TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menargetkan skema pendanaan proyek kereta berkecepatan sedang Jakarta-Surabaya dapat diputuskan sebelum kembali memulai negosiasi dengan Jepang, yang rencananya akan dilakukan pada minggu ini.
Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan dalam satu-dua hari kedepan, pihaknya bersama Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan mengkaji skim pendanaan, untuk diusulkan kembali kepada pihak Jepang.
Sebelumnya, Luhut mengatakan proyek tersebut bakal diarahkan tanpa menggunakan APBN atau mengutamakan pihak swasta untuk masuk. Namun, dia mengatakan skim pendanaan pinjaman dari pemerintah Jepang (Government to Government/G to G) juga masih akan dikaji kembali.
“Kita liat dulu. Kalo G to G kan utang kita tambah, tapi bunganya murah 0,25% atau sekitar itu. Mudah-mudahan besok [skim pendanaan] dipaparkan, ditanggapi dan itu yang akan dibawa ke Jepang,” katanya, di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (1 November 2016).
Selain itu, Luhut mengatakan keinginan pemerintah untuk ikut serta dalam membuat detail engineering design (DED) dengan pihak Jepang.
Adapun, dia mengharapkan skim pendanaan tersebut dapat diputuskan sebelum memulai negosiasi kembali, yang direncanakan dilakukan pada minggu ini.
“Kita berharap begitu, jadi jangan kita pergi [ke Jepang] belum ada konsep dari kita. Pokoknya kita kesana harus sudah ada buahnya lah,” ujarnya.
Dalam kunjungan sebelumnya Oktober lalu, Luhut menyatakan bahwa Jepang berencana melakukan joint survei untuk feasibility study dengan pemerintah pada kuartal I/2017 terkait rencana pembangunan kereta berkecepatan 200 km/jam tersebut.
Studi tersebut nantinya akan menentukan proposal Jepang untuk pembangunan kereta yang nilai investasinya ditaksir mencapai US$ 2,5-3 miliar.
Dalam diskusi awal yang berkembang, pembangunan kereta tersebut diarahkan dengan bentuk revitalisasi jalur, bukan pembangunan jalur baru.
