TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang diduga menerima suap dari pengusaha.
“Kami sambut positif langkah ini, dan merupakan sinyal jelas dalam memerangi praktek pungli dan korupsi,” kata Sri Mulyani setelah menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Badan Layanan Umum di Istana Negara Jakarta, Selasa, 22 November 2016.
Sri Mulyani menyebutkan, Presiden juga sangat berkomitmen memerangi berbagai praktek pungli dan korupsi. “Itu sudah disampaikan kepada jajaran di Kemenkeu. Kami sudah sampaikan peringatan bahwa kini saatnya melakukan perbaikan. Kalau tidak, akan ada penindakan dari institusi di dalam sendiri atau akan ada institusi di luar yang bertindak,” katanya.
Penangkapan pejabat Ditjen Pajak itu, menurut Sri Mulyani, merupakan hasil kerja sama KPK dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. “Informasi awal berasal dari kami, ada unit-unit yang mengawasi di Kemenkeu dan untuk menindak dilakukan kerja sama dengan KPK,” tuturnya.
Adapun Ketua KPK Agus Rahardjo menyebutkan, pada Selasa, 22 November 2016, akan dilakukan ekspose kasus itu dulu di pemimpin KPK. “Walaupun dulu pada waktu memulai penyelidikan kita sudah setujui, detailnya perlu dipaparkan kepada pimpinan KPK,” katanya.
Agus menyebutkan, untuk menjelaskan pengungkapan kasus itu, KPK akan menggelar konferensi pers. “Itu nanti kita ada konferensi pers. Datang saja nanti. Ini kasus baru, ya nanti ikuti di konpers,” katanya.
Sebelumnya seorang pejabat di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan bersama seorang pengusaha ditangkap KPK, Senin malam, 21 November 2016. Penyidik KPK juga menyita uang miliaran rupiah yang diduga sebagai suap dari pengusaha itu untuk mengurangi nilai pajak yang harus disetor.
ANTARA
