menghilangnya dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) Munir Said di Kediamannya Puri Cikeas, 25 Oktober 2016. TEMPO/Kurnia Rizki
Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono dalam konferensi pers menanggapi kasus menghilangnya dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) Munir Said di Kediamannya Puri Cikeas, 25 Oktober 2016. TEMPO/Kurnia Rizki
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendukung langkah Presiden Joko Widodo melanjutkan pengusutan kasus hukum kematian aktivis hak asasi manusia, Munir Said Thalib. Menurut dia, kematian Munir merupakan kasus serius dan mencoreng demokrasi Indonesia.

"Selalu ada pintu untuk mencari kebenaran yang sejati jika memang ada kebenaran yang belum terkuak. Karena itu, saya mendukung langkah Presiden Jokowi melanjutkan kasus hukum ini jika memang ada yang belum selesai," kata Yudhoyono saat menggelar konferensi pers ihwal polemik hilangnya dokumen laporan akhir tim pencari fakta (TPF) kematian Munir, Selasa, 25 Oktober 2016.

Masalah dokumen laporan TPF mencuat setelah Komisi Informasi Pusat (KIP) mengabulkan gugatan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) agar pemerintah membuka dokumen itu ke publik pada 10 Oktober lalu. Namun Presiden Jokowi mengaku pemerintahannya tidak memegang dokumen tersebut. Presiden lantas memerintahkan Kejaksaan Agung menelusuri keberadaan dokumen tersebut.

Menurut Yudhoyono, pemerintahan pada masa kepemimpinannya telah menindaklanjuti laporan dari TPF. Sejumlah orang telah dihadapkan ke pengadilan, seperti perwira tinggi TNI, Muchdi Pr. dan kopilot Garuda, Pollycarpus Budihari Priyanto. “Berkaitan dengan tindak lanjut rekomendasi TPF Kematian Munir, saya sebagai presiden waktu itu bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab dalam menegakkan hukum kasus meninggalnya Munir dan menindaklanjuti rekomendasi TPF," ujarnya.

Koordinator Kontras Haris Azhar mengapresiasi langkah SBY yang menjelaskan persoalan dokumen itu secara terbuka kepada publik. Menurut dia, pengusutan kasus kematian Munir selanjutnya ada di tangan Presiden Jokowi. “Sekarang sudah selesai saling lempar tanggung jawab. Jika Jokowi (Joko Widodo) berkomitmen, silakan Jokowi membuka laporan TPF sesuai dengan keputusan KIP,” tuturnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Haris juga meminta pemerintah membentuk tim khusus untuk mengusut tuntas dan mengungkap aktor utama pembunuh Munir. “TPF sebelumnya membuat rekomendasi untuk membentuk kembali tim guna menindaklanjuti kasus Munir. Langkah itu bisa diambil Jokowi,” katanya.

ANTARA | ANGGA SUKMAWIJAYA

Baca Juga
Ribut-Ribut Hilangnya Hasil TPF Munir, SBY: Bernuasa Politik
Data TPF Munir Hilang, Istana Izinkan Jaksa Periksa SBY
Diminta Periksa SBY Soal Data Munir, Ini Kata Jaksa Agung

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Didesak Tetapkan Kasus Munir Jadi Pelanggaran HAM Berat, Komnas HAM: Tunggu Penyelidikan

6 hari lalu

Aktivis Hak Asasi Manusia, Suciwati, istri dari Munir Said Thalib memberikan orasi saat Peringatan 19 Tahun Pembunuhan Munir di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis 7 September 2023. Kasus pembunuhan terhadap Munir adalah kasus yang sangat penting untuk terus diperingati dan diperjuangkan keadilannya hingga tuntas, sampai dalangnya diproses hukum. TEMPO/Subekti.
Didesak Tetapkan Kasus Munir Jadi Pelanggaran HAM Berat, Komnas HAM: Tunggu Penyelidikan

Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (Kasum) mendesak Komnas HAM menetapkan kasus pembunuhan Munir Said Thalib sebagai pelanggaran HAM berat


Kasum Desak Komnas HAM Segera Tetapkan Kasus Kematian Munir Sebagai Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia

13 hari lalu

Istri mendiang aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib, Suciwati tiba di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Suciwati akan diperiksa oleh tim ad hoc bentukan Komnas HAM, untuk mengusut dugaan pelanggaran HAM berat dalam kasus kematian aktivis Munir Said Thalib. TEMPO/Subekti
Kasum Desak Komnas HAM Segera Tetapkan Kasus Kematian Munir Sebagai Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia

Komisi Aksi Solidaritas untuk Munir desak Komnas HAM segera tuntaskan kasus pembunuhan Munir Said Salib pada 7 September 2004.


Deretan Kritik Kepada Rumah Menteri dan Istana Wapres di IKN

13 hari lalu

Proyek perancangan Memorial Park di ibu kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. (ANTARA/HO-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)
Deretan Kritik Kepada Rumah Menteri dan Istana Wapres di IKN

Bangunan baru di Istana Negara IKN seperti rumah menteri dan istana wakil presiden mendapat kritik. Berikut fakta-faktanya.


Geng Kriminal Serang Istana Kepresidenan Haiti di Port-au-Prince

19 hari lalu

Istana Kepresidenan Haiti. Foto : Wikipedia
Geng Kriminal Serang Istana Kepresidenan Haiti di Port-au-Prince

Geng-geng kriminal Haiti melancarkan serangan besar-besaran terhadap beberapa kantor pemerintah, termasuk Istana Kepresidenan


Jawab Isu Akan Mundur dari Kabinet, Menlu Retno Balik Tanya: Percaya Enggak?

51 hari lalu

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (6/2/2024). ANTARA/Mentari Dwi Gayati
Jawab Isu Akan Mundur dari Kabinet, Menlu Retno Balik Tanya: Percaya Enggak?

Menlu Retno Marsudi, yang sempat diisukan akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju, balik bertanya kepada wartawan yang mengkonfirmasi kabar tersebut


Polisi Polandia Tangkap Mantan Mendagri yang Berlindung di Istana Kepresidenan

10 Januari 2024

Para pengunjuk rasa berkumpul untuk mendukung mantan Menteri Dalam Negeri Mariusz Kaminski dan wakilnya Maciej Wasik dari partai Hukum dan Keadilan (PiS), di depan kantor polisi tempat kedua politisi tersebut ditahan di Warsawa, Polandia, 9 Januari 2024. REUTERS/Karol Badohal
Polisi Polandia Tangkap Mantan Mendagri yang Berlindung di Istana Kepresidenan

Penangkapan mereka terjadi di tengah perselisihan antara Presiden Polandia Andrzej Duda dan pemerintahan baru Perdana Menteri Donald Tusk.


Kelompok Sipil Tagih Komnas HAM soal Penyelesaian Kasus Pembunuhan Munir

27 Desember 2023

Ahli Hukum Tata Negara dan Pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti saat mengikuti audiensi terkait polemik TWK di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin, 14 Juni 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kelompok Sipil Tagih Komnas HAM soal Penyelesaian Kasus Pembunuhan Munir

Komnas HAM didesak menetapkan kasus pembunuhan Munir jadi pelanggaran HAM berat.


Jokowi Tinjau Progres Pembangunan Istana Kepresidenan di IKN

21 Desember 2023

Presiden Jokowi saat menyampaikan sambutan dalam acara
Jokowi Tinjau Progres Pembangunan Istana Kepresidenan di IKN

Jokowi hari ini meninjau perkembangan pembangunan kompleks Istana Kepresidenan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.


KASUM Desak Presiden Jokowi Buka Laporan TPF Munir ke Publik

8 September 2023

Aktivis Hak Asasi Manusia, Suciwati, istri dari Munir Said Thalib memberikan orasi saat Peringatan 19 Tahun Pembunuhan Munir di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis 7 September 2023. Kasus pembunuhan Munir Said Thalib  sudah 19 tahun berlalu, namun masih mengundang tanda tanya besar, mengapa dalang pembunuhnya masih belum juga ditangkap dan diadili. TEMPO/Subekti.
KASUM Desak Presiden Jokowi Buka Laporan TPF Munir ke Publik

KASUM mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi segera membuka dokumen laporan Tim Pencari Fakta atau TPF Munir.


KTT ASEAN 2023, Satpol PP DKI Kerahkan 2.235 Personelnya untuk Bantu Pengamanan

4 September 2023

Sejumlah kendaraan dan warga yang tengah berolahraga melintasi jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu, 3 September 2023. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meniadakan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di kawasan Jl Jenderal Sudirman-MH Thamrin pada hari ini dikarenakan menyambut pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN di Jakarta. TEMPO/M Taufan Rengganis
KTT ASEAN 2023, Satpol PP DKI Kerahkan 2.235 Personelnya untuk Bantu Pengamanan

Ada tiga tugas pengamanan KTT ASEAN 2023 yang akan dilakukan Satpol PP DKI.