Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Demo 4 November, Ini Kata MUI, Muhammadiyah, NU, PGI, PITI

image-gnews
Ribuan umat muslim berkumpul untuk melakukan unjuk rasa berjalan kaki menuju Balaikota, di Jakarta, Jumat, 14 Oktober 2016. Terkait pernyataannya, Ahok telah minta maaf kepada umat muslim. TEMPO/Imam Sukamto
Ribuan umat muslim berkumpul untuk melakukan unjuk rasa berjalan kaki menuju Balaikota, di Jakarta, Jumat, 14 Oktober 2016. Terkait pernyataannya, Ahok telah minta maaf kepada umat muslim. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aksi demonstrasi yang rencananya akan berlangsung di Istana Negara pada Jumat, 4 November 2016, saat ini tengah menjadi perhatian publik. Presiden Joko Widodo bahkan, mengundang lembaga swadaya dan organisasi masyarakat Islam, yaitu Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama ke Istana Kepresidenan, Selasa, 1 November 2016, untuk mendengar masukan mereka terkait aksi tersebut.

"Nasihat yang penuh kesejukan sedang dinanti-nanti saat ini (menjelang demo besar)," ucap Jokowi saat membuka pertemuan itu.

Unjuk rasa tersebut terkait dengan kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Dugaan penistaan agama itu bermula dari ucapan Ahok di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu pada akhir September 2016. Ketika itu, Ahok meminta warga jangan dibohongi orang yang menggunakan Surat Al-Maidah ayat 51 untuk menyerangnya.

Baca: MUI Minta Masyarakat Tak Terprovokasi Isu Penistaan Agama

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin, mengatakan sesungguhnya MUI tidak menghendaki adanya demo besar terkait dengan isu penistaan agama oleh Ahok. Tetapi Presiden mengatakan demonstrasi itu adalah hak setiap warga negara, dia pun hanya bisa mengimbau agar Muslim tidak ikut demo. "Kalau Presiden Joko Widodo tidak melarang, ya masak MUI malah melarang," ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, 1 November 2016.

Ia meminta publik tetap tenang dan menyerahkan pengusutan kasus itu kepada kepolisian. "Kami sudah beri imbauan, pokoknya tetap tenang dan jangan terprovokasi,"  kata dia.

Baca: Dukung Polri, TNI Jamin Tak Ada Rusuh pada 4 November

Menurut Ma'ruf, Presiden Jokowi telah memutuskan tidak akan mencampuri proses hukum yang sudah berjalan. "Presiden mengatakan dia sudah memerintahkan (kepolisian) untuk memproses (dugaan penistaan agama)," ujarnya, di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, 1 November 2016.

"Dan kami sepakat dengan Presiden, karena isu ucapan Ajok di Kepulauan Seribu itu sudah tidak proporsional lagi, di luar konteks, dan menimbulkan hiruk-pikuk yang mengganggu. Hal itu perlu diproses hukum secara terhormat dan proporsional," tuturnya.

Baca:4 November, 20 Ribu Polisi Disebar di Lokasi Ini

Terkait dengan aksi 4 November nanti, Ma'ruf mengatakan pihaknya tidak mengajurkan ataupun melarang anggotanya ikut. "Terserah anggota, anggota MUI tidak banyak," ujarnya. "Cuma kalau proses sudah jalan di kepolisian, ya sebaiknya enggak usah ikut demo."

Muhammadiyah juga memberikan kebebasan kepada anggotanya terkait aksi demo 4 November nanti. Menurut Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, organisasinya tidak mengimbau anggotanya untuk ikut, dan juga tidak melarang.

Baca:Jokowi Temui 3 Ormas Islam, Ini Kata Bos Pemuda Muhammadiyah

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dahnil mengatakan, semua pihak yang hadir dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi bersepakat bahwa demonstrasi adalah hak warga negara. Tapi harus dilakukan dengan cara damai. "Jangan merusak keberagaman," ujarnya.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj, mengungkapkan NU sependapat dengan MUI dan Muhammadiyah. Pihaknya tidak melarang anggotanya jika ingin turut serta dalam aksi demonstrasi 4 November nanti. "Tapi jangan memakai atribut NU, jangan pakai bendera Ansor, karena NU didirikan bukan untuk berdemo, tapi untuk pendidikan, kerakyatan, dan kemasyarakatan," ujarnya.

Baca:Bertemu Jokowi, Ini Saran PBNU untuk Tangani Demo 4 November

Dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi, Said lebih memberikan masukan tentang cara menangani provokator di balik unjuk rasa itu. "Agar tidak berujung kerusuhan yang mengganggu publik dan perusahaan fasilitas umum," ujarnya.

Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Henriette T. H. Lebang, angkat bicara terkait rencana unjuk rasa 4 November  itu. Ia menilai, aksi itu sebagai bentuk ekspresi warga negara dalam menyampaikan aspirasinya ke publik. Ia hanya berharap aksi tersebut tidak ricuh.

"Bagaimana pun sebagai warga negara harus bertanggung jawab dalam tatanan kesopanan sebagai bangsa Indonesia," ujarnya di kantor PGI, Selasa, 1 November 2016.

Baca:Yusril: Demo 4 November Tak Terjadi Jika Hukum Ditegakkan

Ketua Umum Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Anton Medan, mengungkapkan ada kekhawatiran dari masyarakat Tionghoa. "Salah satu kegelisahannya khawatir adanya makar," kata dia, di Jakarta, Senin, 31 Oktober 2016.

Pria yang bernama asli Ramdhan Effendi mengaku, telah menyampaikan kekhwatiran masyarakat tentang indikasi muncul kerusuhan seperti peristiwa pada 1998, kepada pimpinan Kepolisian Daerah Metro Jaya. Ia pun berharap, nantinya aksi tersebut tidak berujung pada kerusuhan atau intimidasi kelompok tertentu.

ISTMAN M.P. | DIKO OKTARA | DANANG FIRMANTO | RINA WIDIASTUTI | ANTARA

Baca juga: MUI Minta Masyarakat Tak Terprovokasi Isu Penistaan Agama

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

2 jam lalu

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, ketika ditemui usai pertemuan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Partai Demokrat bicara soal persiapan kader terbaiknya untuk mengisi kabinet pemerintahan mendatang.


Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) dan Menhan Prabowo Subianto (kanan) mengikuti acara buka bersama di Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Presiden Joko Widodo menggelar silaturahim dan buka puasa bersama dengan para pimpinan lembaga negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju serta perwira tinggi TNI dan Polri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

Kemensesneg menggelar acara buka puasa bersama yang mempertemukan Jokowi dengan para menterinya. Bahas kabinet Prabowo?


Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

2 jam lalu

Massa pro hasil Pemilu 2024 dari berbagai elemen masyarakat melakukan demo  di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. Para peserta demo menyuarakan untuk menghormati hasil Pemilu dan berhenti untuk menyuarakan narasi Pemilu curang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

Komite HAM PBB mengangkat isu adanya dugaan pengaruh yang tidak semestinya dalam Pemilu 2024 di Indonesia.


Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

Menurut Chico, Ganjar-Mahfud tidak mempersoalkan siapa yang menang dan kalah, namun menggugat masalah penyelenggaraan Pemilu 2024.


Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

5 jam lalu

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03, Ganjar - Mahfud saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud meminta MK memanggil sejumlah menteri Jokowi untuk menjadi saksi di sidang sengketa pilpres.


Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

6 jam lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

Bawaslu mengakui menerima laporan terkait Jokowi membagikan bansos di dekat spanduk Prabowo dan Gibran di sidang sengketa Pilpres 2024 di MK.


Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

7 jam lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?


Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

7 jam lalu

Menteri BKPM Bahlil Lahadalia saat menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

Penambahan saham Indonesia dan perpanjangan kontrak Freeport akan diatur dalam peraturan pemerintah.


Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan Nikmati PSN PIK 2 dan BSD?

7 jam lalu

Erick Thohir bersama  pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusumo atau Aguan saat grand opening kawasan wisata kuliner Aloha PIK 2, Selasa 8 Agustus 2023. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan Nikmati PSN PIK 2 dan BSD?

Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan menikmati proyek strategis nasional (PSN) di PIK 2 dan BSD?


Reaksi Tim Pembela Prabowo-Giran atas Permintaan Hadirkan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK

7 jam lalu

Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra (tiga dari kiri), saat jeda sidang kedua sengketa Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Reaksi Tim Pembela Prabowo-Giran atas Permintaan Hadirkan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK

Majelis hakim mengatakan akan mempertimbangkan permintaan pemohon untuk menghadirkan menteri Jokowi di sidang MK.